Ganjar Kembali Janjikan Kenaikan Upah Guru dan Dosen

Selain Ganjar Pranowo, gagasan dari bakal calon presiden lainnya terkait pendidikan, dinantikan. Pendidikan perlu jadi perhatian para bakal capres agar bonus demografi dapat dimaksimalkan.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo, memaparkan materi dalam acara gelar wicara di Djakarta Theater, Minggu (17/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Ganjar Pranowo, menjanjikan kenaikan upah di sektor pendidikan, khususnya bagi guru dan dosen, jika kelak terpilih di Pemilihan Presiden 2024. Selain Ganjar, gagasan seputar dunia pendidikan dari bakal calon presiden lainnya dinantikan karena Indonesia perlu memaksimalkan momentum bonus demografi dengan sumber daya manusia berkualitas.

”(Kenaikan upah guru dan dosen) bisa dilakukan secara bertahap. Indonesia tengah dalam momentum bonus demografi. Itu harus dikelola dengan baik dan investasi di sektor pendidikan harus besar,” ujar Ganjar dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia bertajuk ”Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia” di Djakarta Theater, Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung fenomena pekerja yang lebih mengincar posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun perusahaan swasta besar. Ini termasuk, para lulusan sepuluh perguruan tinggi negeri terbaik se-Indonesia demi upah yang lebih tinggi.

Atas dasar itu, ia menyimpulkan upah tenaga pendidik yang rendah membuat para pencari kerja tidak tertarik. Padahal, guru adalah salah satu elemen penting untuk mendongkrak sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing di kancah internasional.

Baca Juga: PAN Berharap Demokrat Bergabung dengan Koalisi Pendukung Prabowo

ZULKARNAINI

Agustina guru honorer di SD N 70 Banda Aceh sedang mengajar siswanya. Agustina menjadi guru honorer sejak 2010 dan upah yang didapatkan Rp 400.000 per bulan.

”Kira-kira lulusan 10 perguruan tinggi terbaik mau jadi dosen tidak? mau jadi guru tidak? Rasanya hanya sedikit. Tapi, bagaimana kalau pendapatan mereka (guru dan dosen) lebih bagus?” tanya Ganjar.

Oleh karena itu, ia berencana untuk menaikkan upah guru dan dosen agar bisa setara dengan pekerja BUMN atau perusahaan swasta. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan atas profesi pendidik. Apalagi, saat ini Indonesia tengah dalam proses untuk mengejar ketertinggalan SDM.

Tidak perlu muluk-muluk, realistis saja. Guru, khususnya non-aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan kepastian dan jaminan atas upahnya seperti upah minimum buruh tetapi untuk guru. Saya kira, wacananya lebih baik dibangun atas hal itu.

Selain itu, program wajib belajar 9 tahun dinilai Ganjar tidak cukup dan perlu ditingkatkan hingga 12 tahun. Adapun tiga tahun penambahannya berfokus pada pendidikan vokasi yang mengedepankan keterampilan. Dengan dukungan kurikulum yang dibuat bersama perusahaan atau industri, kualitas SDM Indonesia akan lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Ganjar: Komitmen Menghadirkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

KOMPAS/RIZA FATHONI

Para guru honorer menandatangani daftar presensi setelah upacara pelantikan di aula gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023). Sebanyak 5.846 guru dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kerja DKI Jakarta.

Realistis

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berpandangan, gagasan untuk menaikkan gaji guru harus realistis dan sesuai dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati begitu, ia mengapresiasi niat Ganjar untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

”Tidak perlu muluk-muluk, realistis saja. Guru, khususnya non-aparatur sipil negara (ASN) membutuhkan kepastian dan jaminan atas upahnya seperti upah minimum buruh tetapi untuk guru. Saya kira, wacananya lebih baik dibangun atas hal itu,” katanya.

Baca Juga: Menanti Gagasan Para Bakal Capres

Satriwan menilai rencana menaikkan upah guru menjadi sebesar Rp 20 juta-Rp 30 juta per bulan seperti pernah disampaikan Ganjar sebelumnya tidak masuk akal. Ia mencontohkan Rp 20 juta dikali 3,2 juta guru nasional, hasilnya, negara butuh Rp 60 triliun per bulan atau Rp 720 triliun per tahun. Ini dinilai sangat membebani APBN dan terlalu sulit untuk diwujudkan.

Selain itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo saja belum mampu mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Dari target pemenuhan 1,3 juta guru ASN pada 2024, pemerintah baru mengangkat sekitar 560.000 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

KOMPAS/NINA SUSILO

Banyak dosen dan undangan yang hadir dalam Dies Natalis ke-60 IPB University mengajak Presiden Joko Widodo berfoto bersama. Dies Natalis ini dilangsungkan di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (15/9/2023).

”Bagaimanapun, kami memandang bahwa Pak Ganjar adalah kelanjutan dari pemerintah Pak Jokowi. Jadi, perbedaan (kebijakan) tak akan terlalu signifikan,” ujarnya.

Selain Ganjar, bakal capres lainnya, kata Satriwan juga perlu memaparkan gagasan masing-masing seputar dunia pendidikan. Hal itu bisa dirangkum dalam peta jalan pendidikan Indonesia yang belum tersedia. Peta itu bisa mencakup proses rekrutmen, kesejahteraan, dan arah pendidikan RI ke depan.

Pakar kebijakan pendidikan Cecep Darmawan juga menekankan pentingnya persoalan pendidikan didekati dengan pendekatan yang lebih realistis. Para guru, khususnya dosen, memang membutuhkan upah yang layak sesuai dengan kinerjanya. Namun, hal itu belum tercapai.

”Lulusan universitas-universitas ternama RI bahkan cenderung sedikit yang ingin menjadi dosen. Kenapa? Karena upah tenaga pendidik belum menarik perhatian,” terangnya.

Baca Juga: Memilih Calon Pemimpin Didasarkan pada Rekam Jejak hingga Gagasan

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (depan, kedua dari kiri) melakukan konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta (kiri), Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto (ketiga dari kiri), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (keempat dari kiri), dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (kelima dari kiri) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Gagasan kenaikan upah sektor pendidikan perlu sejalan dengan upaya perbaikan birokrasi. Cecep membandingkan tunjangan yang diterima dosen atau guru PNS yang cukup berbeda jauh dengan kementerian atau lembaga lainnya. Investasi pada sektor pendidikan tidak boleh berfokus dalam penghasilan uang. Guru dan dosen merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas SDM nasional.

”Dosen dan guru memang berbeda dari sektor lainnya yang bisa menghasilkan uang bagi negara. Karena itu, pola pikir pemerintah memandang investasi sektor pendidikan perlu jauh ke depan, khususnya dalam perbaikan kualitas SDM,” ungkap Cecep.

Tengah disusun

Sementara itu, bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto tengah menyusun gagasan turunan dari 12 fokus kebijakan, salah satunya bidang pendidikan. Hal itu disusun secara komprehensif sebagai strategi pencapaian Indonesia Emas 2045. KIM beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menjelaskan, 12 fokus kebijakan yang sedang disusun adalah bidang ekonomi, pertahanan, ketahanan pangan, energi, pendidikan, ketersediaan air, kesehatan, luar negeri, dan lainnya. Mayoritas program turunannya adalah melanjutkan pekerjaan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Tim Pemenangan Prabowo Bahas Program dan Agenda

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu (tengah) saat bersama bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres Anies Baswedan dan bakal cawapres Muhaimin Iskandar juga tengah menyusun konsep dengan visi kesetaraan. Dalam sektor pendidikan, Anies ingin keluarga di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan yang baik.

”Kami ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kami ingin keluarga-keluarga di Indonesia di mana pun mereka berada mendapat kesetaraan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebutuhan pokok, dan lapangan pekerjaan,” katanya pekan lalu.