Targetkan 20 Persen Kursi, Golkar Perjuangkan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

Partai Golkar akan menggencarkan lobi ke partai-partai politik lain agar dapat bersama-sama memperjuangkan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Spanduk dan bendera Partai Golkar terpasang di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

• Partai Golkar menargetkan meraih 20 persen kursi parlemen pada Pemilu 2024.
• Demi memenuhi target, Golkar akan berjuang mempertahankan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
• Meski sudah ditinggalkan PPP, salah satu partai koalisinya dalam KIB, Golkar tetap memperjuangkan agar Airlangga Hartarto tetap diusung menjadi capres.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar berkomitmen memperjuangkan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Lobi-lobi untuk meyakinkan partai politik lain, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pun terus digencarkan. Upaya itu dilakukan Golkar demi mencapai target 20 persen kursi parlemen pada Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Partai Golkar menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023). Agenda tersebut diikuti 459 kader yang berasal dari jajaran dewan partai, pengurus DPP, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, dan organisasi sayap partai.

Hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Selain itu, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga menjabat Ketua Pelaksana Rakernas, Kahar Muzakkir, serta Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Panitia Pengarah Rakernas Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga hadir di antara peserta rakernas.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia: 2024 Momentum Kembalinya Kejayaan Golkar

KURNIA YUNITA RAHAYU

Airlangga Hartarto berpidato membuka Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Saat berpidato membuka rakernas, Airlangga menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk memperjuangkan agar pemilu anggota legislatif tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Golkar meyakini sistem itulah yang dapat menjaga kekuatan demokrasi. Untuk itu, Golkar menggencarkan lobi ke partai-partai politik (parpol) lain agar mendukung gagasan tersebut.

”Saya berterima kasih kepada Fraksi Golkar (di DPR) yang terus mengonsolidasikan delapan partai yang telah berjuang untuk terbuka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan seluruh partai, termasuk PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),” kata Airlangga.

Saat ini, sistem pemilu proporsional terbuka tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga sistem pemilu berpotensi untuk kembali ke proporsional tertutup. Dari sembilan fraksi parpol di parlemen, hanya PDI-P yang mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara itu, delapan fraksi lainnya sudah beberapa kali menyatakan sikap bersama menolak perubahan tersebut.

Saya berterima kasih kepada Fraksi Golkar (di DPR) yang terus mengonsolidasikan delapan partai yang telah berjuang untuk terbuka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan seluruh partai, termasuk PDI-P.

Airlangga melanjutkan, Golkar telah menyerahkan daftar bakal calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertengahan Mei lalu. Susunan bakal caleg yang diserahkan pun merepresentasikan sosok-sosok yang disiapkan untuk berkontestasi secara terbuka. Tidak hanya Golkar, parpol lain termasuk PDI-P, pun dipandang telah mempersiapkan hal yang sama. ”Sebab, kalau pemain tertutup, yang kita siapkan bendera (parpol) saja,” katanya.

Dengan kekuatan para bakal caleg itu, Golkar menargetkan perolehan kursi sebanyak 20 persen dari Pileg 2024. ”Target kita tidak tinggi-tinggi amat, hanya 20 persen (kursi DPR) di pileg, di pilkada 60 persen, dan pilpres nomor satu,” ujar Airlangga.

Tak hanya mengoptimalkan bakal caleg, Golkar juga memaksimalkan peran saksi di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengawal perolehan suara partai. Golkar telah membentuk Badan Saksi Nasional (BSN) yang telah bekerja di 38 provinsi. Para saksi nantinya bekerja tidak hanya saat pemungutan, tetapi juga saat penghitungan suara.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Dalam pidatonya, Airlangga juga menyinggung soal kondisi geopolitik dan ekonomi global serta tantangan yang dihadapi Indonesia. Dalam konteks tersebut, Golkar diklaim sebagai parpol yang mampu menjawab tantangan tersebut. Itu tidak terlepas dari perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju.

Capres tetap Airlangga

Terkait Pilpres 2024, Airlangga mengatakan, persiapan Golkar sudah dimulai sejak tahun lalu. Saat ini komunikasi dengan semua parpol untuk menjajaki pembentukan koalisi juga terus dilakukan.

Pertengahan 2022, Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi, pada Mei lalu, PPP memutuskan untuk bekerja sama dengan PDI-P karena mendukung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden (capres) dari PDI-P.

Baca juga: Ada Kemungkinan Muncul Poros Keempat, Golkar dan PAN

KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Kendati demikian, Golkar melihat bahwa masih ada kemungkinan untuk mewujudkan amanat Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021 yang memberikan mandat bagi Ketua Umum Golkar maju di Pilpres 2024. Kepastian arah koalisi Golkar pun diklaim akan segera diputuskan. ”Opsi masih terbuka, mudah-mudahan tidak lama lagi. Jadi, teman-teman wartawan masih menunggu 1-2 bulan lagi,” kata Airlangga sambil berseloroh.

Setelah dibuka dengan pidato Airlangga, Rakernas Golkar 2023 dilanjutkan dengan pernyataan sikap 38 Ketua DPD Golkar. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor itu, disebutkan bahwa para Ketua DPD meminta jajaran DPP untuk memperjuangkan agar Pemilu 2024 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satunya dengan menerapkan sistem pemiku proporsional terbuka.

Para Ketua DPD menyampaikan kesiapan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di seluruh jajaran dalam melakukan kerja-kerja pemenangan Pemilu 2024. ”Menegaskan dukungan penuh dan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagaimana yang telah diputuskan pada Rapimnas Partai Golkar tahun 2021, untuk melakukan langkah-langkah strategis dan mencari momentum yang tepat guna menetapkan pasangan capres dan cawapres Partai Golkar,” kata Sahbirin.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Sebanyak 38 Ketua DPD Golkar membacakan pernyataan sikap terkait pemenangan Pemilu 2024 dalam acara Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang ditemui di sela-sela rakernas menegaskan, momentum rakernas tidak akan mengubah keputusan Munas 2019 dan Rapimnas 2021. Dengan pernyataan sikap para ketua DPD, justru ada penguatan bahwa urusan Pilpres 2024 sepenuhnya diserahkan kepada ketua umum.

”Jadi kalau ditanya apa keputusan Golkar hari ini tentang capres, keputusan capresnya masih Pak Airlangga Hartarto,” kata Doli.