Akomodasi Minat Investor yang Tinggi, Area Pembangunan IKN Dibuka Lebih Luas Lagi

Pembangunan Ibu Kota Nusantara semakin banyak diminati investor. Wilayah pembangunan pun segera dibuka seluas-luasnya oleh Badan Otorita.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup terkait minat investor untuk membangun Ibu Kota Nusantara, Senin (28/11/2022). Dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden meminta area pembangunan dibuka seluas-luasnya untuk mengakomodasi investasi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis dengan semakin tingginya minat investor yang akan ikut dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk itu, area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang akan dibangun direncanakan dibuka lebih luas lagi.

”Arahan Bapak Presiden, (area KIPP) dibuka lagi sekarang untuk menampung minat para investor yang tidak bisa tertampung,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono seusai rapat tertutup terkait IKN yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Hadir dalam rapat yang dimulai pukul 10.30 sampai menjelang tengah hari itu, antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto.

Bambang menjelaskan, untuk tahap awal, area yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan adalah area 1A. Di area ini akan dibangun istana, beberapa kantor kementerian koordinator dan kementerian. Selain itu masih ada juga area 1B dan 1C.

Namun, minat investor berpartisipasi dalam pembangunan di IKN disebut sangat tinggi terutama setelah jajak pasar yang dilakukan Presiden Jokowi pada 18 Oktober lalu. Menurut Bambang, sebelum jajak pasar atau dari penjajakan yang dilakukan bekerja sama dengan Kadin, permintaan para investor mencapai 25 kali dari apa yang disediakan di area 1A, pusat pemerintahan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Jalan utama menuju IKN Nusantara sedang diperbaiki di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (27/7/2022). Sejumlah persiapan infrastruktrur penunjang pembangunan IKN Nusantara terus dilakukan. Selain dilakukan pembetonan, juga dilakukan pelebaran jalan.

Setelah jajak pasar oleh Presiden, lanjut Bambang, minat ini meningkat lagi menjadi 39 kali dari area-area yang disiapkan untuk investasi tahap pertama, yakni di KIPP. Karena itu, Presiden meminta supaya semua daerah KIPP langsung dibuka untuk para investor yang berminat.

Arahan Bapak Presiden, (area KIPP) dibuka lagi sekarang untuk menampung minat para investor yang tidak bisa tertampung.

Bahkan untuk wilayah lain, seperti wilayah pengembangan pariwisata, pusat ekonomi (financial center), pusat pendidikan, dan pusat kesehatan, langsung dibuka seluas-luasnya. Dengan demikian, para investor bisa bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN.

Baca juga: Presiden Instruksikan Persiapan Pembangunan IKN Dikebut

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Dhony Rahajoe menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai rapat terbatas dengan Presiden terkait minat investasi dalam pembangunan IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

”Kita semua berdiskusi dan ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan agar tahun depan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun sehingga 2024 mana kala Bapak Presiden upacara (17 Agustus) di IKN, tentu bisa melihat perkembangan-perkembangan di lapangan,” tutur Bambang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sejauh ini, dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN disebutkan KIPP seluas 6.671 hektar dengan area pengembangan seluas 1.759 hektar berperan sebagai pusat pemerintahan. Area ini dibagi dalam tiga subwilayah pembangunan.

Kita semua berdiskusi, dan ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan agar tahun depan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun sehingga 2024 mana kala Bapak Presiden upacara (17 Agustus) di IKN, tentu bisa melihat perkembangan-perkembangan di lapangan.

Subwilayah pembangunan 1A mencakup luasan 2.876 hektar dan luas area pengembangan 921 hektar sebagai pusat pemerintahan, kegiatan berskala nasional dan hunian. Karena itu, di sini akan dibangun perkantoran pemerintahan nasional, kantor Otorita IKN, kompleks diplomatik, fasilitas hankamtibmas seperti kompleks TNI dan Polri, fungsi perkantoran swasta, komersial niaga, fungsi sarana prasarana seperti bina sosial, peribadatan, rekreasi, pendidikan, dan hunian.

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 25 Oktober 2022.

Subwilayah pembangunan 1B seluas 2.037 hektar dengan luas area pengembangan 488 hektar berfungsi utama sebagai pusat edukasi, pelatihan, pengembangan SDM, dan hunian. Adapun subwilayah pembangunan 1C seluas 1.758 hektar dengan luas area pengembangan 351 hektar berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Bambang menambahkan, kemungkinan ada beberapa investasi asing di KIPP. Hal ini diperlukan karena pembangunan IKN tidak bisa 100 persen mengandalkan APBN. Lagipula, tambahnya, tidak pernah ada persyaratan pembangunan IKN harus 100 persen dibiayai APBN.

SUCIPTO

Suasana pembangunan jalan lingkar sepaku di sekitar titik nol IKN Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022). Jika lelang tender sejumlah proyek IKN selesai bulan Juli, pembangunan istana bisa dimulai Agustus 2022.

Revisi UU IKN

Banyak hal yang masih harus dipelajari secara detail terutama mengenai kewenangan dan pembiayaan. Insentif-insentif yang akan diberikan juga masih dibahas.

Pemerintah sendiri saat ini mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Aturan perundangan yang disahkan awal tahun ini diusulkan direvisi oleh pemerintah sendiri. Rapat pleno bersama Badan Legislatif (Baleg) DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 menyetujui revisi UU No 3/2022 tersebut, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Pertaruhan Pembangunan IKN

Revisi ini, menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, untuk mempercepat proses penyiapan pembangunan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah IKN. Beberapa ketentuan yang akan ditambah berkaitan dengan kewenangan Otorita IKN, seperti pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, dan ketentuan hak atas tanah yang progresif.

Seusai rapat, Sri Mulyani mengatakan, banyak hal yang masih harus dipelajari secara detail terutama mengenai kewenangan dan pembiayaan. Insentif-insentif yang akan diberikan juga masih dibahas. Karena itu, dia menolak menjawab perubahan kewenangan Otorita IKN terkait pembiayaan dalam revisi UU IKN ini.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Pelang kawasan inti Ibu Kota Nusantara terpasang di sekitar permukiman warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Bambang sendiri mengelak menjawab mengenai revisi UU IKN. ”Masih no comment,” ujarnya. Namun, dia mengakui cukup banyak temuan pengaturan yang perlu diperbaiki dalam UU IKN. ”Cukup banyak, saya kira nanti saja (saya jelaskan),” ujarnya. (INA)