Enam Purnawirawan Jenderal TNI-Polri Jadi Kader PDI-P
Keberadaan enam purnawirawan jenderal ini diprediksi bisa menjaring suara dari keluarga TNI-Polri pada Pemilu 2024, sekaligus memulihkan kembali hubungan antara PDI-P dan TNI.
Enam jenderal purnawirawan TNI-Polri berfoto bersama anggota baru partai lain setelah resmi bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
> Total ada 198.354 kader baru PDI-P, di antaranya purnawirawan jenderal TNI dan Polri serta mantan atlet
> Banyak di antara kader baru itu yang berkeinginan maju di Pemilihan Legislatif 2024
> Pengamat mengingatkan pemilih saat ini sudah obyektif melihat rekam jejak dan kinerja dari calon wakil rakyat
JAKARTA, KOMPAS — Enam jenderal purnawirawan TNI-Polri resmi bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P. Keberadaan mereka diprediksi akan menjaring suara dari keluarga TNI-Polri pada Pemilu 2024, sekaligus mengharmonisasikan kembali hubungan antara PDI-P dan TNI.
Dari keenam purnawirawan jenderal tersebut, lima di antaranya pernah bertugas di TNI, yakni Letnan Jenderal (Purn) Ganip Warsito, Laksamana Madya (Purn) Agus Setiadji, Mayor Jenderal (Purn) Gunawan Pakki, Mayor Jenderal (Purn) F Saud Tamba Tua, dan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Donar Philip Rompas. Seorang lainnya pernah bertugas di kepolisian, yakni Inspektur Jenderal (Purn) H Fakhrizal. Mereka dikenalkan saat acara pembekalan bagi anggota baru PDI-P yang diikuti 198.354 kader baru secara daring dan luring di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (30/10/2022).
Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, keenam jenderal purnawirawan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kedisiplinan kepada semua kader banteng. Mereka juga langsung mendapatkan pembekalan anggota baru di Sekolah Partai DPP PDI-P Jakarta mulai Minggu.
”Prioritas kami saat ini menyiapkan HUT Ke-50 PDI-P pada 10 Januari, maka di antara mereka ada yang mendapat penugasan khusus, khususnya dari kalangan TNI-Polri untuk menggembleng kader partai agar disiplinnya makin kokoh,” kata Hasto.
Lentan Jenderal TNI (Purn) Ganip Warsito saat diwawancarai wartawan di lobi Sekolah Partai DPP PDI-P Jakarta pada Minggu (30/10/2022).
Tak sebatas bergabung dengan PDI-P, Ganip Warsito juga mengaku ingin menjadi bakal calon anggota legislatif untuk menjadi anggota DPR pada Pemilihan Legislatif 2024. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk mengikuti apa pun instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. ”Saya ingin memperjuangkan, karena saya mantan TNI, tentunya memperjuangkan TNI dan rakyat yang kuat untuk bangsa dan negara ini,” kata Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.
Tugas pertama Ganip sebagai anggota PDI-P adalah menjadi Satuan Tugas (Satgas) Partai PDI-P. Satgas ini berperan sebagai penjaga marwah partai dengan mendisiplinkan setiap anggota partai secara ideologi dan organisasi partai, serta tindakan dan program para kader.
Memperkuat jejaring
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menilai, keberadaan para purnawirawan jenderal bisa menjaring suara yang lebih luas, khususnya dari keluarga TNI-Polri pada Pemilu 2024. Ujang juga menyinggung perekrutan enam jenderal purnawirawan ini untuk meredakan ketegangan antara TNI dan PDI-P yang terjadi setelah pernyataan kadernya, Effendi Simbolon, yang menyindir TNI beberapa waktu lalu.
”Merekrut anggota TNI-Polri sudah menjadi kebutuhan bagi parpol, termasuk PDI-P, untuk memperkuat jaringan di keluarga besar TNI-Polri. Mereka mungkin tidak bisa menjaring pemilih muda, tetapi untuk segmen pemilih lain ini masih mungkin. Selain itu, PDI-P juga sedang tidak disukai tentara karena ucapan (Effendi) itu, jadi suka tidak suka mereka merangkul kekuatan purnawirawan menjadi penting,” kata Ujang.
Baca juga: Tekad Bulat PDI-P Mengejar ”Hattrick” Kemenangan Pemilu
/https%3A%2F%2Finr-production-content-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com%2FINR_PRODUCTION%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F30%2F433ff959-164e-4df2-acbd-2633fcc6ca3b_jpeg.jpeg){kind=logo}
Siti Zuhro (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (7/8/2015).
Adapun Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro berpandangan, saat ini sosok mantan militer yang menjadi politisi di partai politik sudah tidak lagi relevan dengan para pemilih. Berbeda dengan masa Orde Baru saat militer masih terlibat dalam politik. Pemilih saat ini, menurut Siti, sudah sangat obyektif melihat rekam jejak dan kinerja dari calon wakil rakyat.
”Semakin ke sini beda era, beda konteks, beda pula peran tentara ini. Apalagi, purnawirawan. Jadi saat ini partai politik memerlukan produk yang baik. Ibarat pedagang dia mampu menjual satu produk yang bagus, bukan yang palsu,” kata Siti.
Selain enam purnawirawan TNI-Polri, PDI-P juga merekrut mantan petenis Indonesia, Yayuk Basuki dan pakar vulkanologi, Surono. Yayuk yang pernah menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional periode 2014-2019 ini memilih PDI-P untuk menjadi caleg 2024 karena PDI-P sesuai dengan visi dan misinya. Dia juga ingin melanjutkan kerjanya untuk sektor olahraga dan UMKM sesuai dengan arahan partai.
”Saya belakangan lama di olahraga secara keseluruhan, tidak hanya tenis, dan banyak membina pelaku UMKM. Jadi saya rasa itu ingin saya lanjutkan, masalah bagaimana nanti tergantung kebijakan partai,” kata Yayuk.
Mantan petenis Indonesia, Yayuk Basuki, saat berada di lobi Sekolah Partai DPP PDI-P Jakarta pada Minggu (30/10/2022). Yayuk bergabung dengan PDI-P untuk kembali menjadi calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2024.
Gerakan tambahan
Sementara itu, terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Hasto Kristiyanto dalam arahannya menegaskan bahwa semua hal terkait pilpres harus mengikuti komando dari Megawati Soekarnoputri. Setiap kader dilarang membuat gerakan tambahan. Kader saat ini hanya boleh melakukan gerakan tunggal, yaitu bergerak membantu perekonomian rakyat agar bisa segera pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Dan, barulah nanti ketika Megawati telah memutuskan, segenap kader harus siap memenangkan siapa pun capres-cawapres yang diusung PDI-P.
”Jadi kita ikuti tahapan-tahapan tersebut dengan penuh kedisiplinan. Terkait dengan capres-cawapres, kongres telah memberikan mandat kepada Ketua Umum, sehingga seluruh anggota dan kader partai tidak boleh membuat suatu gerakan, gerakan tambahan,” ujar Hasto.
Baca juga: Adu Kuat Daya Pikat Puan dan Ganjar Menuju 2024
Hingga saat ini, lanjut Hasto, PDI-P belum dan tidak mau terburu-buru mendeklarasikan capres yang mereka usung. PDI-P masih fokus membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meninggalkan hal-hal yang baik bagi masyarakat sebelum masa jabatannya habis pada Oktober 2024.
Adapun terkait pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto bahwa pasangan Ganjar Pranowo (kader PDI-P) dan Ridwan Kamil berpotensi dijagokan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) jika tak diusung PDI-P, Hasto menilai lumrah dan wajar wacana itu. ”Bagian dari wacana publik yang jodoh-menjodohkan,” ucapnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F28%2Fafad1a74-3226-4a4d-ae4a-b6cfa5e179c3_jpg.jpg){kind=logo}
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) berjalan bersama saat akan mengikuti acara temu wicara Y20 di Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (28/10/2022) malam. Keduanya disindir soal keikutsertaan dalam Pilpres 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Ditanya lebih lanjut soal peluang Ganjar-Kamil, Hasto menilai, semua masih sangat dinamis. Bagi PDI-P, Hasto kembali menekankan bahwa keputusan capres-cawapres PDI-P merupakan kewenangan dari Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Makna Perjumpaan Ganjar–Emil dan Sindiran Menuju Pilpres 2024
”Mekanismenya sangat jelas dan sudah diterapkan dengan baik, bagaimana capres dan cawapres itu. Di mana nanti pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh Ibu Megawati,” ujar Hasto.
