BSSN Siapkan Rp 110 Miliar untuk Pengamanan Siber Pemilu 2024
Badan Siber dan Sandi Negara mengalokasikan Rp 110 miliar untuk pengamanan Pemilihan Umum 2024, terutama sistem elektronik yang digunakan oleh lembaga negara. BSSN akan menempatkan pegawainya di sejumlah KPU.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·2 menit baca
RUNIK SRI ASTUTI
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan BSSN dan Bakamla di Jakarta, Selasa (5/9/2023). Rapat ini membahas pagu anggaran 2024 antara lain untuk pengamanan pemilu dari sisi siber
JAKARTA, KOMPAS — Badan Siber dan Sandi Negara mengalokasikan Rp 110 miliar untuk pengamanan Pemilihan Umum 2024, terutama sistem elektronik yang digunakan oleh lembaga negara. Dengan alokasi anggaran tersebut, ditargetkan sistem yang digunakan mampu berjalan dengan baik dan sesuai prosedur standar operasi sehingga beroperasi dengan lancar.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan, pengamanan dari sisi siber dan sandi negara akan dilakukan pada semua sistem elektronik yang terkait dengan Pemilu 2024 pada lembaga negara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itulah, anggaran Rp 110 miliar tersebut akan dipakai untuk pembelian perangkat dan operasional anggota BSSN yang bertugas.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”BSSN akan menempatkan pegawainya di sejumlah KPU untuk mengamankan perangkatnya,” ujar Hinsa saat mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Selasa (5/9/2023) di Jakarta.
BSSN bentuk satgas
Dia menambahkan, pengamanan sistem pemilu sejatinya sudah dilakukan sejak tahun 2023. Namun, konteksnya masih terbatas pada pengamanan sistem elektronik pada KPU. Bahkan BSSN sudah membentuk satuan tugas yang bekerja sama dengan KPU sejak Januari 2023.
Alokasi anggaran untuk pengamanan pemilu tersebut menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran BSSN pada 2024. Hinsa Siburian mengatakan, pihaknya mendapatkan alokasi pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 771 miliar dengan rincian, program dukungan manajemen BSSN Rp 424,9 miliar dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi sebesar Rp 235 miliar.
RUNIK SRI ASTUTI
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan BSSN dan Bakamla di Jakarta, Selasa (5/9/2023). Rapat ini membahas pagu anggaran 2024 antara lain untuk pengamanan pemilu dari sisi siber
Adapun program prioritas nasional yang akan diimplementasikan tahun anggaran tahun 2024 sebesar Rp 25 miliar dan Rp 210 miliar. Total ada 13 kegiatan prioritas dengan pagu anggaran Rp 210 miliar antara lain belanja kebutuhan lisensi dan internet untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan siber dan sandi sebesar Rp 106, 3 miliar.
Selain itu, penguatan infrastruktur Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebesar Rp 34 miliar dan penyelenggaraan operasi keamanan siber, pengendalian informasi negatif, dan sandi sebesar Rp 9 miliar. Ada pula alokasi pemindahan ASN ke IKN yang dialokasikan sebesar Rp 2,3 miliar. Uang itu hanya untuk transportasi pemindahan ASN sebanyak 211 orang.
Pengamanan dari sisi siber dan sandi negara akan dilakukan pada semua sistem elektronik yang terkait dengan Pemilu 2024 pada lembaga negara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”BSSN akan tetap berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran yang dialokasikan serta sumber daya yang dimiliki untuk mengamankan ruang siber nasional. Kami meminta dukungan dari Komisi I DPR RI terkait dengan pelaksanaan tugas pada tahun 2024 untuk mengamankan siber pemilu,” ujar Hinsa.
Perlu berbasis kinerja
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan mendukung program kerja BSSN. Namun, pihaknya mengingatkan agar pengalokasian anggarannya berbasis pada kinerja agar lebih tepat sasaran.
Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Mayjen (Purn) TNI Sturman Panjaitan, yang menanyakan tentang alokasi Rp 5 miliar untuk pelatihan sekitar 140 orang di tujuh sektor.
”Saya mohon perangkat yang ada di sektor-sektor tersebut benar-benar sudah memadai. Jangan sampai melatih tapi perangkatnya tidak ada,” kata Sturman.
Pagu anggaran Bakamla
Sementara itu, pagu anggaran 2024 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana surat bersama Menteri Bapenas dan Menteri Keuangan sebesar Rp 1,053 triliun. Adapun anggaran itu menurut rencana digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen sebesar Rp 184 miliar, keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebesar Rp 868 miliar.
Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan, pagu indikatif anggarannya untuk 2024 sebesar Rp 853 miliar. Selanjutnya diusulkan tambahan sebesar Rp 658 miliar, tetapi yang disetujui hanya Rp 200 miliar sehingga total menjadi Rp 1,053 triliun.
