Wadah Purnawirawan TNI AD Jamin Netralitas dalam Politik
Sebagai warga sipil, purnawirawan TNI AD memiliki hak konstitusional untuk ikut dalam kegiatan politik praktis.
Oleh
EDNA CAROLINE PATTISINA
·2 menit baca
EDNA CAROLINE PATTISINA
Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Doni Monardo menyerahkan panji-panji PPAD kepada Ketua PPAD Jakarta Mayjen (Purn) Fuad Basya, Rabu (13/7/2022), di kantor PPAD di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Persatuan Purnawirawan TNI AD atau PPAD kembali menegaskan netralitasnya di tengah dinamika politik menjelang Pemilihan Umum 2024 sekarang ini. Namun, PPAD tetap mempersilakan para purnawirawan TNI AD untuk menyalurkan aspirasinya ke partai politik.
”Kalau PPAD sendiri arahnya lebih kesejahteraan,” kata Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Doni Monardo seusai melantik pengurus PPAD Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Doni menegaskan, tidak ada salahnya purnawirawan TNI AD bicara politik. Sebagai warga sipil, purnawirawan juga memiliki hak konstitusional untuk ikut kegiatan politik praktis. Salah satunya menyalurkan aspirasi ke partai politik.
PPAD tidak akan mendukung politisi yang saat ini sudah menunjukkan niatnya untuk berkontestasi. Akan tetapi, PPAD akan menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menguraikan masalah-masalah, terutama yang terkait kesejahteraan.
Namun, Doni menegaskan, sesuai aturan internal, PPAD secara kelembagaan tidak boleh terlibat politik praktis. Adanya pengurus PPAD yang menjadi politisi juga tidak tertutup kemungkinan, tetapi harus mundur dari PPAD.
Doni mengatakan, PPAD akan mengadakan silaturahmi nasional pada bulan Agustus mendatang. Menurut dia, pesan yang ingin disampaikan PPAD adalah pentingnya memperkokoh persatuan untuk pada akhirnya menuju kemakmuran bangsa. PPAD tidak akan mendukung politisi yang saat ini sudah menunjukkan niatnya untuk berkontestasi. Akan tetapi, PPAD akan menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa menguraikan masalah-masalah, terutama yang terkait kesejahteraan.
Menurut Doni, pada prinsipnya menjadi purnawirawan terkait dengan hal administratif. Akan tetapi, upaya untuk mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara harus tetap berjalan. Apalagi, banyak purnawirawan yang berasal dari bintara dan tamtama yang usianya baru 53 tahun. Sangat disayangkan kalau mereka tidak ikut membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
”Data menunjukkan jumlah pengusaha kita baru 4 persen. Untuk bisa jadi negara maju, harusnya minimal 12 persen dari penduduk. Makanya sekarang kita usahakan PPAD bisa mengadakan UMKM,” kata Doni.
Mayjen (Purn) Fuad Basya, selaku Ketua PPAD Jakarta yang baru dilantik mengutip pernyataan mendiang Jenderal Widjojo Soejono yang mengatakan, purnawirawan TNI AD baru berhenti berjuang jika sudah tidak mampu lagi mendengarkan tembakan salvo di samping telinganya. Fuad mengatakan, sesuai dengan visi dan misi PPAD, PPAD Jakarta akan mengupayakan persatuan, kemandirian untuk menuju kesejahteraan.
Sementara itu, Kasdam Jaya Brigjen Edy Sutrisno, yang membacakan amanat Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto, mengatakan, Kodam Jaya akan terus mendukung PPAD Jakarta. PPAD merupakan bagian integral dari TNI AD. PPAD juga merupakan organisasi yang tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional serta konsisten pada nilai-nilai kejuangan. Kesinambungan PPAD harus terus ditingkatkan.
