Menilik Pembangunan Dasar IKN Nusantara
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahap pertama, 2022-2024, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bergulir. Ada keyakinan target upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 berlangsung di IKN bisa terwujud.
Jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter, seperti difoto pada Sabtu (5/11/2022), menjadi salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk mengakses Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Jika akses jalan dari Balikpapan, Kaltim, telah terhubung dengan jembatan itu maka perjalanan darat dari Balikpapan ke IKN Nusantara dapat ditempuh dalam waktu satu jam.
Dari balik jendela pesawat, beberapa menit sebelum mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, samar-samar tampak jembatan panjang membentang di atas perairan Teluk Balikpapan. Keelokannya tetap tampak meski dihalangi oleh deretan awan yang datang berarak. Lewat Jembatan Pulau Balang itu, nantinya perjalanan menuju Ibu Kota Negara Nusantara atau Ibu Kota Nusantara bisa ditempuh melalui jalan darat dari Balikpapan melalui Pulau Balang dalam waktu 1 jam.
Perjalanan dari Balikpapan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di kawasan Penajam Paser Utara, lebih efektif dijangkau dengan menyusuri Teluk Balikpapan dengan menumpangi kapal cepat karena waktu tempuhnya kurang dari 45 menit. Jika melalui jalan darat bisa memakan waktu hampir tiga jam. Namun demikian, kapal cepat yang tersedia melayani perjalanan hingga dermaga terdekat dengan IKN baru tersedia kapal carter, dengan biaya lebih dari Rp 5 juta untuk mengangkut 10-15 orang penumpang.
Lain ceritanya jika akses jalan dari Balikpapan yang terhubung dengan Jembatan Pulau Balang itu sudah selesai dibangun, siapa pun bisa menjangkau IKN Nusantara dengan waktu tempuh lebih singkat, cukup 1 jam. Hingga kini, akses jalan yang terhubung dengan Jembatan Pulau Balang baru terbatas ruas Jembatan Pulau Balang-IKN Nusantara. Adapun ruas jalan dari Jembatan Pulau Balang ke Balikpapan sepanjang lebih dari 22 kilometer masih dalam proses pembebasan lahan dan pembangunan.
Jembatan sepanjang 804 meter itu merupakan satu dari sejumlah infrastruktur yang disiapkan untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai ibu kota negara baru. Sebagai kota yang dibangun di tengah-tengah kawasan hutan yang masih menjadi tempat hidupnya berbagai habitat tanaman endemik dan satwa liar, pembangunan kota ini pun dituntut menjaga keharmonisannya dengan alam.
Area di sekitar Jembatan Pulau Balang tetap dijaga kelestariannya karena menjadi tempat hidupnya buaya. Meskipun terdengar seram, menurut Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kaltim Junaidi, yang ditemui di Balikpapan, Kaltim, Jumat (4/11/2022), tempat itu secara alamiah telah menjadi tempat buaya-buaya laut berjemur. Ia berharap agar pembangunan jalan yang terhubung ke Jembatan Pulau Balang bisa segera tuntas, sehingga buaya-buaya itu tidak terusik.
“Karena masih banyak pekerjaan di sana (di sekitar Jembatan Pulau Balang), belakangan buaya yang berjemur agak berkurang. Kalau sudah selesai pekerjaan, mungkin mereka kembali lagi,” ucapnya.
Selain buaya, Teluk Balikpapan juga menjadi tempat hidup dugong. Agar tak mengusik kehidupan mamalia laut itu, ruas jembatan lainnya yang akan dibangun di sisi utara Teluk Balikpapan akan dibangun dalam bentuk terowongan bawah laut (immerse tunnel) sepanjang 1 kilometer. Jembatan itu juga akan menjadi akses menuju ke IKN. Menurut Junaidi, pembangunan terowongan itu akan memakan waktu dua hingga tiga tahun, sehingga pembangunannya diperkirakan baru akan selesai pada 2024.
“Kami berupaya tak merusak teluk (Balikpapan), karena perairan (Teluk Balikpapan) itu tempat hidupnya dugong,” ucapnya.
Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah mengunjungi Titik Nol Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Meski belum tampak ada pembangunan fisik ibu kota negara yang masif, tetapi area itu cukup menarik pengunjung yang antusias menyambut IKN Nusantara.
Mulai pekerjaan
Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diterbitkan pada Januari lalu, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara mulai dijalankan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi sektor terdepan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara Tahap 1 tahun 2022-2024 dengan total anggaran Rp 43,73 triliun. Hal itu sambil menunggu Otorita IKN yang akan menjalankan pemerintahan dan pembangunan IKN ditargetkan selesai terbentuk organisasinya pada akhir 2022 ini.
Pelaksanaan infrastruktur dasar itu ditandai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKN Tahun Anggaran 2022 sebanyak 19 paket pekerjaan senilai Rp 5,3 triliun. Adapun rincian kontrak pekerjaan untuk tahun 2022 itu adalah enam paket pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air senilai Rp 42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp 4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak empat paket dengan nilai kontrak sebesar Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak satu paket dengan nilai kontrak Rp 567 miliar.
Sejumlah paket pekerjaan itu di antaranya mulai dilaksanakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang menempati lahan 6.671 hektar atau kurang dari tiga persen dari total area IKN Nusantara seluas 256.142 hektar. Pekerjaan itu di antaranya adalah pembukaan dan pengerasan jalan, pembagian kavling kantor kementerian hingga kompleks presiden, dan juga kavling untuk 36 rumah tapak bagi Menteri, yang semuanya terkonsentrasi di area khusus pemerintahan yang menempati lahan seluas 921 hektar.
Untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, menurut Pejabat Pembuat Komitmen Penyiapan KIPP, Fariz Efendi, Sabtu (5/11/2022), ditargetkan selesai pada Mei 2023. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 92,34 miliar.
Tak seperti Jakarta yang ditunjang infrastruktur jalan yang pada umumnya datar, jalan yang disiapkan untuk KIPP mengikuti kontur alam yang berbukit-bukit. Fariz mengungkapkan, untuk pembuatan jalan di KIPP memang tidak banyak dilakukan pengeprasan tanah karena karakter tanah di Kaltim mengandung lapisan batubara. Jika digali terlalu dalam bisa menyebabkan tanahnya mudah bergerak. “Di sini juga dilakukan rekayasa teknologi, sehingga konstruksi yang didirikan di kawasan ini aman,” ucapnya.
Karena mengikuti kontur alam, kavling untuk kementerian hingga komplek presiden berada di area berbukit. Untuk menjangkaunya pun harus melalui jalan menurun dan juga menanjak. Kompleks presiden yang menempati lahan seluas 100 hektar berada area paling tinggi, setidaknya 40 meter di atas permukaan laut.
Sambil menyiapkan kavling untuk gedung pemerintahan, di KIPP juga tengah dibangun hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun sebanyak 22 menara (tower). Rusun itu dibangun dengan menggunakan modular sehingga tak ada pekerjaan pengecoran. Pembangunan cukup dilakukan dengan menyusun modular berupa papan terbuat dari lapisan metal dan sterofoam sebagai dindingnya dan papan gipsum sebagai lantainya, pada rangka atau kolom bangunan dari tiang-tiang baja.
Seorang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan peta lokasi rencana pembangunan Kompleks Presiden di depan area kavling Istana Presiden yang menempati lahan seluas 100 hektar di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022).
Hingga kini, sudah dua tower yang tengah penyelesaian pembangunan. Menurut Kepala Urusan Unit PPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Kementerian PUPR, Ari Nugroho, hingga Februari 2023 mendatang ditargetkan seluruh 22 tower rusun itu selesai dibangun, sehingga bisa menampung 16.000 pekerja konstruksi yang akan melaksanakan pembangunan fisik di KIPP.
“Pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi ini untuk memanusiakan para pekerja. Sehingga di sini tidak ada bedeng (bangunan semi permanen),” ucapnya.
Adapun pekerja yang melaksanakan pembangunan rusun maupun pengerasan jalan di dalam area KIPP, menurut Ari, ditempatkan di sejumlah hunian di Penajam Paser Utara. Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi saat ini, mereka diantar dan dijemput dengan menggunakan bus setiap harinya. “Sampai nanti 22 rusun selesai dibangun, mereka baru masuk ke rusun (yang saat ini dibangun),” jelasnya.
Sementara itu, infrastruktur penunjang IKN yang pembangunannya dilaksanakan di luar area KIPP juga terus dilaksanakan. Seperti halnya pembangunan akses jalan dari Balikpapan menuju IKN melalui Jembatan Pulau Balang. Bahkan menurut Junaidi, akses jalan yang dibangun tak hanya itu. Pihaknya juga menyiapkan pembangunan jalan tol menuju IKN Nusantara. Di area KIPP juga dilengkapi jalan lingkar yang dapat digunakan oleh truk-truk pengangkut material bangunan, sehingga tidak melalui Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur, jalan utama di KIPP.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN Nusantara, juga tengah dibangun Bendungan Sepaku Semoi yang berada sekitar 21 kilometer sebelah utara KIPP yang kini pekerjaan sudah mencapai 74 persen. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Kementerian PUPR, Harya Muldianto mengatakan, bendungan itu nantinya akan menjadi pemasok air baku untuk instalasi pengelolaan air bersih. Air bersih yang dihasilkan akan dipasok untuk memenuhi kebutuhan IKN Nusantara. “Tahun 2023 ditargetkan pembangunan bendungan ini selesai,” ucapnya.
Selain membangun bendungan, Harya juga menyampaikan, pihaknya juga ditugaskan untuk membangun 19 embung di dalam area KIPP. Embung itu selain dapat digunakan untuk menampung aliran air, juga berfungsi untuk menurunkan suhu udara karena kawasan Kaltim memiliki kelembapan yang tinggi. “Selain untuk menurunkan suhu, embung ini juga memiliki fungsi biutifikasi (mempercantik) kawasan KIPP sehingga bisa digunakan juga sebagai tempat rekreasi,” jelasnya.
Baca juga: Pembangunan IKN Tahap I Sudah Berjalan 15 Persen
Satu menara (tower) rumah susun untuk hunian pekerja konstruksi tengah dibangun di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Targetnya 22 menara rusun akan selesai dibangun pada 2023.
Melihat perkembangan pembangunan IKN tahap I yang berjalan saat ini, menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra, secara umum sudah mencapai 15 persen. Hingga 2024 nanti, saat upacara 17 Agustus 2024 digelar di sana, setidaknya tersedia satu bangunan pemerintah tempat sejumlah kementerian berkantor.
”Langkah pertama, sharing office untuk para kementerian koordinator. Jadi, kantor itu menampung beberapa personel kementerian yang (kantornya) belum dibangun Kementerian PUPR. Ketika sudah ada bangunan lain, baru pindah secara bertahap,” ucapnya.
Menunggu kesiapan otorita
Untuk pembangunan IKN saat ini, menurut Indra, memang Kementerian PUPR yang diamanahkan untuk melaksanakannya. Jika Badan Otorita IKN sudah stabil, pembangunan selanjutnya dilaksanakan oleh Otorita IKN. “Sampai nanti badan Otorita IKN lebih stabil, karena sekarang ini kan baru beberapa personel, pembangunan dilaksanakan Kementerian PUPR,” ucapnya.
Hingga 13 Oktober lalu, dari sembilan jabatan tinggi madya di Otorita IKN baru lima jabatan yang terisi. Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi Otorita IKN terdiri dari kepala dan wakil kepala Otorita IKN, serta sembilan jabatan tinggi madya, yakni 1 sekretaris, 7 deputi, serta 1 kepala unit kerja hukum dan kepatuhan.
Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta lima pejabat yang telah dilantik itu untuk segera melengkapi tim di Otorita IKN sesuai kekuatan pokok minimum. Mereka diingatkan untuk menjaga ESG, yakni environment, social, and governance, agar mudah mendapatkan kepercayaan, pendanaan, dan partner domestik atau internasional. Ia pun menegaskan tidak memberikan toleransi pada perilaku korupsi di Otorita IKN. (Kompas.id, 13/10/2022)
Juru Bicara Otorita IKN Sidik Pramono menyampaikan, pengisian jabatan di Otorita IKN akan segera dilengkapi. Ditargetkan akhir tahun ini Otorita IKN akan beroperasi penuh. “Sekarang tinggal administrasi proses seleksi karena analisis jabatan sampai eselon III sudah selesai,” ucapnya.
Untuk pembangunan IKN Nusantara pada 2023, menurut Sidik, Otorita IKN sudah siap mendukung. Untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara yang multy years, pastinya akan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait. Namun, lanjutnya, itu juga bisa dilaksanakan oleh Otorita IKN. “Hal itu bisa didiskusikan,” ucapnya.
Pastinya, menurut Sidik, pembangunan IKN Nusantara Tahap I yang terkonsentrasi di area pemerintahan di KIPP yang menempati lahan sekitar 900 hektar, itu akan selesai pada 2024. Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa Upacara 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN Nusantara. “Intinya di 2024, di area 900 hektar sekian itu sudah terbangun ekosistem yang utuh. Ada pemerintahan, Kesehatan, dan juga Pendidikan,” ucapnya.
