Soal Kinerja Menteri, Nasdem Serang Balik PDI-P

Sebelumnya PDI-P mengkritik kinerja menteri dari Nasdem, kini giliran Nasdem menyerang balik. Nasdem menilai, evaluasi kinerja menteri dalam rangka ”reshuffle” harus dilakukan menyeluruh.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh berkampanye di depan ribuan simpatisan di Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/3/2014). Kampanye terbuka tersebut juga menghadirkan sejumlah artis untuk menghibur massa simpatisan.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Nasdem menyerang balik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan kinerja menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu menantang PDI-P untuk mengadu prestasi antarmenteri. Nasdem yakin para menterinya bekerja baik sehingga tidak perlu mundur dari kabinet.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi Sabtu (31/12/2022), menilai, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh dan adil, termasuk terhadap menteri dari PDI-P. Ia menyoroti salah satu menteri dari partai berlambang banteng, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

”Cek dan audit Menteri Sosial karena dana bantuan sosial yang jumlahnya triliunan itu banyak yang tidak tepat sasaran. Salah satunya di daerah pemilihan saya, Sumateran Selatan II,” tutur Irma.

Sebelumnya, Jumat (30/12/2022), terkait dengan sinyal reshuffle atau perombakan kabinet yang sempat dilemparkan Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyampaikan, semua menteri harus sejalan dengan Presiden Jokowi yang berupaya mencetak prestasi terbaik dalam masa kepemimpinannya. Untuk itu, apabila ada menteri yang terbukti tidak bekerja keras, tidak berprestasi, ataupun tidak mampu mengelola data dengan baik sehingga mengambil kebijakan yang tidak tepat, maka harus siap diganti.

Dalam hal ini, Hasto menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem ini. Menurut Hasto, pernyataan Syahrul bahwa Indonesia mampu mengekspor beras ke China itu tak sesuai kenyataan. Sebab, alih-alih ekspor, Indonesia justru pada akhirnya mengimpor beras pada awal Desember 2022.

Pada kesempatan itu Hasto juga menyinggung partai politik yang mengambil sikap berbeda. Menurut dia, partai yang mengusung sosok yang berlawanan dengan Presiden Jokowi seharusnya memiliki kesadaran politik untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. ”Karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mengusung calon presiden, dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya, itu nyata-nyata menjadi antitesis dari Presiden Jokowi. Apabila partai mencalonkan seseorang yang berbeda dan antitesis dari presiden yang sedang menjabat, seharusnya muncul kesadaran politik dari partai itu untuk menarik diri,” ucap Hasto.

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Parpol Pengusung Capres Antitesis Jokowi agar Tarik Diri

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kiri) memimpin proses Submit Data PDI Perjuangan Calon Peserta Pemilu 2024 pada Sispol Komisi Pemilihan Umum di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (31/7/2022).

Bekerja baik

Selain menyoroti kinerja Menteri Sosial Tri Rismaharini, Irma juga menyinggung soal tertangkapnya politisi PDI-P, Juliari Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti diketahui, pada 23 Desember 2022, Risma dilantik menjadi Menteri Sosial untuk menggantikan Juliari Batubara yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap bantuan sosial.

Menurut Irma, menteri dari Nasdem telah bekerja dengan baik. Siti Nurbaya Bakar, yang menjabat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya, berprestasi dalam menjalankan program Presiden Joko Widodo soal revitalisasi mangrove. Keberhasilan itu, klaim Irma, bahkan mendatangkan pujian dari para pemimpin G20.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga dinilainya berhasil menjaga ketahanan pangan, terutama dalam era pandemi. Terkait impor beras, Irma menegaskan, itu kemauan Perum Bulog lantaran tidak mampu menyerap gabah petani. Menteri Pertanian sendiri menyatakan, stok gabah petani lebih dari cukup. ”Terus kenapa Menteri Pertanian yang disalahkan jika yang lain juga gatal ingin impor?” tanya Irma.

Menurut Irma, menteri dari Nasdem telah bekerja dengan baik. Siti Nurbaya Bakar, yang menjabat Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, misalnya, berprestasi dalam menjalankan program Presiden Joko Widodo soal revitalisasi mangrove.

Seperti diketahui, Perum Bulog menunggu janji pengadaan beras dalam negeri sebanyak 600.000 ton oleh Kementerian Pertanian sebelum realisasi impor beras. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, rapat koordinasi terbatas telah memutuskan memberikan kuota impor beras sebanyak 500.000 ton kepada Perum Bulog. Apabila Kementerian Pertanian tidak dapat memenuhi simpulan rapat itu, Perum Bulog akan langsung merealisasikan impor (Kompas.id, 24/11/2022).

Pada akhirnya impor beras terealisasi mulai 16 Desember 2022 lantaran janji Kementerian Pertanian tidak terpenuhi. Perum Bulog mengimpor beras dari tiga negara meliputi Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Impor beras itu untuk memperkuat cadangan pemerintah.

Baca juga: Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Bansos Senilai Rp 32,4 Miliar

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Petani Tak Ingin Ada Impor

Persoalan terkait impor beras inilah yang menjadi sorotan PDI-P beberapa waktu terakhir. Sorotan itu mulanya datang dari Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat pada Senin (26/12/2022). Djarot, yang juga anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan, menilai, kinerja Syahrul perlu dievaluasi. Salah satunya karena kebijakan impor beras.

Hal itu pun digaungkan kembali oleh Hasto Kristiyanto pada Jumat (30/12/2022). Ia bahkan mengatakan, pernyataan Djarot bagian dari sikap PDI-P. Ia sepakat dengan Djarot lantaran problem pertanian, khususnya kecukupan bahan pangan seperti beras, merupakan persoalan fundamental. Untuk itu, menteri seharusnya memastikan hal tersebut terpenuhi.

Irma mengatakan, Nasdem menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada presiden terkait perombakan kabinet. Ia yakin, menteri dari Nasdem telah bekerja sesuai dengan program presiden. Sebagai parpol yang mendukung presiden, Nasdem juga berkomitmen untuk terus menjalankan program presiden tersebut.

”Soal reshuffle, kami serahkan kepada Presiden Joko Widodo agar diputuskan sesuai kebutuhan beliau. Saya hanya ingin menegaskan, apabila menteri dari Nasdem kena perombakan, pasti bukan karena kinerja. Sebab, menteri kami berkualitas dan punya kapabilitas serta akuntabilitas,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, saling serang antara PDI-P dan Nasdem mengindikasikan adanya keretakan struktur koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, ia mengingatkan, jangan sampai perdebatan itu menciptakan instabilitas yang tidak produktif dan merugikan.