Presiden Diminta Menaikkan Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI
Urusan kesejahteraan masih menjadi tantangan bagi sebagian besar purnawirawan TNI AD. Presiden berjanji akan membicarakannya dengan Menteri Keuangan.
Purnawirawan TNI AD bersilaturahmi sekaligus merayakan hari jadi ke-19 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).
BOGOR, KOMPAS — Para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berharap tunjangan pensiun mereka dinaikkan. Menanggapi harapan itu, Presiden Joko Widodo menjanjikan akan membicarakannya dengan Menteri Keuangan.
Janji itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri silaturahmi nasional dan perayaan 19 tahun Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022). Ribuan purnawirawan hadir secara langsung dalam acara yang juga dilangsungkan secara daring ini.
Acara silaturahmi ini juga turut dihadiri beberapa menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup. Mohon kiranya berkenan menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan. (Doni Monardo)
Selain itu, hadir pula Ketua Badan Pertimbangan PPAD Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Pembina PPAD sekaligus Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman, Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Doni Monardo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal (Purn) Agum Gumelar, dan Ketua Legiun Veteran RI Mayor Jenderal (Purn) Saiful Sulun.
Saat menyampaikan laporan penyelenggaraan silaturahmi ini, Doni mengatakan, ada pesan sponsor dari para senior purnawirawan kepada Presiden Jokowi. ”Mudah-mudahan pemerintah dan negara memiliki anggaran yang cukup. Mohon kiranya berkenan menambah tunjangan pensiun bagi para purnawirawan,” tuturnya.
Baca juga: Dari Korupsi Tabungan Perumahan Prajurit, Penyidik Juga Temukan Penyediaan Lahan Fiktif
Presiden Joko Widodo menghadiri Silatnas dan Hari Ulang Tahun ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas pengabdian para purnawirawan TNI AD yang tiada henti. Namun, ia menjelaskan, saat ini kondisi global sedang sulit. Para pemimpin lembaga internasional, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), maupun Bank Dunia, menilai kondisi global tahun ini sulit dan tahun depan akan gelap. ”Ini bukan Indonesia, ini dunia,” ujar Presiden.
Kondisi sulit ini membuat para pemimpin lembaga internasional tersebut memperkirakan 60 negara akan ambruk ekonominya. Satu per satu negara dengan kondisi ekonomi buruk mulai bangkrut. Selain itu, 320 juta penduduk dunia sudah mulai menderita kelaparan akut dan sebagian sudah mengalami kelaparan.
Semua ini akibat pertumbuhan ekonomi anjlok. Pertumbuhan ekonomi turun tetapi inflasi naik tinggi. Karenanya, bahan bakar minyak di Eropa dan Amerika sudah naik cukup tinggi.
Indonesia, menurut Presiden, tetap menahan pertalite dengan harga 7.650 dari seharusnya Rp 17.100. Untuk itu, subsidi yang dikeluarkan saat ini sudah Rp 502 triliun. ”Tidak ada negara yang berani mengeluarkan subsidi sebesar Indonesia,” kata Presiden.
Namun, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memenangi persaingan dengan negara lain, lanjut Presiden, fondasi sudah disiapkan. Pertama, infrastruktur yang selama tujuh tahun ini sudah bertambah 2.042 km jalan tol, 5.500 km jalan non-tol, 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, 38 bendungan, dan 1,1 juta hektar irigasi baru. Namun, infrastruktur yang dibangun ini diperkirakan baru terasa manfaatnya setelah lima sampai sepuluh tahun kemudian.
Baca juga: BCA Serahkan Perbaikan Perumahan Prajurit Senilai Rp 69 Miliar ke Panglima TNI
Usaha kreatif membuat minyak gosok berbasis atsiri dan kue berprotein tinggi ditampilkan dalam gerai-gerai usaha yang bekerja sama dengan PPAD di Silatnas dan Hari Ulang Tahun ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).
Kedua, hilirisasi industri yang sejak zaman kolonial tak pernah dilakukan. Setelah ekspor nikel mentah dihentikan tahun 2017, ekspor, yang pada tahun 2014 hanya 1,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15 triliun per tahun, melompat menjadi 20,9 miliar dollar AS atau Rp 300 triliun.
Penghentian ekspor bahan mentah membuat Indonesia digugat Uni Eropa ke WTO. Sebab, pabrik baja di Eropa tak lagi mendapatkan bahan baku. ”Apa yang kita dapat (setelah penghentian nikel mentah)? Pajak lipat 20 kali. Lapangan kerja ada di Indonesia, bukan di Eropa,” lanjut Presiden.
Oleh karenanya, setelah nikel, pemerintah akan melanjutkan dengan penghentian ekspor timah atau bauksit tahun ini. Pengolahan akan dilakukan BUMN dan bisa bekerja sama dengan swasta. ”Inilah nanti yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” tutur Presiden.
Fondasi ketiga adalah digitalisasi, terutama untuk usaha mikro kecil menengah. Sebanyak 64 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia berkontribusi 61 persen pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Karenanya, lanjut Presiden, UMKM tak boleh dilupakan.
Presiden Jokowi mengatakan, kendati APBN Indonesia saat ini tidak berada di posisi yang mudah, dia akan segera memanggil Menteri Keuangan.
Dengan fondasi ini, Presiden meyakini, PDB Indonesia yang saat ini berada di urutan ke-15 dunia, pada 2030 akan masuk di urutan ketujuh dunia. ”Hitungan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan McKinsey, (PDB Indonesia) nomor 4 dunia pada 2045,” tambahnya.
”Ketika pertumbuhan ekonomi dan GDP (PDB) kita baik, perkiraan kita tiga kali lipat dari sekarang, dari 1,1-1,2 triliun dollar AS menjadi di atas 3 (triliun dollar AS). Akhirnya, APBN menggembung lebih besar dan porsi anggaran untuk pegawai dan pensiunan juga lebih besar, tetapi tunggu 2030,” tutur Presiden Jokowi.
Namun, Presiden segera meralat dan mengatakan bagian ”tunggu kenaikan tunjangan pensiun 2030” sebagai guyonan. Saat ini gaji pensiun tamtama Rp 2,6 juta, bintara Rp 3,5 juta, dan perwira pertama Rp 4,1 juta. Angka ini, apalagi di Jabodetabek, diakui masih kurang kendati pemerintah telah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengatakan, kendati APBN Indonesia saat ini tidak berada di posisi yang mudah, dia akan segera memanggil Menteri Keuangan. ”Akan saya ajak hitung-hitungan. Kalau nanti hitungannya sudah final akan saya sampaikan kepada bapak ibu semua,” tutur Presiden.
Dorong kesejahteraan
Doni Monardo dalam laporannya juga mengatakan, PPAD menggulirkan program kesejahteraan. Sebab, diakui sebagian besar purnawirawan masih perlu sentuhan kesejahteraan.
Sejauh ini prajurit yang akan memasuki purnatugas juga mengikuti pelatihan kewirausahaan. Masa pensiun bagi tentara, menurut Doni, hanya urusan administrasi.
Baca juga: Kesejahteraan Prajurit Akan Dievaluasi
Usaha bertanam sayur secara hidroponik menjadi salah satu yang dilakukan para purnawirawan TNI AD. Usaha ini ditampilkan dalam gerai-gerai pameran Silatnas dan Hari Ulang Tahun ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).
”Purnawirawan tidak berhenti mengabdi kepada bangsa negara sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara profesional. Old soldier never die, they just fade away. Ruang pengabdian menjadi lebih luas dari ekonomi sosial politik termasuk menciptakan lapangan kerja,” tutur Doni.
KSAD sekaligus Pembina PPAD Jenderal Dudung Abdurachman juga mengatakan, tema Silatnas ”Memperkokoh Persatuan untuk Kemakmuran Bangsa” menunjukkan TNI AD selalu relevan, peduli, dan terlibat aktif dalam menghadapi persoalan dan tantangan zaman. Tantangan pokok saat ini adalah persatuan dan kemakmuran baik untuk prajurit maupun masyarakat.
”Dulu purnawirawan menjadi bagian sistem pertahanan keamanan negara. Sekarang PPAD berjuang di sektor perekonomian,” kata Dudung.
Dudung menambahkan, reformasi TNI yang sudah berjalan diakui membawa kemajuan. Namun, reformasi tidak bisa dirumuskan sekali saja. Semestinya, reformasi disesuaikan tantangan zaman.
KSAD sekaligus Pembina PPAD Jenderal Dudung Abdurachman memberikan sambutan dalam Silatnas dan Hari Ulang Tahun ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jumat (5/8/2022).
”Di abad ini, sebagai bangsa, kita menghadapi dua tantangan serius, ancaman pada ideologi dan ancaman keutuhan bangsa. Karena itu, tidak perlukah kita mendefinisikan ulang batas keamanan dan pertahanan,” tuturnya.
Beberapa isu seperti permasalahan di batas negara apakah termasuk masalah pertahanan atau keamanan; ancaman separatis dan pemisahan wilayah dan perusakan fasilitas negara termasuk masalah keamanan atau pertahanan negara.
