Bekas Koruptor Idrus Marham Muncul di Tengah Kisruh Golkar

Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang menggulirkan wacana munaslub untuk mencopot Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menebar ancaman pada pengurus daerah yang tak setuju digelarnya munaslub. Apa itu?

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Bekas Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan Menteri Sosial, Idrus Marham, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Rabu (15/5/2019). Idrus memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka bekas Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Dalam kasus tersebut, Idrus Marham telah divonis bersalah.

JAKARTA, KOMPAS — Bekas koruptor kasus proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham, muncul di tengah polemik yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Bekas Sekretaris Jenderal Golkar ini turut menyuarakan desakan agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Alasannya, Airlangga dinilai bisa memberatkan perjuangan Golkar menghadapi Pemilu 2024 karena sempat diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2022.

Lama tak terdengar kabarnya setelah tuntas menjalani hukuman selama dua tahun di lembaga pemasyarakatan pada 2020, Idrus Marham muncul bersama sejumlah politisi Golkar dan pengacara saat jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7/2023). Mereka mengklaim mewakili Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Dalam pernyataannya, Idrus menilai kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang mengaitkan nama Airlangga telah memberatkan Golkar dalam perjuangan menghadapi Pemilu 2024. Kondisi itu pun disebutnya telah menyandera Golkar.

Bahkan, Idrus menuding, Airlangga tak hanya terlibat dalam kasus itu, tetapi ada kasus dugaan korupsi lain, seperti masalah bijih besi dan garam. ”Namun, untuk sementara teman-teman yang ada pengacara ini memfokuskan pada kasus minyak kelapa sawit dan dana petani kelapa sawit,” katanya.

Baca juga: Bara di Akar Beringin

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA RATIH

Suasana saat jumpa pers yang dihadiri oleh Idrus Marham di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (27/7/2023).

Oleh karena itu, menurut dia, lebih baik jika muncul kesadaran dari diri Airlangga untuk mundur dari posisi sebagai Ketua Umum Golkar supaya partai tidak tersandera dengan kasus-kasus yang diduga terkait Airlangga. Namun, jika tidak, ia mendesak Kejaksaan Agung untuk memproses Airlangga dan meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

”Karena kepentingan kami, ini selesai sehingga tidak menyandera lagi Partai Golkar yang delapan bulan lagi mau menghadapi pemilu. Kalau ini tidak selesai, tentu secara efektif digunakan orang untuk mendegradasi Partai Golkar. Kami tidak ingin ini terjadi,” katanya.

Dalam jumpa pers itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence TP Siburian, yang hadir bersama sejumlah pengacara yang disebut sebagai pengacara Partai Golkar, menyampaikan, analisis mereka yang intinya mendesak Kejaksaan Agung meningkatkan perkara yang melibatkan Airlangga dari penyelidikan dan penyidikan.

Mereka pun menyuarakan desakan agar Airlangga mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar.

Baca juga: Wacana Munaslub Partai Golkar Kembali Bergaung

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai diperiksa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Menurut Lawrence, pihaknya mendorong Airlangga mundur paling lambat awal bulan depan. Jika tidak, munaslub akan digelar untuk mencopot Airlangga.

Ancaman hukuman

Meski hingga kini diakuinya belum ada pengurus daerah Golkar yang secara resmi menyatakan keinginan digelarnya munaslub, ia yakin pada saatnya hal itu akan disuarakan. Pembicaraan nonformal juga diklaimnya sudah dilakukan dengan pimpinan pengurus provinsi Golkar, tetapi ia tak mau menyebutkan pimpinan yang diajaknya bicara ini.

”Pada prinsipnya, mereka ikut dengan kita. Kalau memang kita minta munaslub, mereka siap ikut melaksanakan munaslub. Jadi tidak ada satu pun yang melawan karena kami sudah menyatakan kalau kita melaksanakan munaslub dan dia tidak mau, ada dua hal akibatnya. Yang mau ikut, kita kasih reward, yang tidak ikut, kita akan punish. Kita akan ganti langsung, tidak ada tawar-menawar,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan, pemeriksaan terhadap Airlangga merupakan pengembangan dari kasus korupsi pemberian fasilitas minyak sawit dan turunannya pada 2022. Kasus tersebut menjerat lima orang yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Airlangga Ditanya Penyidik Kejagung Soal Pencegahan Kelangkaan Minyak Goreng

RADITYA HELABUMI

Bendera Partai Golkar dipasang berderet di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta, Minggu (1/12/2019).

Penyidik, katanya, melakukan konfirmasi keterangan terhadap Airlangga, bukan soal keterlibatan Airlangga dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, menyebut adanya keterlibatan Airlangga dalam kasus tersebut dinilai masih terlalu prematur. Kuntadi juga menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut masih penyidikan awal.

Berkaitan dengan wacana munaslub yang terus bergulir, Airlangga sudah berulang kali menegaskan tak ada munaslub. Begitu pula pimpinan daerah Golkar. Golkar disebut masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga. Sama sekali tak ada pembicaraan soal munaslub. (APA)