Hingga 2024 nanti, saat upacara 17 Agustus 2024 digelar di IKN Nusantara, setidaknya tersedia satu bangunan pemerintah tempat pegawai sejumlah kementerian berkantor. Infrastruktur penunjang untuk IKN pun terus dibangun.
Oleh
MADINA NUSRAT
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahap pertama tahun 2022-2024 secara umum telah berjalan 15 persen. Kemajuan pembangunan itu terutama berlangsung di area pemerintahan yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 921 hektar di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di area sekitarnya, pembangunan juga berlangsung untuk akses jalan serta pengelolaan sumber daya air dan pengendali banjir.
Pencapaian itu disampaikan oleh sejumlah kepala balai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur di IKN Nusantara pada acara temu media di Ibu Kota Nusantara yang berlangsung di Balikpapan, Kaltim, Jumat (4/11/2022).
Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra menyampaikan, pembangunan saat ini fokus pada tahap A1, yakni melaksanakan pembangunan di area pemerintahan. Hingga 2024 nanti, saat upacara 17 Agustus 2024 digelar di sana, setidaknya tersedia satu bangunan pemerintah tempat sejumlah kementerian berkantor.
”Langkah pertama, sharing office untuk para kementerian koordinator. Jadi, kantor itu menampung beberapa personel kementerian yang (kantornya) belum dibangun Kementerian PUPR. Ketika sudah ada bangunan lain, baru pindah secara bertahap,” ucapnya.
Di area pemerintahan itu, lanjut Indra, kompleks presiden akan menempati lahan seluas 100 hektar. Selain itu, akan dibangun 36 unit rumah tapak untuk menteri. Disiapkan 22 menara (tower) rumah susun untuk para pekerja infrastruktur dan juga aparatur sipil negara. ”Alokasi terakhir Rp 43 triliun untuk pembangunan gedung (pemerintahan) itu,” katanya.
Menurut Indra, meskipun area pemerintahan yang tengah dibangun mencapai 921 hektar, itu hanya sebagian dari total Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang mencapai 6.671 hektar. Jika ditambah untuk rencana pembangunan pemerintah-kesehatan dan pemerintah-pendidikan, total areal yang dibangun hanya 1.760 hektar atau 25 persen dari lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
”Jadi, keseimbangan lingkungan tetap dijaga,” ucapnya.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN Nusantara, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto mengatakan, tengah disiapkan bendungan dan embung yang airnya dapat dijadikan sebagai air baku untuk air bersih guna memenuhi kebutuhan IKN Nusantara. Air baku itu juga akan digunakan untuk persemaian pohon di Mentawir guna memenuhi kebutuhan penghijauan di area IKN Nusantara.
Harya juga menyampaikan, pihaknya melaksanakan pekerjaan pengendali banjir untuk mengatasi lima titik banjir dan genangan di area yang berada di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Banjir di lima lokasi itu disebabkan oleh alur sungai yang menyempit. Untuk mengatasinya, akan dilaksanakan rekayasa teknologi dengan merekayasa alur sungai, menata drainase, dan membangun polder di daerah cekungan.
Akses jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah maupun akses jalan dari Balikpapan ke IKN Nusantara juga terus dibangun. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kaltim Junaidi mengatakan, di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah akan dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur yang masing-masing lebarnya 50 meter. Di kanan dan kirinya juga dilengkapi multy utility tunnel atau terowongan untuk utilitas kabel listrik maupun jaringan telepon dan internet.
”Jalan itu dilengkapi MUT, multy utility tunnel untuk kabel, sehingga kabel-kabel itu tidak semrawut. Kondisinya akan seperti di Batam (tanpa jaringan kabel dengan tiang),” katanya.