Pembangunan permukiman di Ibu Kota Nusantara, termasuk untuk aparatur sipil negara, akan segera dimulai. Tiga investor menyiapkan investasi senilai Rp 41 triliun.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
NINA SUSILO
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua dari kanan) dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (3/1/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan permukiman di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera dimulai. Tiga investor mengantongi surat izin prinsip atau surat izin prakarsa proyek. Ketiga perusahaan ini adalah PT Summarecon Agung (Tbk), Konsorsium China Construction First Group (CCFG) Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara, dan Korea Land and Housing Corporation.
Kerja sama pembangunan dilakukan dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU atau public private partnership). Adapun penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) masih ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Selasa (3/1/2023), di Kompleks Istana Kepresidenan, menjelaskan, ketiga investor ini akan membangun hunian, termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN). ”Kalau PPP (public private partnership) itu, kan, mereka juga harus buat proposal. Membuat studi kelayakan apakah benar harganya masuk, kualitasnya oke, desainnya oke, tapi kita memberikan notice to proceed,” tutur Bambang seusai mengikuti rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa pagi.
Hadir pula dalam rapat ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Dhony menambahkan, investasi ketiga perusahaan ini bernilai Rp 41 triliun. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan nasional, konsorsium BUMN konstruksi China dengan perusahaan nasional, serta perusahaan Korea. ”Komposisi merata dan masih antre. Tetap banyak yang (perusahaan) lokal,” tuturnya.
NINA SUSILO
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kedua dari kiri), dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe (kedua dari kanan) berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai mengikuti rapat tertutup di Istana Merdeka, Selasa (3/1/2022).
Selain ketiga perusahaan tersebut, masih ada 59 perusahaan yang juga tertarik dan menyampaikan letter of intent (LoI). Menurut Dhony, investasi yang diprioritaskan saat ini, selain permukiman, adalah penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, transportasi, rumah sakit, serta fasilitas terkait gaya hidup seperti fasilitas olahraga, taman, dan pusat perbelanjaan.
Kepemilikan rumah tinggal ini, menurut Dhony, akan bisa dialihkan menjadi hak milik. ”Hak pengelolaan untuk rumah tinggal, kita sudah bisa membuat itu menjadi hak milik. Jadi, untuk rumah tinggal, nanti pembeli setelah memiliki HGB (hak guna bangunan) di atas HPL (hak pengelolaan lahan) bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Itu sudah sama dengan yang lain,” tuturnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan Otorita IKN memiliki hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, status kepemilikan lahan maupun berapa lama hak penggunaan lahan masih dipertanyakan para pelaku usaha.
Dhony meyakinkan insentif yang akan diperoleh investor sangat banyak. Hak guna bangunan (HGB), misalnya, bisa diberikan lebih panjang tergantung kebutuhan pelaku usaha. ”Yang penting kita bisa bersaing dengan negara tetangga, kan, bisa 99 tahun, kita selama ini baru bisa 30 tahun. Ini terobosan supaya ada kepastian hukum,” tuturnya.
Selain itu, HGB di atas HPL juga sangat bergantung pada perjanjian pengelola HPL dengan Otorita. Model ini sama seperti yang dilakukan di DKI Jakarta, Kemayoran, dan Mangga Dua. Secara umum, pembangunan IKN, menurut Dhony, akan didukung tiga sumber, yakni APBN yang maksimal 20 persen dan sisanya 80 persen investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Saat ini, investasi swasta yang sudah siap senilai Rp 41 triliun, sedangkan anggaran yang digunakan dari APBN Rp 26 triliun.
”Ini (investasi swasta) sudah hampir dua kali lipat. (Artinya) market confidence (kepercayaan pasar) baik. Dan, sebanyak 59 (perusahaan) yang antre itu ada sekolah, ada RS, ada mal, ada pemakaman. Kita lihat yang lebih baik untuk kita sebagai model referensi pengembangan kota-kota di Indonesia,” tambahnya.
Kerja sama investasi ketiga perusahaan untuk membangun permukiman masih ditangani Kementerian PUPR. Namun, ke depan semua akan ditangani Otoritas IKN melalui badan usaha milik Otorita. Saat ini, Otorita IKN masih menata badan usaha milik Otorita (BUMO), yaitu PT Bina Karya (Persero)-BUMN yang dialihkan. Ke depan, PT Bina Karya akan menjadi superholding yang akan menangani kerja sama dengan perusahaan-perusahaan.
