Pegawainya Jadi Tersangka, Menteri ESDM Belum Dapat Informasi Resmi

Terkait kepastian kepemilikan apartemen yang digeledah KPK, Arifin Tasrif belum memastikan dan mengatakan lebih baik menunggu hasil penyidikan KPK. Di sisi lain, Kementerian ESDM kini fokus audit internal.

KOMPAS

Diduga Korupsi Tunjangan Pegawai, KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengaku belum menerima informasi atau laporan resmi terkait 10 pegawai Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain, Kementerian ESDM saat ini fokus melakukan audit internal.

"Yang di media itu sudah diumumkan, tetapi secara resmi belum kami terima. Tapi yang diumumkan memang terkait dengan manipulasi Tukin (tunjangan kinerja) yang ditemukan oleh KPK," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Mengenai pemeriksaan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Idris F Sihite sebaga saksi, Arifin juga mengetahui hal itu seperti apa yang disampaikan KPK di media. Dilaporkan, Idris memiliki kunci apartemen. Apartemen itu lalu digeledah.

Baca juga: Tunjangan Kinerja Jadi Saluran untuk Kuasai Kelebihan Dana

"Tapi kita tunggulah. Kunci tersebut, sebagaimana disampakan di media bukan milik yang bersangkutan. Jadi, kita tunggu saja hasil penyelidikan, penyidikan yang saat ini berlangsung," lanjutnya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan sambutan pada Partnership for Energy Transition Projects G20 Presidensi Indonesia di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (30/8/2022). Penandatanganan kerja sama terkait transisi energi menjadi rangkaian Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Presidensi Indonesia di Bali, pekan ini.

Sementara itu, terkait ketidakhadiran Idris atas pemanggilan KPK pada Kamis (30/3), Arifin juga telah mengetahui informasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. "Dari Sekjen (informasinya) itu sakit. Tapi dia harus datang (memenuhi panggilan KPK)," ucapnya.

Saat ini, imbuh Arifin, pihaknya akan lebih dulu fokus melakukan audit internal. "(Akan mengecek) ada lagi nggak (yang bermasalah)? Tapi terkait dengan minerba (mineral dan batubara), kan, ada sekian orang hilang (menjadi tersangka) ya nanti harus ada penggantian," katanya.

Sebelumnya, Arifin menuturkan, hasil penyidikan KPK akan digunakan untuk bahan perbaikan tata kelola di Kementerian ESDM. Akan ada evaluasi serta penerapan pengawasan yang lebih ketat, termasuk pembenahan prosedur-prosedur dalam tata kelola di kementerian tersebut. (Kompas, 29/3)

Baca juga: Pelaksana Harian Dirjen Minerba Mangkir dari Panggilan KPK

Adapun KPK telah menetapkan 10 orang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagai tersangka dalam kasus korupsi, dengan kerugian negara hingga Rp 20 miliar. Salah satu tersangka ialah pejabat pembuat komitmen. (Kompas, 31/3)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu seragam petugas pengawalan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Andhi Pramono dipanggil KPK untuk klarifikasi LHKPN terkait unggahan gaya hidup mewahnya sebagai pejabat negara. Kepala Bea Cukai Makassar ini tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 13,7 miliar. Pemanggilan klarifikasi ini untuk memastikan sumber penghasilan atau penerimaan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penyelenggara Negara. Klarifikasi tersebut menelusuri sumber harta ke bukti-bukti yang dimiliki, seperti dokumen kepemilikan, asal usul perolehan, termasuk data transaksi keuangan. Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis terhadap penjelasan yang disampaikan penyelenggara yang dimintai keterangan serta bukti-bukti yang diperoleh untuk kemudian menentukan tindak lanjut hasil klarifikasi. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 14-3-2023

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan, mereka mengetahui ada uang di Kementerian ESDM yang tidak digunakan. Para tersangka kemudian bersekongkol untuk memasukkan dana tersebut ke Tukin pegawai, dengan cara seolah-olah salah ketik. Contohnya, tunjungan kinerja pegawai semestinya Rp 5 juta, tetapi diketik Rp 50 juta.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dalam laporannya, Kamis (30/3) menilai, KPK Perlu lebih komprehensif dalam melihat korupsi Tukin. Sebab, juga berpotensi terjadi di kementerian/lembaga lainnya.

Peneliti Fitra Gurnadi R mengatakan, korupsi Tukin bisa menyebabkan turunnya etos kerja pegawai di Kementerian ESDM. Sebab, jika besaran Tukin dimanipulasi dengan cara penggelembungan nilai, substansi Tukin yang bertujuan memberi semangat dan penghargaan kepada pegawai berkinerja baik akan hilang.

"Pemberian Tukin juga harus didasarkan pada kriteria kesiapan kementerian/lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Kasus potensi korupsi Tukin sendiri bisa menjadi preseden buruk bagi semangat reformasi birokrasi di Kementerian ESDM," ujar Gurnadi.