SMRC: Mayoritas Publik Inginkan Capres Lanjutkan Program Presiden Jokowi
Survei terbaru SMRC menunjukkan 57 persen responden menginginkan sosok capres yang dapat melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.
Oleh
HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merekam, mayoritas publik menginginkan sosok calon presiden atau capres yang dapat melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari tiga nama bakal capres yang mendapatkan dukungan publik secara signifikan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai sebagai capres yang paling memungkinkan akan meneruskan program dan kebijakan Presiden Jokowi.
Hasil survei SMRC terhadap kelompok kritis pada 2-5 Mei menununjukkan 57 persen responden ingin capres yang dapat melanjutkan program pemerintahan saat ini. Sebaliknya, 33 persen responden yang ingin program Presiden Jokowi diubah. Sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Saat merilis hasil survei secara virtual, Selasa (9/5/2023), Direktur Riset SMRC Deni Irvani menjelaskan, preferensi publik terhadap capres yang melanjutkan program itu sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi cenderung menginginkan capres yang bisa melanjutkan program, begitu pula sebaliknya.
Survei merekam, 78,8 persen responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Dari total itu, 64 persen di antaranya menginginkan capres yang bisa melanjutkan program Presiden Jokowi dan hanya 27 persen responden mengharapkan sosok capres yang akan mengubah program Jokowi. Sementara dari 18,1 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, 61 persen di antaranya ingin capres yang bisa mengubah program Jokowi.
Survei ini dilakukan melalui wawancara via telepon terhadap 925 responden yang termasuk kelompok pemilih kritis karena memiliki tingkat pendidikan tinggi dan akses terhadap informasi secara luas. Deni mengatakan, survei yang dilakukan pada 2-5 Mei 2023 itu memiliki lebih kurang 3,3 batas kesalahan (margin of error) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi publik terkait bakal capres yang akan melanjutkan atau mengubah program pemerintahan Presiden Jokowi seusai Pemilu Presiden 2024. Deni menjelaskan, dua persepsi itu akan menjadi pertarungan di antara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Nasdem-Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera), Anies Baswedan, dan bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo.
Hasilnya, 58 persen responden meyakini Ganjar Pranowo akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. Hanya 22 persen responden yang menyatakan Ganjar akan mengubah program Presiden Jokowi dan tidak menjawab sebanyak 19 persen.
Di mata pemilih, berkelanjutan versus perubahan lebih merupakan pertarungan antara Ganjar dan Anies.
Sebaliknya, 47 persen responden meyakini Anies Baswedan akan mengubah kebijakan Jokowi jika jadi presiden. Namun, ada 27 persen responden yang menyakini bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi.
Sementara, bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berada di tengah-tengah antara melanjutkan atau mengubah program Jokowi. ”Di mata pemilih, berkelanjutan versus perubahan lebih merupakan pertarungan antara Ganjar dan Anies,” ujar Deni.
Deni menjelaskan, hasil survei juga menunjukkan bahwa capres pengusung tema keberlanjutan akan mendapat dukungan lebih besar jika kinerja pemerintahan Jokowi ke depan dinilai semakin positif. Sebaliknya, capres pengusung tema perubahan akan mendapat keuntungan jika kinerja presiden merosot.
Apalagi, kata Deni, preferensi publik terhadap capres sangat berhubungan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi.
Menanggapi hasil survei tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tema perubahan yang diusung oleh capres Anies Baswedan berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat. ”Kami melihat sosok yang dapat memperjuangkan perubahan ini adalah Anies Baswedan. Kami menghormati hasil survei oleh sejumlah lembaga survei dan itu akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman pemilih mengenai situasi terkini,” katanya.
Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan, tidak ada pemimpin yang mendapat dukungan publik sepenuhnya. Hasil survei yang menyebutkan pro dan kontra di dalam kebijakan pemerintah itu adalah hal wajar. Bagi Nasdem, hal itu lumrah jika melihat pemilih yang puas maka ingin diteruskan kebijakan pemerintahan saat ini. Sebaliknya, yang tidak puas ingin mengubah program tersebut.
Meski demikian, kata Willy, pergantian kekuasaan bukan tentang mengubah atau mempertahankan, melainkan memberi evaluasi mana kebijakan yang baik dan layak untuk dilanjutkan dan mana yang tidak layak dilanjutkan. ”Kami akan mengevaluasi kebijakan mana yang baik untuk dilanjutkan dan mana yang perlu diperbaiki. Setiap situasi membutuhkan pendekatan yang khusus,” tuturnya.