Kawasan Inti IKN Nusantara Bisa Terbangun dengan Rp 75 Triliun APBN

Salah satu tantangan pembangunan IKN Nusantara adalah keterbatasan anggaran. Dukungan APBN setidaknya Rp 25 triliun per tahun selama tiga tahun dibutuhkan untuk mewujudkan bentuk kawasan inti IKN Nusantara pada 2024.

ARSIP NUART CONSULTANT

Desain Istana Negara berwujud burung Garuda karya seniman Nyoman Nuarta yang memenangi sayembara desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun, bentuk kawasan inti pusat pemerintahan dinilai mungkin diwujudkan dalam tiga tahun asalkan pemerintah dapat menganggarkan Rp 25 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

”Saya (memandang) masalah anggaran ini tidak seperti yang dibesar-besarkan oleh mereka yang menyerang (berpandangan kontra terhadap rencana pembangunan) IKN ini. Saya menghitung, untuk mewujudkan kawasan inti (dalam) tiga tahun ini memang memungkinkan kalau kawasan itu memang harus dibangun dengan APBN,” kata pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago pada diskusi daring bertajuk ”Ibu Kota Negara dalam Hutan, Mungkinkah?” yang digelar Auriga Nusantara, Selasa (19/4/2022).

Apabila pemerintah dapat mengalokasikan APBN Rp 25 triliun per tahun selama tiga tahun, menurut Andrinof, maka dana Rp 75 triliun yang terakumulasi akan menghasilkan bentuk inti kawasan tersebut. ”Tapi, kan, diembuskan isu-isunya, (semisal) Softbank pergi lalu pemerintah ini kerepotan. Sebetulnya enggak seperti isu itu,” katanya.

Baca juga: Persiapan IKN Butuh Dukungan Publik

Terkait hal ini, Andrinof menyarankan agar pemerintah terus menyosialisasikan mana yang merupakan masalah dan mana yang bukan merupakan masalah dalam pembangunan IKN. Langkah tersebut sekaligus dapat menjawab tantangan lain dalam pembangunan IKN, yakni keterbatasan pemahaman publik.

Baca juga: Pemohon Uji Formil UU IKN Minta Ketua MK Tak Ikut Tangani Perkara

Pembangunan IKN pun menghadapi tantangan politisasi atau kepentingan politik sempit. ”Politisasi atau kepentingan sempit harus dijaga. Jangan sampai keinginan-keinginan sempit lalu mengacau tata kelola, mereduksi tata kelola, (dan) menyubordinasi tata kelola,” kata Andrinof.

Menurut Andrinof, tantangan ego-ego sektoral dan bidang profesi dalam pembuatan perencanaan yang paripurna, holistik, dan komprehensif juga harus dihilangkan melalui kolaborasi, dialog, dan tukar-menukar pandangan untuk tujuan yang positif serta konstruktif. Tantangan berikutnya adalah penumpang bebas.

KOMPAS/SUCIPTO

Alat berat dioperasikan untuk membangun Jalan Lingkar Sepaku di salah satu sudut lahan yang akan dibangun menjadi IKN Nusantara, kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2/2022).

”Free riders juga (merupakan) tantangan yang enggak kalah (penting untuk diperhatikan). Tadi sudah disinggung pula, bagaimana jauh-jauh hari mafia tanah itu sudah beroperasi dan mereka punya pengalaman panjang, keahlian, dan trik-trik hebat. Ini juga tidak mudah. Mudah-mudahan semua stakeholder yang berpikir positif (dan) memandang IKN ini sebagai sebuah terobosan masa depan untuk bangsa ini, ya, bisa bekerja sama,” kata Andrinof.

Free riders juga tantangan yang enggak kalah (penting untuk diperhatikan). Bagaimana jauh-jauh hari mafia tanah itu sudah beroperasi dan mereka punya pengalaman panjang, keahlian, dan trik-trik hebat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Terbatas Rancangan Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/4/2022), menuturkan, pemerintah dalam APBN tahun 2023 sudah mencadangkan anggaran untuk belanja pembangunan Ibu Kota Negara baru, yaitu Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun.

Baca juga: Defisit Dirancang di Bawah Tiga Persen, Anggaran 2023 Dialokasikan pada Belanja Produktif

”(Hal ini) Di dalam rangka untuk mulai membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan, (bagi) Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas, dan untuk membangun awal di bidang pendidikan, seperti sarana sekolah dan kesehatan. (Hal) Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan,” kata Sri Mulyani saat itu.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN

Suasana prosesi penyatuan tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia ke dalam sebuah gentong di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, ketika Softbank mundur, pemerintah mesti mencari sumber pendanaan yang lain. ”Kalau tidak mendapatkan sumber lain di luar APBN, berarti dengan APBN,” katanya.

Baca juga: Skema Pembiayaan IKN Nusantara Dipertanyakan

Padahal, waktu yang mesti dikejar untuk pembangunan IKN—setidaknya tahap pembangunan yang ditargetkan selesai di 2024—tinggal dua tahun lagi. Pada saat sama, arah kebijakan fiskal sangat ketat karena defisit APBN pada 2022 dan 2023 menurut rencana dipersempit setelah sebelumnya sangat lebar untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Sebagai tambahan, Faisal menuturkan, pada 2022 ada konflik geopolitik Ukraina-Rusia yang dampaknya bisa sangat meluas sampai ke dalam negeri dan sepertinya membutuhkan intervensi fiskal lebih besar. ”Sangat mungkin ada intervensi dengan pendanaan dari APBN yang lebih besar. (Kondisi) Ini merupakan hal serius yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya,” katanya.