Capres PDI-P Masih Tunggu Megawati

PDI-P menepis kabar tiket pencalonan presiden telah diberikan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih belum memutuskan.

TOTOK WIJAYANTO

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo (kiri), dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan) menyaksikan hiburan pada Malam Kebudayaan sesuai acara Penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS – Nama calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P pada Pemilihan Presiden 2024, masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Terlepas dari itu, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan seluruh anggota DPR dari Fraksi PDI-P, akhir pekan lalu, Megawati disebut kembali menyinggung ihwal pencalonan presiden.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/4/2023), mengatakan, sejauh ini nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung oleh PDI-P, belum diputuskan oleh Megawati sebagai pemegang mandat atas hasil kongres partai. Nama capres dan cawapres tersebut akan diputuskan pada momentum yang tepat.

“Semua kader yang memiliki kesadaran berpartai akan memegang teguh disiplin partai bahwa terkait capres dan cawapres menjadi ranah kewenangan Ibu Ketua Umum,” ujar Hasto.

Saat ditanya mengenai kapan momentum pengumuman keputusan capres dan cawapres tersebut, Hasto menjelaskan, bagi PDI-P, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) ditempatkan sebagai satu kesatuan. Dengan begitu, kepemimpinan nasional presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan kolektif dengan kepemimpinan di lembaga legislatif.

Hal ini penting karena kekuatan eksekutif di dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara, memerlukan dukungan riil dari rakyat, partai, dan lembaga legislatif. Karena itu, momentum pengumuman capres yang merupakan kewenangan Megawati, merupakan hasil atau resultante dari berbagai proses tersebut, dengan mencermati dinamika politik nasional, peta politik yang sangat dinamis, dan juga kalkulasi politik yang tepat.

Baca Juga: Menghitung Hari Pengumuman Capres PDI-P

"Kapan waktunya? Secara empiris, Ibu Mega, kan, selalu menggunakan setting historis dan pemaknaan atas setiap momentum penting, terlebih yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dan negara," kata Hasto.

"Kapan waktunya? Secara empiris, Ibu Mega, kan, selalu menggunakan setting historis dan pemaknaan atas setiap momentum penting, terlebih yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa dan negara"

Belum spesifik nama

Meski belum diputuskan secara resmi oleh Megawati, politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengungkapkan, masalah pencalonan presiden ini pernah disinggung oleh Megawati dalam pembekalan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi PDI-P di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, pada 8 April 2023 lalu.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut dihadiri seluruh jajaran Fraksi PDI-P, seperti Ketua Fraksi Utut Adianto, Sekretaris Bambang Wuryanto, serta Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P. Megawati hadir didampingi sejumlah pimpinan DPP, seperti Puan Maharani, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly, Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, dan Wakil Arif Wibowo.

“Saya ikut acara di Lenteng Agung. Ketum bicara secara umum saja. Umum artinya tidak menyebut nama (capres) secara spesifik. Arahan ketum selalu lebih bernuansa ideologis dan motivasional,” ujar Hendrawan.

Hendrawan menyampaikan, selain pertemuan itu, sebenarnya Megawati juga pernah menyinggung ihwal capres usungan PDI-P kelak di hadapan para kadernya, yakni dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2023. Dalam forum tersebut, Megawati membuat dua indikasi. Pertama, capres yang akan diusung adalah kader. Kedua, Megawati memastikan tidak akan membawa partai ke dalam sumur.

“Artinya (capres) yang diusung yang akan menang. Nah, imajinasi kita lalu bermain-main di hasil-hasil survei dan masukan aspirasi akar rumput. Kader yang berpengalaman biasanya membuat prediksi dan simpulan mendahului kurva normal,” ucap Hendrawan.

Baca juga: Wacana Koalisi Besar Berembus, Apa Plus Minusnya?

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Hendrawan Supratikno

Hendrawan mengatakan, sejauh ini belum ada informasi pula terkait momentum pengumuman capres usungan PDI-P tersebut. Namun, dalam perayaan HUT PDI-P yang lalu, disebutkan oleh Megawati bahwa akan ada perayaan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2023.

“Nah, kader menafsirkan akan ada informasi penting pada hari tersebut. Namun, politik bisa cepat berubah, dinamis,” tutur Hendrawan.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Utut Adianto membenarkan ihwal adanya pertemuan tertutup antara Megawati dan seluruh anggota DPR dari Fraksi PDI-P di Lenteng Agung, beberapa waktu lalu itu. Ia pun membenarkan pernyataan Hendrawan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak pernah diputuskan nama capres yang akan diusung oleh PDI-P.

“Ya intinya (dalam pertemuan itu) supaya anak-anak semangat, gitu saja, anak-anak supaya semangat turun ke bawah, makin bounding dengan rakyat, sudah begitu saja poinnya,” kata Utut.

Pertimbangan matang

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-Perjuangan Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo saat ditemui di Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu sore, mengatakan, urusan pencalonan presiden merupakan kewenangan penuh dari Megawati. Ia tak berani mendahului pucuk pimpinan partainya.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo

Rudy meyakini, keputusan yang akan diambil oleh sang ketum sudah melalui pertimbangan yang matang. Hingga sekarang, ia juga masih menunggu soal sosok yang kelak akan dicalonkan dari partainya.

"Saya ini apa? Hanya menjelaskan pas ulang tahun PDI-Perjuangan itu ibu sudah mengantongi nama capres dari kader sendiri. Saya tidak menyebut Ganjar (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo," ujar Rudy.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan, menyempitnya jarak elektabilitas Ganjar dengan tokoh potensial capres lain, terutama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sudah terjadi dalam tiga bulan terakhir.

Hal itu ditengarai tidak terlepas dari banyaknya peristiwa yang memperlihatkan kebersamaan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo, sehingga Prabowo dipersepsikan sebagai tokoh yang lebih didukung oleh Presiden ketimbang Ganjar. Oleh karenanya, ada kecenderungan perpindahan pemilih Ganjar yang mayoritas merupakan pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 kepada Prabowo.

Berbeda dengan Prabowo yang telah dideklarasikan sebagai capres 2024 dari Gerindra, Ganjar belum mendapat kejelasan tiket untuk berkontestasi di Pilpres 2024, baik dari partai asalnya, yakni PDI-P, maupun koalisi parpol yang sudah terbentuk. Kepastian pencalonan itu dinilai turut berpengaruh pada perpindahan preferensi pemilih Jokowi dari Ganjar ke Prabowo.

Baca juga: Ganjar, Prabowo, dan Intensi Presiden Jokowi untuk Jadi ”King Maker”

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Yunarto Wijaya

Yunarto melihat, hal itu diperparah dengan sikap Ganjar terkait Piala Dunia U-20. Sejalan dengan PDI-P, Ganjar juga menolak kedatangan Tim Nasional Israel ke Tanah Air. Penolakan itu pun berujung pembatalan gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia, sehingga membuat pendukungnya kecewa. Sikap tersebut juga memunculkan kesan bahwa Ganjar tak lagi sejalan dengan Jokowi.

Kendati berisiko menurunkan elektabilitasnya, kata Yunarto, kesamaan sikap Ganjar dengan PDI-P soal Piala Dunia U-20 bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan tiket pencapresan. Sebab, itu membuktikan loyalitasnya pada partai. “Kalau ini ujian ideologis, ya, Ganjar lulus dengan nilai A. Tugas berikutnya adalah mengembalikan konsekuensi elektoral yang sudah ditanggung,” kata dia.

Percepat deklarasi

Menurut Yunarto, upaya yang bisa ditempuh untuk mengembalikan elektabilitas Ganjar terkait dengan dukungan Jokowi. Ia melihat, ada kecenderungan hal itu tengah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Mulai dari salat Jumat bersama di Masjid Sheikh Zayed, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (7/4). Ganjar juga mendampingi kunjungan kerja Jokowi sepanjang Senin (10/4), dan berada dalam satu mobil bersama Jokowi. Itu berlanjut dengan salat tarawih bersama pada Selasa (11/4) malam.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau Pasar Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) mendampingi.

Selain itu, tambahnya, deklarasi Ganjar sebagai capres dari PDI-P dalam waktu yang lebih cepat juga akan menjadi faktor penentu yang signifikan.

Saat ini, tersisa waktu sekitar enam bulan sebelum pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Jika ia sudah dideklarasikan sebagai capres dalam waktu dekat, maka ia akan lebih leluasa bergerak.

“Kalau PDI-P memilih deklarasi di injury time, menurut saya, berat untuk Ganjar mengembalikan kerugian elektoral yang sudah dideritanya,” kata Yunarto. (BOW/NCA/NIA)