Wacana Munaslub Partai Golkar Kembali Bergaung

Kali ini giliran sejumlah politisi senior Partai Golkar yang menamakan diri Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar membuat surat terbuka yang mengusulkan digelarnya munaslub. Apa alasannya?

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bendera Partai Golkar terpasang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar, 4-6 Desember 2019, di Jakarta, geliat dan atmosfer munas mulai terasa.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah politisi senior Partai Golkar kembali mewacanakan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa jika target pembentukan poros koalisi yang mengusung Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai bakal calon presiden tak terwujud hingga akhir Agustus mendatang. Forum pengambilan keputusan tertinggi partai itu dinilai penting, tak hanya untuk mengubah keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019 terkait langkah di Pemilihan Presiden 2024, tetapi pergantian ketua umum juga mulai diwacanakan.

Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali mengemuka dalam pertemuan sejumlah politisi senior Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023) sore. Pertemuan para senior yang menamakan diri Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar itu dihadiri, antara lain, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence TP Siburian dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.

Pertemuan sekaligus konferensi pers yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu menghasilkan surat terbuka yang mengusulkan penyelenggaraan munaslub, tak hanya untuk mengubah keputusan Musyawarah Nasional 2019 terkait pencalonan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai calon presiden 2024. Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga mengusulkan pergantian ketua umum.

Lawrence mengatakan, usulan munaslub berangkat dari keprihatinan para senior terhadap kondisi Partai Golkar saat ini. Meski pada Pemilu 2019 Partai Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR atau menempati posisi kedua dari sembilan partai politik yang lolos ke parlemen, ada tren penurunan yang terus terjadi dari Pemilu 2004. Pada Pemilu 2004, perolehan kursi Partai Golkar mencapai 129 kursi, turun ke 106 kursi pada 2009, lalu merosot ke 91 kursi pada 2014.

Baca juga: Capres Tak Kunjung Dideklarasikan, Dewan Pakar Golkar Wacanakan Munaslub

Tak hanya itu, tingkat keterpilihan Partai Golkar dalam beberapa waktu terakhir juga cenderung turun. Bahkan, merujuk hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 1-8 Juli 2023, elektabilitas Partai Golkar sebesar 6 persen. Raihan itu menempatkan Partai Golkar di posisi keempat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P (23,7 persen), Partai Gerindra (14,2 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (6,2 persen).

”Golkar ini partai besar. Kami tidak ingin Golkar menjadi gurem,” kata Lawrence.

Ia menambahkan, potensi penurunan perolehan suara Partai Golkar semakin besar seiring dengan belum adanya kepastian langkah dalam menghadapi Pilpres 2024. Berdasarkan hasil Munas 2019, Airlangga diberikan mandat untuk menjadi capres dan menentukan langkah strategis terkait pilpres. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada sikap yang ditetapkan.

Menurut Lawrence, sulit bagi Partai Golkar untuk mendapatkan rekan koalisi untuk mengusung Airlangga. Sebab, elektabilitas ketua umum yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang perekonomian itu hingga saat ini masih di bawah 1 persen. Jauh di bawah sosok bakal capres dari partai politik lainnya, yakni Ganjar Pranowo dari PDI-P, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: 2024 Momentum Kembalinya Kejayaan Golkar

KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence TP Siburian (tengah) dalam pertemuan dengan sejumlah politisi senior Partai Golkar yang tergabung dalam kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Kelompok tersebut mengusulkan penyelenggaraan munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

”Kami menyampaikan secara terbuka hal ini dan kami minta supaya segera dilakukan rapimnas (rapat pimpinan nasional) dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar,” kata Lawrence.

Lawrence menambahkan, usulan untuk mengganti Airlangga sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan para ketua DPD Partai Golkar, baik di tingkat I maupun II. Hanya, mereka disebut enggan mengemukakannya karena tengah dalam proses penetapan sebagai calon anggota legislatif. Selain itu, usulan juga disampaikan ke perwakilan dewan pakar.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan telah menerima surat terbuka berisi usulan penyelenggaraan munaslub. Usulan tersebut akan segera disampaikan kepada lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi kepada ketua umum tersebut. ”Akan saya teruskan kepada instansi dewan pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rangka penyelamatan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024,” ujarnya.

Sejalan dengan usulan para senior, Ridwan juga menganggap munaslub perlu dilakukan, khususnya jika Airlangga tak bisa mewujudkan tiga rekomendasi hasil rapat dewan pakar pekan lalu

KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers seusai Rapat Kerja Nasional Partai Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023) sore.

Rekomendasi dimaksud adalah meminta Airlangga membentuk poros koalisi baru yang mengusung dirinya sebagai calon presiden. Sejalan dengan keputusan Munas 2019, Airlangga juga diminta untuk menetapkan calon wakil presiden pendamping dirinya serta mendapatkan rekan koalisi, tetapi diberi tenggat hingga akhir Agustus 2023. Selain itu, Airlangga juga disarankan mulai menyapa rakyat di seluruh Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bakal capres.

”Kalau poin pertama (pembentukan poros koalisi baru) tidak bisa dilaksanakan, harus munaslub. Itu harus, karena untuk mengubah keputusan Munas 2019, yakni Airlangga sebagai capres, harus melalui munaslub,” kata Ridwan.

Terkait pergantian ketua umum, Ridwan memandang, ada sejumlah tokoh potensial yang juga kader dan tokoh senior Partai Golkar untuk menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Wakil Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

ARIS SETIAWAN YODI

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam

Sebelumnya, wacana munaslub juga pernah disampaikan Ridwan. Gagasan itu ia sebutkan sebelum rapat dewan pakar yang dipimpin Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dilaksanakan. Menanggapi wacana tersebut, sejumlah elite, bahkan Airlangga, membantah adanya aspirasi penyelenggaraan munaslub di internal partai.

Baca juga: Bantah Wacana Munaslub, Golkar Percaya Diri Tetap Usung Airlangga

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono memastikan tidak ada wacana penyelenggaraan munaslub, baik untuk mengubah keputusan Munas 2019 maupun mengganti Airlangga. Pihaknya saat ini terus berupaya untuk mewujudkan rencana pembentukan poros koalisi, yang tak hanya menjadi rekomendasi dewan pakar, tetapi juga telah diupayakan Airlangga.

”Kami sudah menyiapkan segala macam kemungkinan. Apa pun situasi dan kondisi yang terburuk, kami sudah menyiapkan skenarionya,” kata Dave.

Terkait dengan usulan para senior dari kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar, ia mengatakan akan menunggu jika itu sudah disampaikan ke dewan pakar. ”Nanti bila sudah disampaikan, baru akan kita lihat,” ujar putra Agung Laksono itu.