Pepabri Tegaskan Netral secara Lembaga, tetapi Anggota Bebas Memilih di 2024

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar menyebut organisasi tersebut netral secara kelembagaan. Namun, anggotanya bebas memilih di pemilu dan Pilpres 2024. Perbedaan pilihan hanya sementara. Keputusan demokrasi harus dihormati.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pepabri meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan. Terkait pemilihan umum dan pemilihan presiden, Pepabri secara kelembagaan menegaskan bersikap netral, tetapi anggotanya secara individu bebas memilih.

”Siang tadi, jam dua, kami dari pimpinan para purnawirawan. Tergabung dalam organisasi Pepabri ini PPAU (Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara), ada PPAD, ada PPAL, ada PP Polri, dan ada LVRI, dan satu lagi dari forum komunikasi. Kami diterima oleh Presiden,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Peparbri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Pada pertemuan tersebut, menurut Agum, Pepabri melaporkan tentang upaya para purnawirawan untuk memohon kepada pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan. ”Dan, kami sedang memproses ini. Kami sedang membuat proposalnya yang komprehensif, lah, ya, visible, yang kami bisa menyadari bahwa semua ini terpulang pada pundi-pundi keuangan negara kita. Jadi, kita akan sampaikan kepada presiden melalui Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden),” katanya.

Baca juga: Presiden Diminta Menaikkan Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI

Agum menuturkan, pada kesempatan tersebut Pepabri juga mendapat arahan tentang upaya agar Pemilihan Umum 2024 dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, tertib, dan demokratis dibandingkan pada 2019. ”Maka, kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama, dalam masalah pilpres, pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga, kami harus bersikap netral,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) seusai diterima Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama, dalam masalah pilpres, pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga, kami harus bersikap netral.

Akan tetapi, Agum melanjutkan, sebagai individu, maka anggota Pepabri diberi kebebasan untuk memilih pada pemilu atau Pemilihan Presiden 2024. ”Kalau ada dua pilihan, pilih di antara dua pilihan. Kalau ada tiga pilihan, pilih di antara tiga pilihan. Dengan catatan bahwa perbedaan pemilih yang kami lakukan ini, yang terjadi ini, sifatnya harus sementara,” ujarnya.

Baca juga: Wadah Purnawirawan TNI AD Jamin Netralitas dalam Politik

Menurut Agum, perbedaan pemilih ini harus dan akan berakhir ketika pilpres selesai. ”Begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Hormati apa pun yang menjadi keputusan demokrasi. Itulah sikap yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” katanya.

Agum menuturkan, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi sikap ini dan sangat berharap hal yang sudah baik dilakukan pemerintah dapat dilanjutkan. ”Ini harapan beliau, bahwa apa yang sudah baik yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi ini—kalau saya lihat sih, masalah berkaitan hilirisasi—beliau sangat berharap bisa dilanjutkan,” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Konsistensi Hilirisasi Kunci Memajukan Indonesia

Sesuatu yang positif, yang membawa keadaan negara baik, harus dilanjutkan. ”Gitu loh. Harapannya begitu. Jadi, pulang kepada kita mau pilih siapa. Pulang kepada Anda-anda semua juga mau pilih siapa. Tapi, sekali lagi, beda memilih sifatnya sementara,” ujar Agum.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar saat menjawab pertanyaan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Ketika ditanya apakah pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyebut nama kandidat, baik Agum Gumelar maupun Ketua Umum PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto menuturkan hal tersebut tidak dibahas. ”Enggak dibahas,” kata Djoko yang mendampingi Agum saat menjawab pertanyaan awak media.