Soal Usia Capres-Cawapres, Putusan MK Diharapkan Tak Timbulkan Persoalan Baru

Perkara pengujian batas usia minimal capres-cawapres mesti ditangani hati-hati sebab kental kepentingan politis sesaat. Ada kemungkinan timbul problematika baru kalau Mahkamah Konstitusi salah dalam memberikan respons.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Uji materiil itu terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diminta untuk berhati-hati dalam menangani perkara pengujian batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, perkara tersebut sangat kental dengan kepentingan politis sesaat.

”Kalau MK salah dalam merespons, bukan tidak mungkin timbul problematika baru dalam penyelenggaraan pemilu karena, bagaimanapun, perkara-perkara tersebut berkaitan dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu,” kata pendiri Themis Indonesia Law Firm yang juga ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, Rabu (23/8/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Kalau MK salah dalam merespons, bukan tidak mungkin timbul problematika baru dalam penyelenggaraan pemilu karena, bagaimanapun, perkara-perkara tersebut berkaitan dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Feri, permasalahan usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) merupakan open legal policy yang kewenangan pengaturannya ada di tangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Konstitusi pun tidak mengatur secara eksplisit masalah usia calon.

Baca juga: Setelah Batas Usia Minimal, Muncul Gugatan Usia Maksimal Capres dan Cawapres 70 Tahun

Apabila kesepakatan politik mengenai usia tersebut tiba-tiba diubah di tengah jalan, menurut Feri, hal tersebut akan berdampak pada perlindungan konstitusi. Dia pun meminta MK untuk tetap memperhatikan asas-asas serta prinsip penyelenggara pemilu yang benar-benar adil.

”Oleh karena itu, MK harus berhati-hati dan memastikan perkara-perkara seperti ini tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu,” kata Feri.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Uji materiil itu terkait pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

Hingga saat ini, MK telah meregistrasi sembilan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Masih ada setidaknya tiga permohonan baru yang didaftarkan pada 18 Agustus lalu yang hingga kini belum diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Selain itu, MK juga menerima setidaknya lima permohonan menjadi pihak terkait di dalam perkara tersebut. Selain dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi serta DPP Partai Gerindra, MK setidaknya menerima tiga permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara 29, 51,55/PUU-XXI/2023. Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat memimpin persidangan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu pada Selasa (22/8/2023) lalu.

Baca juga: Menyoal Batas Usia Capres-Cawapres

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Kahfi Adlan Hafiz menyampaikan pandangan saat mengikuti sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Uji materiil itu terkait Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

Permohonan menjadi pihak terkait tersebut muncul, antara lain, dari Evi Anggita Rahma dan kawan-kawan, Rahan Fiki dan kawan-kawan, Oktavianus Rasubala, serta Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). MK akan mendengarkan keterangan dari keempat pihak terkait tersebut pada Selasa (29/8/2023) mendatang.

”Untuk permohonan pihak terkait, majelis sudah bermusyawarah. Walaupun sudah agak terlambat (diajukan), majelis sudah mengambil kesimpulan bahwa keterangan pihak terkait akan didengar pada sidang yang akan datang,” ujar Anwar Usman.

Sementara itu, Partai Garuda yang sedianya mengajukan ahli untuk didengar keterangannya pada Selasa kemarin batal menghadirkan ahli. Pemohon dengan nomor perkara 51/2023 tersebut hanya akan mengajukan keterangan ahli secara tertulis.

Baca juga: Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Pemerintah Serahkan ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, pemerintah pun batal mengajukan ahli. Begitu pula perkara 55/2023 yang diajukan sejumlah kepala daerah yang batal mengajukan ahli. Adapun untuk perkara di luar yang diajukan PSI, Partai Garuda, serta sejumlah kepala daerah, MK belum menjadwalkan agenda persidangannya.