PKS Ingin Panja untuk Telusuri Dugaan Kecurangan Pemilu

Kemungkinan pembentukan panitia kerja oleh Komisi II DPR tengah digodok. Fraksi-fraksi lain pun dimintai pendapatnya terkait usulan pembentukan panja tersebut.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilu. Pembentukan panja diharapkan bisa menjelaskan peristiwa kecurangan sehingga bisa memulihkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengatakan, Komisi II DPR terus menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilihan umum yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Sebagian anggota mengusulkan agar dibentuk panja untuk menelusuri secara intensif dugaan kecurangan pemilu, tetapi mereka masih mengumpulkan pendapat dari semua fraksi tentang usulan tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Adapun Fraksi PKS, lanjutnya, sepakat agar dugaan kecurangan pemilu, khususnya di tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dilakukan melalui panja. Hal itu diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan dengan baik. Jika ada masalah di tahapan awal, dikhawatirkan tahapan-tahapan selanjutnya tidak akan berjalan baik.

”Terkait panja, sekarang sedang dibahas, mungkin saja kalau pimpinan DPR menyepakati, itu akan jadi agenda yang diputuskan di masa sidang ini,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Baca Juga: Usut Tuntas Dugaan Manipulasi Verifikasi Faktual Parpol

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Airlangga Julio dari Amar Law Firm and Public Interest Law Office dan Ibnu Syamsu dari Themis Indonesia Law Firm (kanan) menyerahkan laporan aduan terhadap 11 anggota KPU, terdiri dari satu orang anggota KPU RI dan 10 KPU daerah terkait dengan dugaan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Laporan dugaan kecurangan pemilu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR, Rabu (11/1). Rapat yang sebelumnya dibuka untuk umum kemudian diubah menjadi tertutup.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung beralasan, rapat menjadi tertutup karena paparan dari koalisi menyebut nama institusi. Komisi II khawatir informasi itu menyebar luas sebelum ada konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut (Kompas, 14/1).

Baca Juga: Rapat di DPR Membahas Dugaan Kecurangan Pemilu Mendadak Dibuat Tertutup

Dalam kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih memberikan empat bukti ke Komisi II DPR.

Pertama, data hasil verifikasi keanggotaan parpol yang diubah dari awalnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Selanjutnya, bukti percakapan antara Hasyim dan salah seorang anggota KPU provinsi mengenai data verifikasi faktual Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang MS dan belum memenuhi syarat (BMS). Di akhir perbincangan tersebut, ada kalimat ”mohon dibantu”.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (tengah) berbincang dengan anggota KPU, Idham Holik (kanan) dan August Mellaz (kiri), dalam sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 kepada lembaga swadaya masyarakat, pegiat pemilu, komunitas, dan lembaga survei di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Bukti ketiga adalah percakapan di antara sesama anggota KPU daerah yang menyampaikan telah dihubungi oleh salah seorang anggota KPU RI. Adapun bukti keempat adalah rekaman peristiwa di KPU Sulawesi Utara yang menunjukkan ada instruksi dari KPU RI.

”Kami mengapresiasi karena data yang diberikan cukup bagus,” ucap Mardani.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, pembentukan panja diharapkan bisa memperjelas peristiwa-peristiwa di tahapan verifikasi faktual parpol yang diduga ada kecurangan. Prosesnya pun jangan sampai berlarut-larut karena tahapan pemilu sudah diatur. Penelusurannya juga harus dilakukan secara transparan sehingga jangan ada yang menutupi kesalahan.

”Proses remedial ini harusnya bisa memulihkan kepercayaan publik,” ujarnya.