Dua Menteri Nasdem Tak Tampak dalam Rapat di Istana
Ketidakhadiran dua menteri asal Partai Nasdem dalam sejumlah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, semakin memantik spekulasi soal perombakan kabinet.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah isu perombakan kabinet, dua menteri asal Partai Nasdem tidak terlihat dalam sejumlah rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Sejumlah ketua umum partai politik yang juga menjabat menteri menyerahkan keputusan jadi atau tidaknya pergantian menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Dua menteri asal Nasdem yang tak terlihat tersebut adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Syahrul tak terlihat saat rapat membahas kebijakan harga dan industri beras. Adapun Siti tidak terlihat saat rapat membahas internal holding PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rapat itu diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong. Padahal kedua rapat tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang hadir dalam rapat membahas kebijakan harga dan industri beras, tak menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya alasan Syahrul tidak hadir.
Sementara Direktur Utama Badan Urusan Logistik Budi Waseso menyampaikan bahwa yang diundang hadir dalam rapat hanya dirinya beserta Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. ”Waduh, ya, yang diundang saya cuman bertiga urusan beras. (Rapat internal) ini, kan, (membahas) persoalan penyaluran, soal operasi pasar. Mendag itu stabilisasi. Saya pelaksananya. Pak Arief itu, Badan Pangan Nasional, yang menghitung neracanya nanti kebutuhan berapa,” katanya.
Begitu pula Alue Dohong enggan berkomentar saat ditanya mengapa Siti Nurbaya tidak hadir di Istana.
”No comment kalau urusan itu,” kata Alue sambil masuk ke mobilnya yang diparkir di sekitar pilar Kompleks Istana Kepresidenan.
Adapun menyangkut isu perombakan kabinet, Zulkifli hanya menyampaikan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. ”Saya ngurusin beras, ngurusin cabai, ngurusin telur (dan) daging ayam. Kalau reshuffle, itu (yang) punya haknya Bapak (Presiden),” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya meminta agar menunggu hari Rabu saat ditanya wartawan soal isu perpolitikan terkini.
”Politik? Tunggu hari Rabu,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
Ditanya lebih lanjut mengenai ada agenda apa di hari Rabu, Airlangga dengan nada berkelakar menjawab, ”Setiap hari Rabu ditungguin.”
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengaku tak tahu-menahu soal isu perombakan kabinet. Begitu pula ketika ditanya ada tidaknya evaluasi dari Presiden Joko Widodo ke jajarannya.
”Saya enggak tahu, ya, karena kebetulan, kan, saya mengurus investasi. Saya bukan menteri mengevalusi kinerja,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ketika ditanya ada tidaknya penilaian dari Presiden dalam konteks keseluruhan, Bahlil menuturkan bahwa Presiden adalah komandan dengan para menteri sebagai pembantunya.
”Ya, namanya pembantu, pasti ada penilaian dari bosnya. (Pihak) yang tahu nilai berapa, nilai berapa itu hanya bos saja. Kami sesama sopir angkot enggak boleh mendahului dan saling menilai,” katanya.
Saat ditanya pandangannya terkait bahasa tubuh Presiden, Bahlil menuturkan, dirinya pun tidak bisa menebak. ”Bapak Presiden ini, kan, orang Jawa Solo, beda dengan orang Papua. Kalau orang Papua marah, kelihatan mukanya. Kalau Jawa Solo ini, kan, marah atau tidak marah sama saja. Jadi, saya pun susah untuk menebak,” ujar Bahlil.
Bahlil pun kembali menjawab tidak tahu saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet. ”Saya malah enggak tahu ada reshuffle. Saya tiap hari mikir investasi,” katanya.
Untuk diketahui, isu reshuffle kembali berhembus setelah Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, pekan lalu. Meski sejumlah sumber Kompas menyebutkan pertemuan semata upaya untuk memperbaiki hubungan keduanya yang merenggang, tetapi muncul pula spekulasi bahwa pertemuan terkait dengan isu reshuffle. Hubungan antara Presiden dan Paloh merenggang setelah Nasdem memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pemilihan Presiden 2024, Oktober 2022.
Sejak saat itu, Presiden berulangkali melemparkan sinyal akan merombak untuk keempat kalinya Kabinet Indonesia Maju. PDI-P turut mendukung rencana itu, utamanya bagi politisi Nasdem yang ada dalam kabinet. Ini karena Nasdem sebagai anggota koalisi pemerintahan seharusnya mengusung figur yang tak berbeda pandangan dengan kebijakan politik Presiden sebagai bakal calon presidennya.