Masyarakat Diajak Hadiri Upacara HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di Istana
Sekretariat Presiden menyiapkan undangan bagi masyarakat yang hadir di Upacara Proklamasi Ke-78 Kemerdekaan RI. Masyarakat bisa mendaftar di situs pandang.istanapresiden.go.id pada 5 Agustus 2023.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sekretariat Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut hadir secara langsung dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke-78 Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada tahun ini, upacara akan dilaksanakan secara terbuka dengan jumlah undangan yang lebih banyak.
”Tahun ini, masyarakat yang hadir di istana untuk mengikuti upacara akan lebih banyak dari tahun sebelumnya,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam tayangan video peluncuran laman Pandang Istana, Jumat (4/8/2023).
Sekretariat Presiden juga telah menyiapkan undangan bagi masyarakat untuk hadir dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke-78 Kemerdekaan RI.
Sekretariat Presiden juga telah menyiapkan undangan bagi masyarakat untuk hadir dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke-78 Kemerdekaan RI pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pada sore hari. Jumlah undangan tersebut masing-masing 8.000 undangan.
Selain itu, peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini pun akan dikemas lebih menarik dengan menyajikan sejumlah hiburan bagi masyarakat yang akan menyaksikan. ”Dan, tentunya sangat menarik dan menghibur seluruh masyarakat,” kata Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani.
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya upacara di Istana Merdeka dapat mendaftarkan diri melalui situs pandang.istanapresiden.go.id yang akan mulai dibuka pada 5 Agustus 2023. Masyarakat yang telah mendaftar akan diverifikasi terlebih dahulu. Kemudian, jika dinyatakan lolos verifikasi, pendaftar akan mendapatkan e-mail notifikasi pengambilan undangan untuk hadir mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka.
Dalam keterangannya di tayangan video, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga turut mengingatkan masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut secara langsung dari Istana Merdeka. ”Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk hadir pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini di Istana Merdeka,” ucapnya.
Jelang peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo juga menerima ketua dan anggota Dewan Gelar Tanda Kehormatan (GTK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (3/8/2023) sore kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Dewan GTK Mahfud MD mengatakan, pertemuannya dengan Presiden untuk membahas persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.
”Kami baru diterima oleh Bapak Presiden sebagai Ketua dan anggota Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memenuhi syarat pengabdian, telah memenuhi syarat berjasa, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan berbagai inovasi,” kata Mahfud.
Pada rapat tersebut, Presiden telah menyetujui untuk memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan yang diusulkan oleh Dewan GTK. Gelar tanda kehormatan yang diberikan ialah Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Budaya Parama Dharma.
Tampak mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Turut hadir anggota Dewan GTK, antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Meutia Farida Hatta Swasono, dan Anhar Gonggong, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Pemberian gelar atau tanda jasa dan tanda kehormatan dianugerahkan kepada 18 orang. Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tiga tokoh. Mereka adalah Prof Dr Saldi Isra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada masa jabatan 2023-2028, Sukma Violetta yang merupakan anggota Komisi Yudisial, dan Prof Dr Joko Sasmito yang adalah anggota Komisi Yudisial periode 2021-2023.
Pemberian gelar atau tanda jasa dan tanda kehormatan dianugerahkan kepada 18 orang.
Bintang Mahaputera Pratama diberikan kepada Komjen (Pol) (Purn) Boy Rafli Amar yang sempat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.Presiden juga setuju untuk memberikan tanda kehormatan bintang jasa utama kepada 5 orang kepada anggota Komisi Yudisial, Sumartoyo; penasihat senior Menteri LHK Bidang Kerja Sama Internasional Makarim Muhidisomo; Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana; Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit; dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Bintang Budaya Paramadharma diberikan bagi budayawan Tjokorda Gde Agung Sukawati dan seniman Kebudayaan dan Pendidikan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Joyokusumo. Bintang Jasa Pratama bagi Duta Besar, Wakil Staff RI di UNEP Soehardjono Sastromihardjo, Guru Besar Manajemen Lingkungan UNDIP Sudharto Prawoto Hadi, dan Peneliti Ahli Utama BRIN Edvin Aldrian.
Bintang Republik Indonesia Adipradana diberikan kepada Ibu Iriana Jokowi, sedangkan Bintang Mahaputera Adipradan bagi Wury Estu Handayani. Bintang Budaya dianugerahkan kepada Wishnutama dan Presiden FIFA Gianni Infantino.
Menurut Mahfud, ada banyak tokoh yang ditunda karena belum memenuhi syarat, misalnya ada tujuh orang dari KPK itu ditunda karena belum saatnya. Kemudian, ada yang diusulkan, tetapi pernah mendapat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga diusulkan di bidang perkoperasian, tetapi ditunda karena masih menjalankan tugas di pemerintahan.
Perdebatan sempat muncul untuk penetapan Wishnutama dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai peraih bintang budaya. ”Kalau yang FIFA itu jasa-jasanya atas persepakbolaan di Indonesia itu nanti tidak diberikan di upacara negara, tapi saat nanti pertandingan sepak bola dunia di sini itu akan diberikan sebagai penghargaan, sama orang sini suka dapat bintang dari luar negeri juga,” kata Mahfud.
Penghargaan bagi Presiden FIFA diusulkan oleh PSSI. ”Setelah syarat-syaratnya dipertimbangkan, dia memang berperan untuk persepakbolaan nasional. memberi bimbingan kerja sama sehingga dia dianggap layak berdasarkan diskusi-diskusi yang panjang, bukan diskusi yang instan.” ujarnya.