Apa pun sistem pemilu yang diterapkan, partai politik menjadi pintu penentu bagi kualitas calon anggota legislatif. Menjaga otoritas pemilih sebagai penentu wakil rakyat yang mengemban aspirasi menjadi sebuah kebutuhan.

Sebelas lembaga dan perseorangan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi sistem pemilu proporsional terbuka di MK. Mereka menganggap sistem proporsional terbuka ideal diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

KPU diminta untuk mematuhi undang-undang dengan tetap menyelenggarakan pemilu berdasarkan sistem proporsional terbuka. Sebab, KPU merupakan garda terdepan dalam menjamin pemilu berjalan baik dan berintegritas.

Konsistensi penerapan sistem pemilu proporsional terbuka kembali diuji setelah empat pemilu sistem ini diterapkan. Menambal kelemahan sistem proporsional terbuka bisa menjadi jalan tengah.