Sejumlah Menteri Mengaku Tak Tahu soal Perombakan Kabinet

”Saya enggak tahu. Rabu saya ’ndampingi’ Presiden ke Bali. Sore berangkat,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Beberapa menteri juga mengaku tak tahu apakah akan ada perombakan kabinet pada Rabu Pon, 1 Februari 2023.

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO/KOMPAS

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota kabinet yang ditanyakan mengenai kepastian rencana perombakan kabinet pada Rabu (1/2/2023), yang pada kalender Jawa bertepatan dengan Rabu Pon, mengaku tidak tahu. Adapun pada Rabu Pon ada kebiasaan Presiden Joko Widodo mengambil keputusan penting.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab tidak tahu saat ditanya wartawan terkait apakah perombakan kabinet sungguh berlangsung pada Rabu Pon nanti. Dia menuturkan bahwa pada Rabu ia akan mendampingi Presiden Jokowi bertolak ke Bali. ”Saya enggak tahu. Rabu saya ndampingi Presiden ke Bali. Sore berangkat,” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai agenda di Istana Kepresidenan pada Rabu siang, Pramono mengulang bahwa pada sore harinya ke Bali. ”Ya, sore pergi ke Bali,” katanya. Demikian pula ketika ditanya ada tidaknya agenda pelantikan di Istana Kepresidenan sebelum ke Bali, Pramono kembali menjawab, ”Rabu sore pergi ke Bali. Sampai Kamis,” ujarnya.

Kepastian ada tidaknya perombakan kabinet pada Rabu nanti juga ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hal ini ditanyakan kepada Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, seusai rapat terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Kantor Presiden, Jakarta.

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO/KOMPAS

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab tidak tahu saat ditanya wartawan terkait apakah jadi ada perombakan kabinet pada Rabu Pon nanti. Hal ini diungkapkan Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Namun, Airlangga hanya menjawab singkat ketika ditanya ada tidaknya bocoran reshuffle atau perombakan kabinet. ”Kita biasanya tidak menerima bocoran,” kata Airlangga sambil memasuki mobilnya yang diparkir di sekitar pilar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Wartawan kembali menanyakan jika pada kali ini apakah ada bocoran, yakni apakah Rabu Pon, 1 Februari, ada perombakan kabinet. Airlangga menjawab dalam sebulan ada empat kali Rabu.

Seperti diberitakan, isu perombakan Kabinet Indonesia Maju berembus lagi setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (26/1). Saat hal ini ditanyakan kepada Presiden Jokowi dalam sesi keterangan pers seusai meluncurkan ASEAN Indonesia 2023 pada Minggu (29/1), Presiden menjawab pertemuan tersebut biasa-biasa saja.

Kepala Negara juga enggan menjawab ketika ditanya terkait substansi pertemuannya dengan Surya Paloh. Untuk pertanyaan ini, Presiden Jokowi sembari tertawa pelan hanya menjawab, ”Mau tahu aja.”

Isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tersebut ditanyakan wartawan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang pada Senin (30/1) juga mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden. Namun, Johnhy menuturkan bahwa Presiden Jokowi dan Paloh yang mengetahuinya.

”Kalo (soal pertemuan) itu, kan, Pak Surya (Paloh) dan Bapak Presiden (Jokowi) yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka aja,” ujar Johnny di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut Johnny menyebut bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh berlangsung baik. ”Pertemuannya bagus, baik, ya, untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” ujarnya.

Baca Juga: Cak Imin Yakin Menteri dari PKB Tak Kena ”Reshuffle”

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM (pmberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Perjanjian tertulis

Menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut terdapat perjanjian tertulis dalam tulisan tangan bermaterai antara ia, Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Perjanjian ini disebut masih berlaku hingga saat ini.

Perjanjian tersebut dibuat sebelum Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Dalam wawancara di kanal Youtube politikus Nasdem, Akbar Faizal, Sandiaga menyebut adanya perjanjian politik tersebut. Faisal bertanya terkait video pernyataan Anies yang tidak akan maju di pilpres jika Prabowo mencalonkan diri.

Menurut Sandiaga, ia menyebut tentang perjanjian tersebut lebih karena ada pertanyaan terkait perjanjian itu dalam acara di Youtube tersebut. ”Saya enggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya. Tapi, karena pada saat itu saya ditanyakan dan seingat saya memang pernah ada perjanjian itu, itu bisa jadi batu pijakan dan jadi diskusi yang baik,” tutur Sandiaga.

Perjanjian antara Sandiaga, Prabowo, dan Anies, menurut Sandiaga, bisa menjadi bahan diskusi untuk menganalisis bagaimana pembentukan koalisi dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut berada di level pemilihan kepala daerah, tetapi bisa sekaligus menjadi pembelajaran politik tingkat nasional.

”Jadi, itu bagus juga untuk pendidikan politik ke depan bahwa ini tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi, mana yang belum dipenuhi, mana yang sampai sekarang belum terjadi itu bisa dijadikan salah satu acuan,” ujarnya.

Menurut Sandiaga, surat perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Fadli Zon yang sekarang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Surat perjanjian tersebut masih dipegang oleh Ketua Harian Gerindra Ahmad Sufmi Dasco. Isi perjanjian tersebut terkait Pilkada DKI 2017.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno didampingi para elite partai pendukung (dari kiri ke kanan) Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat hadir dalam jumpa pers menanggapi hasil perolehan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua melalui hitung cepat sejumlah lembaga survei di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).

”Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD, September 2016. Tapi, isinya secara lebih etis disampaikan yang punya copy-nya. Saya sendiri enggak megang,” kata Sandiaga yang menegaskan masih berkomitmen pada perjanjian itu.

Kala itu, surat perjanjian itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana melangkah ke depan. ”Koalisi waktu itu, kan, ada Gerindra, ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tantangan-tantangan ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mereka, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco,” ucapnya.