Pekan Ini, KPU Buka Silon untuk Pendaftaran Caleg Parpol

Menjelang tahapan pendaftaran bakal caleg dari parpol, sejumlah parpol baru kesulitan untuk memenuhi kuota maksimal di setiap dapil. Parpol menghadapi persaingan ketat dengan parpol lain dalam perburuan bakal caleg.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para perwakilan pimpinan partai politik dan pimpinan KPU dalam acara Pengundian dan Penetapan Nomor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (14/12/2022).

> Pembukaan akses ke Silon lebih dini agar cukup waktu bagi parpol untuk mengunggah seluruh dokumen yang dibutuhkan.

> Parpol baru seperti Partai Buruh menghadapi persaingan ketat dalam perburuan bakal caleg.

> Berbeda dengan parpol baru, parpol yang telah memiliki wakil di DPR justru mengklaim kebanjiran bakal caleg.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum segera membuka akses partai politik ke Sistem Informasi Pencalonan atau Silon sebelum masa tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dimulai pada 1-14 Mei mendatang. Hingga dua minggu menjelang pendaftaran tersebut, sejumlah partai baru masih kesulitan memenuhi kuota maksimal bakal calon anggota legislatif di seluruh daerah pemilihan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sejumlah parpol parlemen yang memiliki bakal calon berlimpah.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sudah memasuki tahap akhir. Aturan tersebut ditargetkan bisa terbit dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga bisa segera disosialisasikan kepada partai politik (parpol) peserta pemilu.

Kemudian, beberapa hari mendatang, KPU juga akan membuka akses parpol ke Silon. Pembukaan akses dilakukan lebih awal sebelum tahapan pendaftaran bakal caleg agar parpol memiliki waktu yang mencukupi untuk mengunggah data yang diperlukan guna mendaftarkan seluruh bacalegnya melalui Silon.

Untuk kepentingan ini, lanjut Idham, KPU telah mengundang perwakilan dari parpol untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pendaftaran bacaleg melalui Silon. Dalam bimtek tersebut, perwakilan parpol juga melakukan simulasi pengunggahan data bacaleg langsung menggunakan Silon KPU. "Kami harap semua parpol bisa segera mengungah dokumen pendaftaran bacaleg melalui Silon," ujarnya di Jakarta, Minggu (16/4/2023).

DOKUMENTASI PARTAI GELORA

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sesaat setelah mendapatkan nomor urut 7 pada pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Meskipun pendaftaran segera dibuka, sejumlah parpol baru tidak bisa menyiapkan bacaleg sesuai kuota maksimal dalam satu dapil. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Mahfuz Sidik mengatakan, formasi daftar caleg sementara (DCS) di tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak bisa diisi seluruhnya. Untuk DCS DPR, rata-rata hanya terisi tiga bacaleg per daerah pemilihan (dapil), sedangkan DPRD provinsi sekitar tiga hingga enam orang per dapil, dan DPRD kabupaten/kota sekitar 60 persen dari kuota.

"Kami membatasi jumlah bacaleg yang akan didaftarkan karena disesuaikan dengan kuota 30 persen bacaleg perempuan di setiap dapil," katanya.

Meskipun tidak bisa memenuhi seluruh kuota DCS, Mahfuz optimistis bisa mendapatkan minimal 24 kursi di DPR atau 4 persen suara agar bisa lolos ambang batas parlemen. Untuk mendapatkannya, mereka fokus di 40 dapil yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan kursi.

"Penentuan dapil prioritas berdasarkan jumlah kursi yang tersedia, tingkat kekuatan struktur dan caleg, serta faktor politis lain," ujar Mahfuz.

Baca juga: Tertarik Jadi Wakil Rakyat? Lewati Dulu Serangkaian Tes di Parpol

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Partai Buruh Said Iqbal bersama jajaran pengurus Partai Buruh tiba di Gedung KPU untuk mendaftarkan menjadi calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, bakal caleg yang disiapkan untuk bertarung di tingkat DPR sudah memenuhi 100 persen. Namun di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, masih belum memenuhi kuota 100 persen dari kursi yang tersedia.

Menurutnya, rendahnya minat masyarakat mendaftar sebagai bacaleg di parpol baru antara lain karena persaingan parpol dalam mendapatkan caleg lebih besar. Hal tersebut disebabkan jumlah parpol peserta Pemilu 2024 yang mencapai 18 parpol lebih banyak dibanding di Pemilu 2019 yang berjumlah 16 parpol. Peningkatan parpol peserta pemilu tersebut tidak diikuti dengan peningkatan masyarakat yang berminat menjadi caleg secara signifikan.

"Semakin banyak partai, maka pilihan bacaleg untuk memilih partai yang akan digunakan menjadi semakin banyak, persaingan antarparpol menjadi semakin kompetitif," ucap Said.

Selain itu, uji materi tentang sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi dinilainya membuat sebagian masyarakat memilih menunggu untuk tidak mendaftar terlebih dahulu. Mereka khawatir jika sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka diganti dengan tertutup membuat peluang lolos ke parlemen berkurang.

Baca juga: Taktik Memikat Parpol demi Nomor Urut ”Cantik”

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpidato dalam acara perayaan HUT ke-8 Partai Perindo di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo), kata Wakil Ketua Umum Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Perindo berupaya memenuhi kuota seluruh kursi di setiap dapil. Mereka ingin seluruh peluang untuk mendapatkan kursi dilakukan secara maksimal oleh bacaleg yang dimiliki. "Akan ada pesohor maupun mantan kepala daerah yang kami siapkan untuk merebut suara," tuturnya.

Lain halnya dengan parpol baru, sejumlah parpol parlemen justru dibanjiri bacaleg. Animo publik untuk menjadi caleg cukup tinggi, bahkan ada yang mencapai tiga kali lipat dari total alokasi kursi di dapil yang tersedia..

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo mengatakan, pihaknya telah menuntaskan penyusunan daftar caleg baik tingkat DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Saat ini, sudah ada 580 caleg DPR dari 80 daerah pemilihan (dapil), 2.207 caleg di 272 dapil provinsi, dan 17.340 caleg di 2.206 dapil kabupaten/kota.

Tak hanya mengisi 100 persen alokasi kursi di setiap dapil, PDI-P juga memenuhi persyaratan komposisi 30 persen caleg perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: Jalan Berliku Menjaring Caleg Perempuan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Presiden Joko Widodo (depan dua dari kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (depan dua dari kiri) menerima nasi tumpeng dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) dalam puncak acara HUT PDI Perjuangan ke-50 di Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Sejumlah bacaleg itu disebut telah melalui tahap seleksi ketat. Sebelumnya, PDI-P menerima pendaftaran bakal caleg hingga mencapai 120 persen dari total alokasi kursi di semua dapil. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, para bacaleg harus melewati penilaian dan persetujuan dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Adapun di tingkat nasional, bakal calon anggota DPR wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Jadi, tidak ada kekurangan caleg di partai kami. Ini juga terkait pengorganisiran di level provinsi dan kabupaten/kota yang harus mantap dan kuat, karena ini akan menjadi mesin utama partai dalam pemenangan, terutama pilpres dan pilkada,” kata Arif.

Selain memenuhi daftar caleg, kata Arif, pelatihan dan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU juga telah dilakukan kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal itu penting karena pendaftaran diorganisasikan di parpol, bukan oleh caleg. Oleh karena itu, para pengurus DPD dan DPC bertanggung jawab memegang akun Silon serta memastikan kelengkapan persyaratan dari setiap caleg.

“Jadi kita harapkan ketika semua caleg PDI-P didaftarkan pada 1—14 Mei nanti, insya Allah tidak ada masalah dalam hal administrasi,” ujar dia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menambahkan, persiapan pendaftaran caleg di partainya pun telah memasuki tahap akhir dan diperkirakan tuntas pasca Lebaran 2023.

Saat ini, Tim Komite Pemenangan Pemilu PAN tengah memverifikasi administrasi dan mengevaluasi kekuatan setiap bakal caleg di dapil masing-masing yang dilihat dari ketokohan dan potensi basis konsituennya. Hasil verifikasi dan evaluasi itu selanjutnya bakal dilaporkan ke DPP PAN, karena setiap bakal caleg yang akan didaftarkan harus mendapatkan persetujuan dari DPP.

“Verifikasi dan evaluasi itu bertujuan agar tidak ada kesalahan administrasi, (juga agar) strategi perjuangan caleg untuk menambah suara dan kursi di setiap dapil dapat berjalan sesuai rencana pemenangan pemilu,” kata Viva.

Ia menambahkan, animo publik untuk menjadi caleg dari PAN cukup tinggi. Meski tak merinci, Viva mengklaim, rata-rata jumlah bakal caleg di setiap dapil pada semua tingkatan melebihi total alokasi kursi. Mereka bebas memilih dapil masing-masing, karena diasumsikan bakal caleg sudah mengalkulasi potensi elektoralnya sebelum mendaftarkan diri.

Baca juga: Rahasia Caleg Modal Cekak Menembus Parlemen

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) saat hendak menggelar konferensi pers atas kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, perekrutan bakal caleg telah dilakukan melalui tiga pola rekrutmen. Mulai dari mendorong petahana untuk kembali maju di Pemilu 2024, rekrutmen proaktif dengan meminta calon potensial untuk berkontestasi, hingga menyelenggarakan perekrutan terbuka untuk masyarakat.

Dari seluruh jalur itu, ketertarikan publik tinggi. Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, jumlah pendaftar mencapai tiga kali lipat dari kuota kursi di setiap dapil.

Untuk memastikan para bakal caleg bisa masuk ke daftar calon tetap (DCT), kata Habiburokhman, pihaknya selalu menekankan bahwa mereka harus bisa menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Syarat berikutnya terkait dengan militansi, kapabilitas, serta integritas untuk memenangkan partai baik dalam pileg maupun pilpres.

“Kami menyaratkan semua bakal caleg untuk maksimal di dapil. Pastikan Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) presiden, dan Gerindra menang,” kata Habiburokhman.