Janji Kapolri Pasca-kasus Brigadir J

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo berjanji kasus pembunuhan Brigadir J akan menjadi momentum Polri berbenah. Selain sanksi tegas bagi oknum Polri yang melanggar, Kapolri menjanjikan transformasi pengawasan.

KOMPAS

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjadi pukulan keras bagi korps Bhayangkara. Kasus ini juga menguji kepemimpinan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Tak mau lagi kecolongan, Listyo menegaskan akan melakukan transformasi pengawasan.

Pernyataan ”ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tidak bisa kita perbaiki, ya, kita potong kepalanya” kembali diucapkan Listyo, Rabu (7/9/2022) malam. Kalimat tegas itu diucapkan di acara Satu Meja The Forum bertajuk ”Siasat Kapolri di Pusaran Kasus Sambo” yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo. Listyo diwawancarai khusus terkait perkembangan kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan bekas Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

”Ternyata, (pernyataan) itu tidak cukup. Sekarang, yang melanggar-melanggar langsung kami potong. Sudah begitu saja,” ucapnya.

Selain Listyo, hadir pula sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni; pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto; dan aktivis pro-demokrasi, Asfinawati.

Baca juga: Publik Menanti Kasus Brigadir J Segera Disidangkan di Pengadilan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers terkait tewasnya Brigadir J (Nofriansyah Yoshua Hutabarat) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Pernyataan ”ikan busuk mulai dari kepala” dari Kapolri pertama kali muncul saat masyarakat mengkritisi lambatnya pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tidak sebatas pernyataan, tujuh pejabat petinggi Polri dicopot karena efek kasus tersebut.

Begitu pula dalam kasus pembunuhan Nofriansyah, 97 personel Polri telah diperiksa karena dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara. Dari jumlah itu, 35 personel diduga melanggar. Mereka telah disidang secara maraton sejak akhir Agustus lalu.

Selanjutnya, empat polisi diberhentikan tidak dengan hormat melalui putusan sidang etik. Mereka, di antaranya, Irjen Ferdy Sambo; mantan anak buah Ferdy di Divisi Propam Polri, yaitu Komisaris Chuck Putranto dan Komisaris Baiquni Wibowo; serta Komisaris Besar Agus Nurpatria. Mereka diberhentikan karena terbukti merusak rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren Tiga, tidak profesional dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta melakukan pemufakatan untuk menghalangi penyidikan.

Evaluasi

Tidak berhenti di situ, Listyo menegaskan, setelah pembunuhan Nofriansyah, Polri telah melakukan evaluasi. Salah satunya adalah transformasi di bidang pengawasan untuk mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum di Polri.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tersangka Ferdy Sambo (kiri) dan tersangka Putri Candrawathi saat mengikuti rangkaian rekonstruksi pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Rumah Dinas Polri, Jalan Duren Tiga Utara, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022).

Dalam konteks kasus Nofriansyah, menurut dia, sejak awal Polri telah melibatkan pengawasan eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. ”Khusus untuk kasus FS, (Ferdy Sambo), kami minta semua pihak ikut mengawasi. Dari proses kami, kemudian nanti pindah ke kejaksaan. Pada saat sidang, otomatis publik mengawasi. Untuk hal-hal lain, kami terbuka menerima pengaduan dari luar. Kami berikan ruang untuk melaporkan,” katanya.

Adapun di internal Polri, di luar Divisi Propam, sudah ada pengawasan dari Inspektorat Pengawasan Umum. Selain itu, ada pula pengawasan oleh Komisi III DPR atau Komnas HAM. ”Mekanisme itu (pengawasan) sudah berjalan. Tinggal memperkuat saja,” ucapnya.

Listyo pun mengakui, peristiwa pembunuhan Nofriansyah merupakan pukulan keras bagi Polri. Oleh karena itu, Listyo bertekad menuntaskan kasus ini agar kepercayaan publik bisa kembali menguat. Selain menurunkan kepercayaan masyarakat, dampak kasus ini juga menyerang marwah Polri.

Jajak pendapat Litbang Kompas pada 23-26 Agustus 2022 menunjukkan, hanya 51,6 persen responden yang menyatakan citra Polri baik. Angka ini di bawah citra Polri di survei tatap muka Kompas sebelum kasus pembunuhan Nofriansyah, di mana angkanya cenderung selalu di atas 60 persen (Kompas, 5/9/2022).

Baca juga: Urgensi Menjaga Marwah Polri

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu saat mengikuti rangkaian rekonstruksi pembunuhan Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Rumah Dinas Polri, Jalan Duren Tiga Utara, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2022).

Namun, Listyo menampik bahwa penegakan hukum atas peristiwa Sambo ini membuat soliditas Polri terkoyak. Awalnya, memang ada intimidasi dari pihak yang membela Sambo, tetapi setelah hambatan-hambatan itu dibereskan, seluruh anggota Polri disebutnya solid untuk menuntaskan perkara ini. Semua juga solid untuk mengembalikan marwah kepolisian dengan memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Momentum berbenah

Peristiwa ini juga ditekankan Listyo akan menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah. Selanjutnya, laporan tentang polisi yang menggunakan narkoba dan terlibat judi akan diusut, dibongkar, dan dijatuhi sanksi tegas. Bahkan, Listyo telah meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan membantu menelusuri, terutama soal spekulasi bisnis judi online yang disebut melibatkan sejumlah pejabat Polri, seperti marak tersebar di dunia maya.

Ia menegaskan, kesalahan yang diperbuat oleh segelintir oknum Polri tak boleh ikut merusak 430.000 anggota polisi lain. ”Pilihannya tinggal mau ikut gerbong atau tidak. Kalau tidak mau ikut gerbong, ya, keluar,” katanya.

Bambang Rukminto menyebut, komitmen Kapolri yang konsisten dan telah dibuktikan niscaya bisa mengembalikan optimisme masyarakat. Persoalannya, Kapolri juga harus mengantisipasi pengaruh Ferdy yang diduga mengakar sampai ke daerah-daerah. Sebab, pada saat menjabat Kadiv Propam Polri, Ferdy bisa merekomendasikan personel polisi untuk promosi atau demosi.

Ruang serangan balik dari Ferdy seperti saat proses hukum di pengadilan juga perlu diantisipasi. Bisa saja, menurut dia, Ferdy memanfaatkan ruang itu untuk menyerang balik Kapolri dan jajarannya.

Ahmad Sahroni pun meminta publik untuk terus mengawal kasus ini hingga kelak diputuskan di pengadilan.

Menurut dia, jika pada awal-awal penanganan kasus Kapolri terkesan dibohongi oleh Ferdy, hal itu dinilainya wajar karena biasanya atasan selalu percaya pada anak buah.

Dalam konteks kasus ini, Kapolri bahkan sudah dua kali menanyakan kebenaran peristiwa kepada Ferdy. Jawabannya selalu sama bahwa dia tidak terlibat. ”Ini adalah dampak dari kebohongan luar biasa yang dilakukan oleh FS. Dia membeberkan cerita yang membuat prank kepada semua orang,” tambahnya.