Bawaslu Minta Dukungan Anggaran dan Keamanan ke Presiden

Presiden Joko Widodo disebut akan memenuhi permintaan dukungan Bawaslu. Kementerian dan lembaga terkait akan diminta untuk membahasnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menerima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu periode 2022-2027. Selain bersilaturahmi, pada kesempatan itu Bawaslu meminta sejumlah dukungan, baik secara material maupun substansi, dalam beberapa hal.

”Pertama anggaran. Dan, kedua, keamanan bagi pengawas di lapangan. Keamanan, keselamatan dalam melakukan pengawasan menjadi tanggung jawab bukan hanya Bawaslu, melainkan juga pemerintah dan kita semua,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pertama anggaran. Dan, kedua, keamanan bagi pengawas di lapangan. Keamanan, keselamatan dalam melakukan pengawasan menjadi tanggung jawab bukan hanya Bawaslu, melainkan juga pemerintah dan kita semua.

Rahmat menuturkan, Presiden Jokowi sangat mendukung hal tersebut. Kementerian dan lembaga terkait juga dipastikan akan berkoordinasi mengenai hal itu.

Berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan masalah daerah otonom baru (DOB), Bawaslu mengusulkan panitia pengawas ad hoc diturunkan usianya menjadi 17 atau 18 tahun. Bawaslu pun mengusulkan syarat pendidikan diturunkan menjadi SMP dan bukan SMA.

”Kenapa? Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Pak Presiden mengerti kesulitan Bawaslu dalam melakukan rekrutmen terhadap pengawas ad hoc kabupaten kota, apalagi daerah kepulauan, perbatasan, dan lain-lain,” kata Rahmat.

Baca juga: Tantangan Pemilu 2024 Mulai Dipetakan

Rahmat menambahkan, warga dengan jenjang pendidikan SMP dipastikan sudah dapat membaca, menulis, dan menghitung. Kemampuan dasar tersebut dibutuhkan penyelenggara di tingkat ad hoc, khususnya di tempat pemungutan suara (TPS). ”Kalau itu sudah terpenuhi, kita tidak akan kesulitan lagi merekrut teman-teman panwas TPS dan panwas kelurahan,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Jajaran Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022),

Pada kesempatan tersebut Rahmat menuturkan, Presiden Jokowi meminta Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi. Presiden Jokowi mengapresiasi ketika dulu pernah diperiksa.

”Itu bentuk ketegasan dari Bawaslu, katanya. Itu kenangan terbaik yang luar biasa bagi Pak Presiden ketika pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, itu diperiksa oleh (Bawaslu). Dan, beliau mengapresiasi (bahwa) inilah yang diperlukan ke depan; penegakan hukum yang tegas, kemudian para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan proses-proses kampanye, penggalangan massa, dan sebagainya,” ujar Rahmat.

Rahmat menegaskan, pesan Presiden Jokowi agar ada ketegasan penegakan hukum. ”Tidak melihat siapa saja, yang penting penyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Dan kami, Bawaslu dan pemerintah, mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi SARA, hoaks, dan juga black campaign yang harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi,” katanya.

Pesan Presiden Jokowi agar ada ketegasan penegakan hukum. Tidak melihat siapa saja, yang penting penyelenggaraan pemilu lebih baik lagi ke depan. Dan kami, Bawaslu dan pemerintah, mempunyai pandangan yang sama mengenai politisasi SARA, hoaks, dan juga black campaign yang harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi.

Bawaslu juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dan sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, pada 9 Oktober 2022.

Baca juga: Menjaga Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Saat ditanya terkait pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan turun gunung karena khawatir Pemilu 2024 terjadi kecurangan, Rahmat menuturkan bahwa tidak ada masalah mengenai hal tersebut. ”Semua turun gunung enggak ada masalah. Pak SBY, malah sebelum Pak SBY, Bu Mega mungkin juga turun gunung atau yang lain para politisi silakan turun gunung memastikan penyelenggaraan demokrasi kita berjalan lebih baik untuk menegakkan keadilan,” katanya.

Rahmat pun memastikan Bawaslu akan mengantisipasi kecurangan. Kehadiran Bawaslu adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kecurangan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Berkaitan persiapan sehubungan masa kampanye yang nantinya hanya 75 hari, Rahmat menuturkan, Bawaslu harus lebih siap. ”Tidak ada masalah (waktu kampanye lebih pendek) (karena) waktu persiapan masih setahun. Kampanye 75 hari, lebih pendek. Mau diperpanjang atau diperpendek, Bawaslu tidak ada masalah. Yang penting, dalam kampanye tersebut tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Terkait soal kebocoran data yang terjadi berulang, strategi dari Bawaslu adalah bekerja sama dengan pengampu, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Divisi Cyber Crime Mabes Polri untuk mengamankan sistem data di Bawaslu. ”Server di Bawaslu seperti apa, pasti kita akan melakukan itu. Insya Allah aman, sih, di Bawaslu,” katanya.

Tampilan di laman Bawaslu yang memang pernah dibajak menjadi pengalaman untuk pembelajaran. ”Ke depan, kami akan bekerja sama dengan BSSN, dengan teman-teman kampus, mungkin, yang punya kemampuan, fakultas IT, yang bisa membantu Bawaslu memperkuat sistem pengamanan pusat data dan informasi,” ujarnya.

Sehubungan data masyarakat yang banyak dicatut parpol, Rahmat mengatakan, hal tersebut sedang diproses dan diajukan untuk dihapus. ”Dan, banyak partai juga (bilang) mohon maaf ini tercatat, lalu sudah kita ambil kemudian dicoret oleh partai politik yang bersangkutan,” katanya.

Baca juga: Pengawasan Partisipatif Anak Muda Dinanti

Bawaslu pun meminta masyarakat untuk turut mengawal terus daftar di Sipol dan mengecek nomor induk kependudukan masing-masing apakah terdaftar dalam partai politik. Jika terdaftar padahal dia bukan anggota parpol tersebut, warga diminta melapor ke Bawaslu dan laporkan pada Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai gambaran, seperti diberitakan Kompas.id, Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung beberapa waktu lalu menerima empat laporan pencatutan identitas yang dilakukan partai politik menjelang Pemilu 2024. ”Sejauh ini yang melapor resmi baru empat. Kami selalu mengimbau warga untuk melaporkan kepada Bawaslu dan KPU untuk segera ditindaklanjuti,” kata Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kota Bandung Freddy di Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022).