Kemenhan Klaim Pembelian 12 Pesawat Tempur Bekas Langkah Realistis

Keputusan Kemenhan membeli 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar menuai kontroversi. Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan tersebut karena Presiden pernah berpesan agar jangan membeli alutsista bekas.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri dipertontonkan pada acara The 1 Defend ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023). Acara yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini menjadi perayaan satu tahun bergabungnya lima perusahaan industri pertahanan di Indonesia dalam satu induk Defend ID. Lima perusahaan itu adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL, PT Len, dan PT Dahana.

BANDUNG, KOMPAS — Pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar diklaim sebagai langkah yang paling mungkin dilakukan untuk mengisi celah kekuatan udara dalam lima tahun ke depan. Walaupun berusia tua, teknologi Mirage 2000-5 disebut sudah mendekati generasi baru sehingga penggunaannya bisa jadi transisi menuju penggunaan pesawat Rafale. Meski diakui realistis, pengamat mengingatkan agar pembelian pesawat tempur bekas itu tak menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

Keputusan Kementerian Pertahanan untuk membeli 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar sebelumnya menuai kontroversi. Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang pertama kali didapatkan Qatar pada 1997 itu. Sebab, Presiden Joko Widodo kerap berpesan agar Indonesia tak membeli alutsista bekas.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar merupakan upaya yang paling mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara selagi menunggu kedatangan pesawat Rafale yang sudah dibeli sebelumnya. Meski diperkirakan paling cepat akan datang tiga tahun mendatang, persiapan operasional penggunaan Rafale butuh waktu lebih lama lagi sehingga total waktu tunggu masih sekitar lima tahun ke depan. Di tengah masa tunggu itu, mayoritas pesawat tempur yang ada sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan.

Pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar merupakan upaya yang paling mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara selagi menunggu kedatangan pesawat Rafale yang sudah dibeli sebelumnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada acara The 1 Defend ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023). Acara ini menjadi perayaan satu tahun bergabungnya lima perusahaan industri pertahanan di Indonesia dalam satu induk Defend ID.

Baca juga : Risiko Pengadaan Alutsista Bekas

”Untuk menghadapi lima tahun ini, kita perlu interim deterrent (kekuatan penangkal sementara). Kita lihat yang potensial adalah Mirage 2000-5,” kata Prabowo ditemui seusai menghadiri perayaan hari ulang tahun pertama Defend ID, holding badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan, di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023). Acara bertajuk The 1^st Defend ID’s Day itu juga dihadiri pimpinan dan karyawan perusahaan anggota Defend ID, yakni PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia.

Prabowo menambahkan, sebelum membeli Mirage 2000-5, ia juga telah mencoba membeli pesawat tempur F-16 dari beberapa negara, misalnya Yunani, Mesir, dan Amerika Serikat. Namun, tidak ada negara yang bersedia menjual pesawat bekas karena perang di Ukraina masih terjadi. ”Jadi, harus beli yang baru. Tetapi, kalau baru sama saja baru bisa operasional dalam lima tahun,” katanya.

Meski dibeli dalam keadaan bekas, kata Prabowo, Mirage 2000-5 yang diproduksi oleh Dassault, pabrik yang juga memproduksi Rafale, itu memiliki teknologi canggih. Bahkan, teknologinya mengarah ke teknologi yang digunakan di Rafale. Dengan begitu, transisi penggunaan dua pesawat itu akan lebih mulus.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengendarai mobil tempur Maung buatan PT Pindad ketika menuju lokasi acara The 1 Defend ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Menurut Prabowo, jam terbang Mirage 2000-5 milik Qatar juga masih rendah. Oleh karena itu, diperkirakan pesawat ini masih bisa digunakan selama 15–20 tahun ke depan. Pembelian juga diklaim dilengkapi dengan transfer teknologi, mulai dari pelatihan, pemeliharaan, hingga suku cadang.

Tak hanya membeli dari Qatar, Kemenhan juga tengah menjajaki kemungkinan pembelian Mirage 2000-9 dari Uni Emirat Arab. Kerja sama dengan Korea Selatan, Turki, serta negosiasi dengan Amerika Serikat juga terus dilakukan. ”Jadi, ini yang kami lakukan, untuk menjaga sekarang sampai lima tahun ke depan,” ujar Prabowo.

Dalam negeri

Selain dengan pembelian alutsista dari luar negeri, pembangunan kekuatan pertahanan juga terus dilakukan dengan mengoptimalkan industri pertahanan dalam negeri. Prabowo menyebutkan, Kemenhan menambah kontrak pembelian kendaraan taktis dari PT Pindad dari 2.800 unit menjadi 7.000 unit. Bahkan, setelah dilaporkan kepada Presiden, pemesanan itu diminta untuk ditambah menjadi 10.000 unit.

”Kita sudah kontrak 7.000 unit, tetapi kita akan tingkatkan menjadi 10.000 unit. Jadi, kita sedang cari dana, sedang negosiasi ke Bappenas. Kalau sampai 10.000 (unit), berarti mesinnya kita bisa buat di Indonesia,” tutur Prabowo.

Kita sudah kontrak 7.000 unit, tetapi kita akan tingkatkan menjadi 10.000 unit. Jadi, kita sedang cari dana, sedang negosiasi ke Bappenas. Kalau sampai 10.000 (unit), berarti mesinnya kita bisa buat di Indonesia.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para pegawai perusahaan BUMN industri pertahanan yang tergabung dalam Defend ID menyambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara The 1 Defend ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023). Prabowo juga berterima kasih atas perjuangan para pekerja setiap perusahaan yang tergabung dalam Defend ID. Selain itu, ia juga berpesan agar peningkatan mutu disertai inovasi terus dilakukan ke depan.

Direktur Utama PT Len Industri sekaligus Direktur Utama Defend ID Bobby Rasyidin menyampaikan, sejak diresmikan pada tahun lalu, pihaknya optimistis Defend ID bisa memenuhi target-target yang ditetapkan pemerintah. Sebab, pada 2022, total kontrak Defend ID mencapai Rp 84 triliun atau tertinggi sepanjang PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia didirikan pada dekade 1960-an dan 1970-an.

Pada tahun yang sama, Defend ID juga menempati peringkat ke-70 industri pertahanan secara global. Adapun Defend ID diberi target oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari 50 perusahaan industri pertahanan terbaik di dunia.

”Insya Allah tahun 2024 kami akan menepati janji untuk jadi peringkat ke-50 di dunia,” kata Bobby.

Aga ”tricky”

Dihubungi terpisah, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi sepakat, pembelian Mirage 2000-5 bekas dari Qatar merupakan langkah realistis untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara sekaligus mengejar target pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF). Pada akhir 2024, pemenuhan MEF ditargetkan mencapai 100 persen. Namun, hingga saat ini capaian MEF baru 65 persen.

Alasan mengisi celah atau kesenjangan kekuatan itu terkesan agak tricky, untuk menyelamatkan reputasi dari bayang-bayang kegagalan memenuhi target MEF.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah helikopter Super Puma menjadi bagian alutsista buatan dalam negeri yang dipertontonkan pada acara The 1 Defend ID’s Day di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/6/2023).

Dari ketiga matra, pembangunan kekuatan udara berada pada pencapaian terendah. Hal itu merupakan imbas perlambatan dan stagnasi pembangunan akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, pesawat F5-E Tiger dan A-4 Sky Hawk sudah pensiun.

Baca juga : DPR Pertanyakan Urgensi Pembelian 12 Pesawat Tempur Bekas oleh Kemenhan

Dalam konteks itu, menurut Fahmi, idealnya Kemenhan membeli alutsista baru. Namun, keterbatasan anggaran dan durasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelian alutsista baru membuat pembelian alutsista bekas menjadi pilihan. ”Alasan mengisi celah atau kesenjangan kekuatan itu terkesan agak tricky, untuk menyelamatkan reputasi dari bayang-bayang kegagalan memenuhi target MEF,” ujarnya.

Fahmi mengingatkan, alih-alih menyelesaikan masalah, pembelian alutsista bekas itu berpotensi hanya memindahkan masalah. Sebab, selain soal efektivitas dan efisiensi, keterbatasan anggaran bisa berdampak pada pemeliharaan, perawatan, dan kesiapan tempur pesawat yang dibeli.