Peta Politik Pilpres Berubah, Ganjar Tidak Khawatir dan Demokrat Sebut Pengkhianatan
Sekjen Demokrat Teuku Riefky menyampaikan telah konfirmasi Anies soal kerja sama politik Nasdem-PKB mengusung Anies-Muhaimin. Menurut dia, kerja sama itu pengkhianatan terhadap piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, IQBAL BASYARI
·3 menit baca
Ganjar Pranowo meyakini PPP tidak akan meninggalkan kerja sama politik yang telah dibangun bersama PDI-P.
Sekjen Demokrat Teuku Riefky menyampaikan ia telah konfirmasi Anies soal kerja sama politik Nasdem-PKB mengusung Anies-Muhaimin.
Anggota Tim Delapan KPP Sudirman Said ada perbedaan pandangan antar-partai soal cawapres untuk Anies, maka penentuan bakal cawapres tak bisa diputuskan.
JAKARTA, KOMPAS — Peta politik Pemilu Presiden 2024 diisukan kembali berubah dan memunculkan pasangan bakal calon presiden-wakil presiden baru. Merespons hal tersebut, bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Ganjar Pranowo, menyatakan pihaknya tidak khawatir.
”Tidak khawatir. Saya tidak pernah khawatir dalam bersikap politik. Dan, dalam pikiran saya adalah menghormati keputusan masing-masing partai,” ujar Ganjar seusai menjadi pembicara di Road to IdeaFest 2023, di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Adapun hal itu dia sampaikan merespons pertanyaan wartawan mengenai fenomena perubahan peta politik, yakni perpaduan antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam konteks ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem.
Ganjar meyakini PPP tak meninggalkan PDI-P
Ganjar juga tidak khawatir dengan isu pemaduan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Demokrat. Dalam konteks ini, PPP dan Partai Demokrat mencalonkan Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono dalam pemilu presiden mendatang. ”Ya biasa, kami jalan terus,” ucap Ganjar.
Meskipun demikian, ia menilai PPP tidak akan meninggalkan kerja sama politik yang telah dibangun bersama PDI-P. Ketika itu terjadi, Ganjar tetap percaya diri untuk terus maju. ”Tetap maju,” ucapnya.
Bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan, Partai Nasdem dan PKB telah bekerja sama politik untuk mengusung Anies-Muhaimin sebagai pasangan bakal capres-cawapres. Kerja sama politik itu, menurut Teuku, telah ia konfirmasi kepada Anies secara langsung.
Partai Nasdem dan PKB telah bekerja sama politik untuk mengusung Anies-Muhaimin sebagai pasangan bakal capres-cawapres.
Padahal, selama ini Anies telah diusung sebagai bakal capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi itu terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
”Dalam urusan ini, Anies tidak menyampaikan secara langsung ke pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat. Hal ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati,” ujar Teuku dalam keterangan tertulis.
Kompas telah mencoba mengonfirmasi informasi tersebut ke Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, tetapi ia enggan menjawab. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya belum mengetahui kabar pembentukan kerja sama antara PKB dan Partai Nasdem. ”Belum (tahu),” katanya.
Penentuan bakal cawapres tidak bisa diputuskan
Anggota Tim Delapan KPP Sudirman Said menjelaskan, dalam butir tiga piagam koalisi disebutkan bahwa bakal capres bertugas untuk memilih bakal cawapres. Tugas ini dipahami secara penuh oleh Anies karena yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan bakal calon adalah pimpinan partai politik.
”(Bakal) capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, me-review semua pilihan nama yang diusulkan,” katanya dalam keterangan tertulis.
Karena belum terjadi kesepakatan, proses penentuan bakal cawapres tidak bisa diputuskan. Sudirman Said
Setelah melalui penjajakan, pembahasan, dan eliminasi, nama yang tersedia dan bersedia adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal itu, menurut Sudirman, telah disampaikan kepada pimpinan partai KPP pada Juni 2023.
Pimpinan partai, lanjut dia, merespons secara beragam atas usulan ini. Ada partai yang berpandangan setuju dan meminta segera ditetapkan. Ada pula pimpinan partai yang berpandangan untuk tidak terburu-buru menetapkan, melainkan menunggu hingga akhir pendaftaran. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi apabila muncul opsi nama lain.
”Perbedaan pandangan antar-partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, penentuan bakal cawapres tidak bisa diputuskan,” kata Sudirman.
PPP ajak Demokrat dan PKS mendukung Ganjar
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, bergabungnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Rasyid Baswedan membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan koalisi. Bahkan, komposisi koalisi yang berubah saat ini dinilai membuat peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar Pranowo kian terbuka.
”Kami mengajak Demokrat dan PKS bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar. Sebab, mau ke mana lagi? Kan, Undang-Undang Pemilu mewajibkan ada ambang batas pencalonan presiden,” ujarnya.
Ia mengatakan, komunikasi formal dengan Demokrat dan PKS memang belum dilakukan. Namun, pembicaraan informal sudah beberapa kali dilakukan antar-parpol.