Perubahan Peta Koalisi Menghadapi Pilpres 2024

Terjadi perubahan peta koalisi parpol, Partai Golkar dan PAN memutuskan bergabung ke koalisi Gerindra-PKB.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, (kiri ke kanan) menyalami wartawan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Peta koalisi partai politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024 berubah. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan, memutuskan bergabung dengan koalisi Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Perubahan peta koalisi masih mungkin terjadi ke depan, terutama ketika menentukan bakal calon wakil presiden.

Ikatan kerja sama politik antara Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditandatangani di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Ketua umum keempat partai hadir langsung, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dengan tambahan Golkar dan PAN, kini ada lima parpol pendukung Prabowo. Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) juga memutuskan mengusung Prabowo. Minus PBB, keempat parpol itu punya 265 kursi atau 46 persen kursi di DPR.

Bakal capres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, menyatakan menghormati keputusan yang diambil Golkar dan PAN. ”Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bakal Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo memberi sambutan dalam acara Pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo, di Jakarta, 17 Juli 2023.

Baca juga: Golkar dan PAN Bergabung, Prabowo Sebut Ini “Tim Jokowi”

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menambahkan, keputusan Golkar dan PAN bagian dari kedaulatan setiap partai. Putusan itu justru melecut semangat PDI-P dan mitra koalisi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo, untuk memenangkan Ganjar.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, juga menghormati keputusan Golkar dan PAN. ”Koalisi perubahan tetap solid dan optimistis menghadapi koalisi baru ini,” ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Kamhar Lakumani menambahkan, KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres mempersiapkan diri dengan berbagai skenario di Pilpres 2024, termasuk skenario tiga pasangan capres-cawapres yang berpotensi besar terjadi ke depan.

Bagian tim Jokowi

Dalam pidato bergabungnya Golkar dan PAN, Prabowo menyampaikan, dirinya terhormat memperoleh dukungan dari parpol yang kini ada di koalisi pemerintahan Joko Widodo. Partai-partai politik ini dinilai sudah memahami masalah bangsa dan bersama Jokowi telah memulai langkah menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Baca juga: Ganjar Ucapkan Selamat pada Golkar dan PAN

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto mengangkat surat dukungan yang diberikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua dari kiri) disaksikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

”Kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita bagian dari tim pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa,” ujar Prabowo.

Adapun Airlangga menyampaikan, dukungan Golkar jatuh kepada Prabowo karena ia lahir dari Golkar. Golkar pun menilai, Prabowo adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program Jokowi.

Sementara Zulkifli Hasan menyampaikan, PAN memutuskan mendukung Prabowo karena dalam dua pilpres terakhir, PAN selalu berkoalisi dengan Gerindra. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk tetap bersama Gerindra.

Meski telah sepakat mendukung Prabowo, belum ada kesepakatan mengenai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung. Sebelum Golkar dan PAN bergabung, Muhaimin Iskandar merupakan calon terkuat dan memegang posisi sebagai penentu sosok pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Namun, kini nomine bakal cawapres bertambah karena Golkar juga mendorong Airlangga, sedangkan PAN mengusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri ke kanan) memberi hormat kepada bendera merah putih di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Prabowo mengatakan, dirinya bersama Airlangga, Muhaimin, dan Zulkifli sudah sepakat untuk bermusyawarah guna menentukan bakal cawapres. Ia tidak menjawab apakah klausul dalam piagam kerja sama Gerindra—PKB, 13 Agustus 2022, bahwa penetapan bakal capres dan cawapres ditentukan dirinya bersama Muhaimin akan diubah. Akan tetapi, ia menegaskan, seiring dengan bertambahnya kekuatan, semua parpol anggota koalisi akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“Bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang (berada) dalam koalisi politik ini, kerja sama politik ini, adalah sahabat, saudara, yang baru bagian, satu tim. Kami akan selesaikan masalah itu (penetapan bakal cawapres) sebagai satu tim,” kata Prabowo dalam jumpa pers seusai deklarasi.

Mengenai penetapan bakal cawapres, sepakat dengan Prabowo, ia pun menekankan bahwa itu akan dibicarakan oleh keempat parpol. Sama seperti perumusan naskah proklamasi yang sederhana kesepakatan kerja sama ini juga dimulai dengan sederhana namun memiliki makna yang mendalam. “Jadi, yang strategis demikian. Dan juga karena naskah proklamasi sederhana, dilanjut dengan naskah kami berempat yang juga simpel tetapi dalam,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019, Ketua Umum Golkar diberikan mandat untuk menjadi peserta Pilpres 2024 serta menentukan langkah strategis terkait. Sejumlah elite Golkar, termasuk Airlangga, juga menekankan bahwa keputusan untuk berkoalisi salah satunya dipengaruhi oleh peluang untuk merealisasikan hasil Munas 2019 itu.

Baca juga: Golkar-PAN Dukung Prabowo, Nasdem: Eksperimen Kedua Penguasa

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpamitan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setelah mengadakan pertemuan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tak berubah

Sementara itu, Muhaimin tidak memungkiri bahwa penetapan bakal cawapres dari KKIR akan diputuskan bersama oleh keempat parpol. Akan tetapi, ia menegaskan, dirinya masih memegang posisi sebagai penentu calon pendamping Prabowo. “Iya, masih lah,” kata dia.

Menurut dia, belum ada yang berubah karena sebelum deklarasi dukungan dilakukan, tidak ada pembicaraan mengenai bakal cawapres. Gerindra hanya menanyakan persetujuan dari dirinya agar Golkar dan PAN bisa bergabung di KKIR. “Saya cuma diminta teman-teman Gerindra, setuju enggak? Ya setuju, asal wapresnya saya,” ungkap Muhaimin.

Baca juga : Prospek Koalisi Partai 2024

Ia melanjutkan, dirinya berkomitmen untuk tetap berada di KKIR. Namun, apabila peluang bagi dirinya untuk menjadi bakal cawapres berkurang, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada pengurus PKB karena dirinya berkewajiban untuk melaporkan seluruh dinamika yang terjadi di koalisi. Ketika ditanya mengenai kemungkinan berpindah koalisi, Muhaimin tak menjawab tegas. “Lho lho lho, enggak bahaya ta,” ujarnya sambil tertawa.

Menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, partainya masih pada sikap yang sama dalam pertimbangan untuk bergabung di sebuah koalisi, yakni mengusulkan Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Akan tetapi, pihaknya tidak mematok harga mati karena harus pula mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar ke depan.

TIM MEDIA GERINDRA

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemudikan kendaraan taktis di gudang amunisi milik PT Pindad (Persero), di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023). Presiden Joko Widodo bersama Ny Iriana Jokowi, dan Menteri BUMN Erick Thohir, menjadi penumpangnya.

Bima tidak memungkiri, posisi tiga parpol yang memiliki calon bakal cawapres berbeda bisa menjadi tantangan ke depan bagi koalisi. Namun, ia meyakini bahwa kecocokan di antara PAN, Gerindra, Golkar, dan PKB, menjadi modal bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Bahkan, nama cawapres yang akan diusung sudah ada meski belum diumumkan ke publik.

“Ketika sudah deklarasi di sini, pasti sudah ada pembicaraan soal itu, sudah ada kesepakatan soal itu yang belum dibuka ke publik saat ini. Tidak mungkin masih menyimpan persoalan, kemudian bergabung, kan, enggak mungkin. Nama itu sudah mengerucut dan semua partai sudah menyadari opsi-opsi itu,” tutur Bima.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana melihat, bergabungnya Golkar dan PAN menambah kekuatan bagi koalisi Gerindra dan PKB atau KKIR. Namun, koalisi ini diprediksi akan menghadapi situasi berat dalam menentukan bakal cawapres karena setiap parpol punya usulan masing-masing.

Bahkan, bisa saja KKIR serupa dengan KPP yang tak kunjung menetapkan bakal cawapres untuk bakal capres mereka, Anies Baswedan.

Baca juga: PDI-P Terbiasa Dikeroyok, PPP Yakin Kans Sandiaga Membesar

FAKHRI FADLURROHMAN

Anggota Tim Delapan Dadang Dirgantara, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, bakal calon presiden Anies Baswedan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky, dan Anggota Tim Delapan Sudirman Said (kiri ke kanan) berfoto bersama seusai konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, 30 Mei 2023.

Tak sebatas itu, peta koalisi sangat memungkinkan berubah kembali jika parpol dalam koalisi ada yang tidak sepakat dengan bakal cawapres yang diputuskan diusung ataupun tawaran pembagian kekuasaan ketika usulan cawapres dari parpol tertentu tidak disetujui oleh koalisi, dianggap merugikan parpol tersebut.

Selain KKIR dan KPP, koalisi pengusung bakal capres Ganjar Pranowo, yakni PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo, juga belum memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar.

Minggu malam, Ganjar bersilaturahmi ke istri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ny Sinta Nuriyah, di Ciganjur, Jakarta. Selain Ny Sinta, Ganjar ditemui oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid. Yenny sebelumnya menyatakan kesiapannya jika dipilih parpol jadi cawapres. Pada Sabtu malam, Ganjar dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi, menghadiri puncak perayaan Hari UMKM Nasional di Kota Surakarta.