Menko PMK: Dugaan Penyimpangan Sudah Lama

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengakui dugaan penyimpangan bantuan sosial di Kementerian Sosial sudah muncul lama. Namun, kini semua di tangan penegak hukum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, kasus dugaan korupsi bantuan sosial dalam program keluarga harapan (PKH) tahun 2020 adalah kelanjutan dari kasus sebelumnya. Dia juga membenarkan jika penyimpangan ini pernah masuk dalam radar inspektorat.

”Setahu saya sudah, sudah ada di dalam sejak awal pemeriksaan. Namun, kan, perlu bukti-bukti, perlu alat bukti yang memastikan bahwa (dugaan korupsi) itu memang terjadi dan kita, kan, tidak bisa grasa-grusu, apalagi itu akan menyangkut (nasib) orang,” katanya.

Baca juga: Hakim Perkara Korupsi Bansos Diharap Lebih Progresif

Muhajir mengingatkan, penyaluran bansos dalam bentuk barang saat ini memang banyak masalah. Ada beras yang busuk akibat kehujanan saat dikirimkan. Namun, saat itu, barang yang rusak dalam pengiriman menjadi tanggung jawab perusahaan pengirim.

KPK menggeledah Kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Kedatangan ini untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos bagi penerima manfaat program PKH tahun 2020. Sejumlah dokumen dan alat elektronik disita.

”Setahu saya sudah, sudah ada di dalam sejak awal pemeriksaan. Namun, kan, perlu bukti-bukti, perlu alat bukti yang memastikan bahwa (dugaan korupsi) itu memang terjadi dan kita, kan, tidak bisa grasa-grusu, apalagi itu akan menyangkut (nasib) orang.”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Sebanyak tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020 berjalan menuju ruang konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. KPK menetapkan lima tersangka dengan barang bukti Rp14,5 miliar. Menteri Sosial Juliari P Batubara ditetapkan sebagai salah satu tersangka.

Temukan keanehan

Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023), menjelaskan, dugaan korupsi bansos terkait dengan distribusi bansos oleh PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), anak usaha BUMN. Pada Maret 2023, KPK menetapkan Direktur Utama PT BGR sebagai tersangka.

Risma mengatakan menemukan keanehan dalam laporan administrasi di kementeriannya. Anggaran bansos turut ditangani oknum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, seharusnya Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos. Oknum terkait kini dimutasi dari kantor pusat Kemensos, ada pula yang kini tak memiliki jabatan (non-job).

”Saya kira itu hanya pertimbangan Ibu Mensos (untuk) menjaga agar lingkungan birokrasi yang beliau pimpin clear, karena itu memang beliau tidak ikut-ikutan, kan, sehingga saya kira kebijakan itu biasa saja, enggak ada yang salah. ”

Hal ini, menurut Muhajir, adalah kebijakan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial. Namun, pemindahan ini tak berarti korupsi dan urusan hukum menjadi hilang.

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (13/8/2021). Putusan dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim, yakni Muhammad Damis sebagai hakim ketua didampingi Yusuf Pranowo dan Joko Subagyo sebagai hakim anggota. Sementara Matheus Joko Santoso menghadiri sidang secara daring.

”Saya kira itu hanya pertimbangan Ibu Mensos (untuk) menjaga agar lingkungan birokrasi yang beliau pimpin clear, karena itu memang beliau tidak ikut-ikutan, kan, sehingga saya kira kebijakan itu biasa saja, enggak ada yang salah," tuturnya.

Baca juga: Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos Berharap MA Beri Solusi

Terkait pemeriksaan KPK di Kemensos, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, pembenahan sistem dan pengawasan dilakukan secara terus-menerus. Karena itu, jika ada penyimpangan, pemerintah juga akan memperhatikan dan menelusuri sampai ditemukan data yang benar.

Perubahan sistem penyaluran bantuan PKH dengan menjadikan bentuk tunai, menurut Wapres Amin, diharap memudahkan penyaluran bansos dan pemanfaatan oleh keluarga penerima manfaat.

Sejauh ini Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bansos beras untuk PKH pada 2020-2021 masih dalam proses penyidikan.