Pengawasan Partisipatif Anak Muda Dinanti

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana diskusi bertajuk ”Partisipasi Anak Muda dalam Pemantauan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu mengajak generasi muda turut berpartisipasi untuk mengawasi dan mengedukasi publik tentang kepemiluan. Partisipasi mereka amat menentukan arah demokrasi mengingat lebih dari 50 persen pemilih Pemilu 2024 merupakan generasi muda.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan, arah kebijakan Bawaslu menyongsong Pemilu 2024 adalah memastikan kuatnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang bisa terjadi di sejumlah tahapan. Upaya itu penting agar pemilu berjalan dengan sehat demokratis.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Untuk itu, sejumlah strategi pencegahan disiapkan, termasuk dengan melibatkan generasi muda. Sebab, menurut Lolly, generasi muda memiliki kekuatan untuk menggerakkan dunia digital. Mereka bisa berperan untuk memastikan tidak ada kabar bohong atau hoaks dalam Pemilu 2024. Generasi muda mesti menyebarkan informasi yang valid dan mengedukasi publik, bukan justru menjadi bagian dari penyebar hoaks di media sosial.

”Kecanggihan tangan anak muda menggunakan gadget akan sangat penting jika digunakan untuk mengedukasi publik soal kepemiluan,” ujarnya saat membuka diskusi bertajuk ”Partisipasi Anak Muda dalam Pemantauan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, saat membuka diskusi bertajuk ”Partisipasi Anak Muda dalam Pemantauan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” di Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Bawaslu membuka diri kepada anak muda untuk berkolaborasi dengan Bawaslu di sejumlah tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. ”Kami membuka diri untuk kerja sama karena kami yakin demokrasi akan terwujud jika bersama-sama menuju satu tujuan,” katanya.

Baca juga: Sejumlah Tantangan Pemilu 2024 Masih Jadi PR

Tenaga Ahli Bawaslu, Lamlam Masropah, menambahkan, pengawasan pemilu memang menjadi tugas Bawaslu, tetapi sebagai pemilih tetap memiliki tanggung jawab moral mengawasi pelaksanaan pemilu. Sebab, pemilu merupakan hajat milik seluruh rakyat sehingga pengawasan dan pengawalan harus dilakukan agar pemilu berjalan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

”Partisipasi amat diperkukan mengingat penyelenggaraan pemilu yang luas, kompleks, dan potensi pelanggaran yang kian variatif,” katanya.

Tahapan krusial

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Ihsan Maulana, mengatakan, anak muda akan mendominasi pemilih pada Pemilu 2024. Dari daftar pemilih yang diperkirakan mencapai 210 juta orang, sekitar 56 persen merupakan generasi muda. Namun, biasanya anak muda hanya berpartisipasi dalam tahapan pemungutan suara. Padahal, idealnya, generasi muda terlibat dalam semua tahapan pemilu.

Visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan capres-cawapres seringkali dibangun tidak berdasarkan perspektif anak muda, padahal 56 persen pemilihnya adalah anak muda.

Menurut Ihsan, setidaknya ada tiga tahapan krusial yang harus diikuti oleh generasi muda, yakni pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Di tahap pencalonan, generasi muda sepatutnya mengambil peran dalam kandidasi calon presiden-wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Sebab, selama ini, seleksi kandidat caleg, capres, ataupun calon kepala daerah cenderung tidak demokratis.

”Visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan capres-cawapres seringkali dibangun tidak berdasarkan perspektif anak muda, padahal 56 persen pemilihnya adalah anak muda,” ujarnya.

Adapun pada tahapan kampanye, lanjut Ihsan, generasi muda perlu memastikan tidak adanya politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan golongan. Jika ada pelanggaran pemilu, mereka harus melaporkannya ke Bawaslu. Kehadiran generasi muda pun selayaknya bisa mendorong munculnya politik gagasan.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana berbicara dalam diskusi media bertajuk ”Sengketa Pilkada: Dalil Hoaks dan Model Baru Penggembosan Suara di Pilkada 2020” secara daring, Senin (25/1/2021).

”Dalam tahapan pemungutan suara, anak muda bisa mengambil sikap antigolput dan memilih kandidat yang memiliki visi dan misi yang berpihak pada generasi muda,” katanya.

Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Puji F Susanti mengatakan, memasuki tahun politik yang ditandai dengan dimulainya tahapan pemilu, sudah muncul hoaks. Jumlahnya diperkirakan meningkat pada 2023 ketika mendekati pemungutan suara pada 14 Februari 2024. ”Peran kami bukan memberikan pengawasan secara langsung, tetapi meningkatkan literasai dan kesadaran terhadap hoaks,” ujarnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo mengingatkan, anak muda harus mengambil peran dalam pelaksanaan pemilu, bukan sekadar menjadi penonton. Oleh karena itu, anak muda jangan sampai buta politik dan mudah terpengaruh dengan politisasi sara. Kedewasaan dalam berpolitik mesti diperkuat melalui peningkatan budaya diskusi, membaca, dan menulis.