Presiden Berharap Tahapan Pemilu 2024 Tetap Berjalan

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dukungan pemerintah terkait langkah KPU yang mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang salah satunya berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024.

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan media saat mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda penyelenggaraan pemilu. Atas putusan itu, Presiden juga mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding.

”Ya, kan, sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata Presiden Jokowi ketika menjawab pertanyaan media saat mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ya, kan, sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan.

Baca juga : Jaga Stabilitas Politik, KPU dan Parpol Tetap Bekerja Siapkan Pemilu 2024

Pekan lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh T Oyong dan hakim anggota H Bakri serta Dominggus Silaban memutuskan menerima seluruh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Partai ini mengajukan gugatan karena tidak lolos dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Suasana konferensi pers Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait gugatannya yang dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kantor DPP Prima, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Majelis hakim juga menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta. Selain itu, KPU dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan pada 2 Maret 2022 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Putusan ini otomatis membuat Pemilu 2024 harus ditunda.

Terhadap putusan tersebut, Kepala Negara mendukung langkah KPU yang akan mengajukan banding.

”Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi, juga, pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Baca juga : Mahfud MD: Kemungkinan Ada Main di Balik Putusan PN Jakpus

Sebelumnya, hal senada disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika ditanya respons pemerintah terhadap putusan PN Jakarta Pusat. ”Saya kira itu, kan, putusan dari PN, ya, dari pihak yudikatif. Ya, kita tunggu, kan, sekarang KPU banding,” kata Wapres Amin pada sesi keterangan pers seusai meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

KOMPAS

Wakil Presiden Mauf Amin merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan bahwa persoalan ini tidak mudah. ”Karena memang masalah ini, kan, bukan masalah mudah, ya. Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian. Saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi, saya kira sudah. Kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja,” ujarnya.

Baca juga : Nilai Ada Kejanggalan, Masyarakat Sipil Akan Laporkan Tiga Hakim PN Jakarta Pusat ke KY

Sehubungan dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan, Wapres Amin memastikan semua persiapan tentu berlanjut. ”Ini, kan, baru ada putusan yang belum tentu nanti memperoleh legitimasi, kan, putusan itu. Itu nanti akan ada proses. Kita tunggu saja. Pemerintah juga akan nanti bersikap, nanti,” kata Wapres Amin.

Ini, kan, baru ada putusan yang belum tentu nanti memperoleh legitimasi, kan, putusan itu. Itu nanti akan ada proses. Kita tunggu saja. Pemerintah juga akan nanti bersikap, nanti.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Sementara itu, pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, melalui rilis, Senin (6/3/2023), menuturkan, penundaan pemilu yang masuk ke ranah pengadilan negeri adalah skenario chaos hukum. Hal ini karena proses pengadilan adalah proses yang panjang, berbelit, dan membutuhkan waktu, sedangkan pemilu tinggal beberapa bulan lagi.

Baca juga : Humas PN Jakarta Pusat Akui Putusan Prima Belum Berkekuatan Hukum Tetap

Hidayat mengatakan, untuk menganulir keputusan hakim PN yang menunda pemilu harus dengan keputusan hakim di atasnya, yaitu di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. ”Apabila KPU mengikuti alur hukum yang ada, maka KPU terjebak pada skenario chaos hukum, di mana tidak ada kepastian hukum karena proses bandingnya berlangsung panjang,” katanya.

Untuk mencegah skenario chaos hukum, menurut dia, perlu ada jalan lain guna memastikan pemilu tetap berlangsung. ”Di antaranya melalui pernyataan Mahkamah Agung bahwa pihak KPU bisa mengabaikan keputusan PN Jakpus karena keputusan tersebut di luar ranah hakim PN karena menyangkut konstitusi yang mewajibkan pemilu diselenggarakan lima tahun sekali,” ujarnya.