Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Kerja sama Indonesia-Turki berpotensi besar untuk dikembangkan. Bidang jasa konstruksi dan perdagangan merupakan sektor potensial.

Memuat data...

TNI AL menggelar latihan puncak tahunan Armada Jaya 2021 untuk menguji kemampuan komponen sistem senjata terpadu. Sementara Komando Operasi TNI AU 1 menggelar latihan tahunan Jalak Sakti.

Memuat data...

Indonesia berniat membeli enam kapal perang kelas fregat FREMM dan dua kapal bekas kelas fregat Maestrale. Produsen kapal asal Italia menyatakan telah membuat kesepakatan pembelian kapal itu dengan Kemenhan RI.

Memuat data...

Pemerintah konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan berkisar 0,7 persen-0,8 persen dari produk domestik bruto untuk satu tahun anggaran. Namun, realisasi anggaran, terutama belanja alutsista, masih di bawah target.

Memuat data...

Rancangan Peraturan Presiden tentang Alutsista masih bisa dikoreksi, baik terkait dengan besaran anggaran maupun skema pembayarannya. Namun, Kemenhan diharapkan transparan dan menjamin akuntabilitas pendanaan.

Memuat data...

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui isi dan substansi Rancangan Peraturan Presiden terkait pengadaan alat pertahanan dan keamanan.

Memuat data...

TNI Angkatan Laut akan menjadikan insiden KRI Nanggala-402 bersama 53 awak yang patroli abadi di Laut Bali sebagai pembelajaran untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan sekaligus ikhtiar merawat keluarga para awak.

Memuat data...

Pertanyaan soal rancangan perpres dan kebutuhan anggaran Rp 1.750 triliun mengemuka di rapat Komisi I DPR dan Menhan. Namun, rancangan perpres itu dianggap domain eksekutif sehingga Komisi I tak detail membahasnya.

Memuat data...

Pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan perlu dijaga agar tidak membebani keuangan negara. Pengelolaan anggaran pun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Memuat data...

Simpang siur mengenai Rancangan Perpres Alutsista menyiratkan pesan belum jelasnya arah rencana induk pertahanan nasional. Hal ini menjadi tugas bersama, baik DPR maupun pemerintah, untuk memperjelas rencana induk itu.

Halaman 1