Perludem Soroti Kursus Singkat KPU ke Amerika Serikat Saat Tahapan Pemilu Berlangsung

Dengan alasan penguatan kapasitas, KPU jalan-jalan ke AS dengan dalih kursus singkat di Northern Illinois University. KPU tepis tuduhan hamburkan dana. Perludem ingatkan seharusnya tak dilakukan saat tahapan pemilu.

HASYIM ASY'ARI

Empat anggota KPU berfoto di sela kursus singkat yang diikuti KPU bertajuk Leadership Management and Elections Training Program yang dilakukan The Center for Southeast Asian Studies and the College of Business Northern llinois University, Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum menegaskan program kursus singkat ke Amerika Serikat sebenarnya sudah direncanakan sejak KPU periode sebelumnya. Meskipun bukan hal yang tabu, penguatan kapasitas penyelenggara pemilu harus memperhatikan beban kerja, situasi, dan dinamika penyelenggaraan pemilu di dalam negeri.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Selasa (11/10/2022) di Jakarta, mengatakan, penguatan kelembagaan dan kapasitas penyelenggara pemilu mestinya cukup dilakukan saat pasca-Pemilu 2019 hingga sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai pada Juni lalu. Apalagi secara pengelolaan, KPU bukan bergantung pada orang per orang, melainkan secara kelembagaan.

”Kunjungan ke luar negeri bukanlah suatu yang tabu. Apalagi kalau itu menyangkut posisi penyelenggara pemilu dalam kancah pergaulan internasional. Sebab KPU dan Bawaslu juga perlu ambil peran dalam praktik diplomasi demokrasi untuk menyerap praktik baik di negara lain dan pada saat yang sama juga mempromosikan praktik baik pemilu Indonesia,” tuturnya.

Namun, tambah Titi, hal tersebut harus tetap memperhatikan beban kerja, situasi, dan dinamika penyelenggaraan pemilu di dalam negeri. Jika dirasa sangat penting untuk melaksanakan penguatan kapasitas saat ritme kerja sedang tinggi, KPU bisa diwakili oleh personalia sekretariat. Hal itu sudah biasa dilakukan oleh para penyelenggara pemilu dari luar negeri.

Kami di Perludem juga sering menerima kunjungan dari anggota parlemen, penyelenggara pemilu, ataupun LSM pemilu luar negeri. Hanya saja rombongan mereka biasanya dalam jumlah kecil dan dilakukan saat mereka sedang pada masa mempersiapkan regulasi pemilu sebelum tahapan berlangsung.

”Kami di Perludem juga sering menerima kunjungan dari anggota parlemen, penyelenggara pemilu, ataupun LSM pemilu luar negeri. Hanya saja rombongan mereka biasanya dalam jumlah kecil dan dilakukan saat mereka sedang pada masa mempersiapkan regulasi pemilu sebelum tahapan berlangsung,” kata Titi.

Sebelumnya diberitakan, KPU mengikuti kursus singkat bertajuk ”Leadership Management and Elections Training Program” di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Rombongan terdiri atas 20 orang berangkat pada 2 Oktober dan kembali ke Indonesia pada 10 Oktober. Mereka yang berangkat adalah Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan tiga anggota KPU adalah Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap. Selain itu, Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno, sejumlah tenaga ahli anggota KPU, serta pejabat di lingkungan KPU.

Baca Juga: Prioritaskan Anggaran untuk Tahapan Pemilu, Bukan Dukungan Tahapan

HASYIM ASY'ARI

Suasana kursus singkat yang diikuti KPU bertajuk Leadership Management and Elections Training Program yang dilakukan oleh the Center for Southeast Asian Studies and the College of Business Northern llinois University, Amerika Serikat.

Tak dilakukan saat tahapan berlangsung

Kalau tujuannya jangka panjang, tentu hal itu tidak dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung.

Sementara saat praperiode elektoral berlangsung, penyelenggara pemilu bisa optimal melakukan perencanaan, uji coba, pelatihan, dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Dengan demikian, saat tahapan inti pemilu dimulai pada masa periode elektoral, semua elemen bisa berkonsentrasi penuh menyiapkan segala sesuatu dengan fokus dan dukungan kelembagaan optimal.

”Melakukan penguatan kapasitas saat regulasi harus sudah disiapkan dan tahapan sudah mulai berjalan mestinya benar-benar menjadi pilihan yang mendesak yang dipandang amat perlu untuk meningkatkan kualitas tahapan secara aplikatif. Kalau tujuannya jangka panjang, tentu hal itu tidak dilakukan pada saat tahapan pemilu berlangsung,” tutur Titi lagi.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini

Bukan menghamburkan anggaran KPU

Saat dihubungi dari Jakarta, Hasyim membantah kalau kursus singkat di AS itu, menghamburkan anggaran KPU. ”Tidak benar istilah menghamburkan anggaran karena kegiatan dan anggaran sudah disusun dan direncanakan sejak awal, malah sudah direncanakan sejak KPU periode 2017-2022, alias tidak ujug-ujug,” ujarnya.

Justru relevansinya kursus dilakukan pada awal tahapan. Kalau kursus dilakukan setelah tahapan pemilu dan pilkada 2024, malah tidak relevan karena penyelenggara pemilu dan pilkada 2029 bukan anggota KPU periode ini lagi.

Menurut Hasyim, kursus dan diklat tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berujung pada peningkatan kapasitas lembaga KPU. Kursus itu penting dilakukan pada awal tahapan pemilu, bukan setelah selesai tahapan pemilu selesai karena desain lima tahunan pemilu dan pilkada akan sejak 2024 adalah pemilu dan pilkada 2029.

”Justru relevansinya kursus dilakukan pada awal tahapan. Kalau kursus dilakukan setelah tahapan pemilu dan Pilkada 2024, malah tidak relevan karena penyelenggara pemilu dan Pilkada 2029 bukan anggota KPU periode ini lagi,” katanya.

Baca Juga: Anggota KPU-Bawaslu ke Luar Negeri, KIPP: Hanya Habiskan Anggaran

Sementara, mantan Ketua KPU, Arief Budiman, mengakui, KPU periode 2017-2022 pernah menjalin kerja sama dengan Northern Illinois University. Namun, kerja sama yang dilakukan saat itu dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Selain pelaksanaannya di luar tahapan pemilu, juga jumlah delegasi yang terbatas, peserta yang relevan untuk kepentingan jangka panjang. Pertimbangan lainnya, jumlah anggota KPU yang berada di Jakarta masih bisa kuorum, yakni minimal empat orang dari tujuh anggota KPU.

Pelaksanaanya pun perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Seperti kebijakan yang dilakukan KPU periode lalu dengan meniadakan anggaran untuk training ke luar negeri pada 2020 dan 2021 karena anggarannya banyak diuangkan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

”Di era saya saat menyusun anggaran, seingat saya tidak ada rancangan untuk program training ke Illinois tahun ini,” katanya. KPU periode 2017-2022 yang dipimpin Arief berakhir pada 12 April 2022.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Mantan Ketua KPU Arief Budiman

Arief mengatakan, training dan diklat merupakan hal yang penting, tetapi seharusnya tidak dilaksanakan bersamaan dengan jadwal tahapan pemilu. Saat sudah masuk tahapan pemilu, KPU mestinya konsentrasi melaksanakan tahapan pemilu. Kalaupun akan ada pelatihan, sebaiknya dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai.