Surya Paloh: Paduan Anies-Muhaimin Kemungkinan Bisa Terjadi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan paduan Anies-Muhaimin kemungkinan bisa terjadi. Surya juga menyampaikan prihatin jika Demokrat merasa terkhianati.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Surya Paloh

JAKARTA, KOMPAS — Nasdem membuka kemungkinan paduan Anies Rasyid Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Namun demikian, PKB belum menyampaikan keputusan apa pun terkait posisi politiknya.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023), mengatakan, paduan Anies-Muhaimin kemungkinan bisa terjadi. Walakin, keputusan itu belum sepenuhnya resmi. ”Bisa terjadi. Keputusan itu belum puncak sepenuhnya,” tuturnya.

Baca juga: Demokrat Sebut Anies Setujui Kerja Sama Nasdem-PKB untuk Usung Anies-Muhaimin

Mendongkrak suara Anies

Sebenarnya, koalisi sama sekali belum mempersiapkan untuk mendampingi Anies. Kendati demikian, Surya berharap kehadiran Ketua Umum PKB itu bisa mendongkrak perolehan suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis mengaku telah mendapatkan informasi dari Sudirman Said yang mewakili Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Kerja sama politik itu dibangun untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin pada Pilpres 2024. Menurut Teuku Riefky, persetujuan itu dibuat secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh.

Mengenai Partai Demokrat yang merasa terkhianati itu, Surya turut prihatin karena harapan untuk terus bersama terkesan sirna. Pada dasarnya, Partai Nasdem tidak menolak usulan Partai Demokrat untuk mencalonkan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies.

”Saya hormati apa pun keputusan Partai Demokrat. Perihal koalisi, kami harapkan yang terbaik. Kalau bisa tidak bubar dan apa yang direncanakan sebelumnya bisa tercapai,” tuturnya.

Saat ditanya terkait Muhaimin yang merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, Surya menegaskan bahwa koalisi yang dibangun Nasdem tetap mengusung slogan perubahan. Bagi dia, perubahan itu merupakan keniscayaan baik suka maupun tidak.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan setelah menyampaikan pidato di kantor DPP Partai Demokrat di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

PKB belum ambil keputusan

Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan apa pun terkait posisi politik PKB. Begitu pula terkait kabar yang beredar mengenai kesepakatan Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres.

“Belum, belum (ada keputusan). Masih ditimbang-timbang (semua kemungkinan), masih kami diskusikan,” ujar Huda.

Baca juga: Peta Politik Pilpres Berubah, Ganjar Tidak Khawatir dan Demokrat Sebut Pengkhianatan

Ia tak memungkiri bahwa situasi internal PKB saat ini sedang tidak baik-baik saja sejak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diusung Gerindra sebagai bakal capres mengumumkan nama koalisi baru, yakni Koalisi Indonesia Maju pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN), Senin (28/8/2023) malam. Dalam penentuan nama koalisi tersebut, lanjut Huda, Muhaimin tidak diajak berdiskusi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan apa pun terkait posisi politik PKB.

“Secara tahapan, kan kami relatif taat asas dan pegang fatsun politik. Memang teman-teman internal PKB kecewa karena pengumuman Koalisi Indonesia Maju yang terjadi lompatan di situ. Selama ini kan apapun kalau bangun koalisi, menyamakan persepsi dan visi misi termasuk di dalamnya disepakati soal mekanisme penempatan cawapres, serta hak tanggung jawab masing-masing partai. Nah, semua itu dilampaui, dan sangat mendadak dan Gus Imin tahunya di acara PAN sebelum Prabowo naik ke panggung,” ucap Huda.

KOMPAS

Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB sepakat menamai koalisi mereka sebagai Koalisi Indonesia Maju. Mereka mengklaim koalisi ini punya semangat meneruskan perjuangan dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pidato politik di HUT ke-25 PAN, di Jakarta, Senin (28/8) malam.

PKB gelar rapat

Padahal, pada Senin (28/8/2023) siang lalu, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di kantor DPP PKB, Muhaimin menegaskan kepada para kadernya bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) plus Golkar dan PAN sangat solid. Dalam kesempatan itu, Huda juga mengaku diminta Muhaimin untuk menjelaskan kepada para kader soal perkembangan koalisi.

“Saya diminta menjelaskan. Ini koalisi terbaik dengan KKIR bersama Golkar dan PAN, Insyaallah, Gus Imin bisa memenuhi mandatori muktamar sebagai cawapres. Tetapi, tiba-tiba jam 19, terjadi peristiwa yang kebalikannya. Kaget dan bikin kecewa berat,” ucap Huda.

Baca juga: ”Perjamuan” demi Anies Baswedan

Terhadap situasi ini, PKB akan membawanya dalam Rapat DPP yang rencananya akan digelar sekitar 1-2 hari ke depan. Dalam Rapat DPP itu, PKB akan memutuskan posisi PKB di dalam Koalisi Indonesia Maju. “Jadi, kami masih menunggu keputusan DPP,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya menyampaikan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin. Padahal, menurut Teuku Riefky, Anies telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapresnya.

Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Anggota Tim 8 Almuzammil Yusuf, menghormati sikap politik setiap parpol. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), tetapi belum diperoleh hasil yang diinginkan bersama.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Rasyid Baswedan (kanan) dan Wakil Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan menunjukkan kedekatan saat acara Pelatihan Relawan Advokasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DPP PKS, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

PKS merujuk Musyawarah Majelis Syuro

Ia menegaskan, PKS tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, yakni mendukung dan mengusung Anies sebagai capres pada Pilpres 2024. Karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII dan akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut. PKS berpegang pada kesepakatan di piagam KPP bahwa penentuan cawapres ditentukan oleh Anies.

Anggota Tim 8 KPP Sudirman Said menjelaskan, dalam butir ke-3 piagam kerja sama KPP, capres diberi tugas untuk memilih pasangan cawapres. Tugas ini sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang berwenang menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres.

PKS tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, yakni mendukung dan mengusung Anies sebagai capres pada Pilpres 2024.

“Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yang diusulkan. Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,” kata Sudirman.

Ia mengungkapkan, pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan tersebut. Ada partai yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Namun, ada yang berpandangan tidak perlu terburu-buru menetapkan, tetapi menunggu jelang akhir pendaftaran sambil mengantisipasi apabila muncul opsi nama lain.

“Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan,” kata Sudirman.