Kisruh di PPP belum tampak akan mereda. Suharso Monoarfa menegaskan masih menjabat Ketua Umum PPP, sedangkan Mardiono mendaftarkan kepengurusan baru PPP ke Kemenkumham.
JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah politisi senior dan elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Mardiono dan Suharso Monoarfa segera islah untuk mencegah kisruh di internal partai akibat pergantian ketua umum berlarut-larut. Pengalaman konflik pada 2014-2016 yang berimbas pada penurunan drastis raihan suara dan kursi PPP di Pemilu 2019 harus jadi pelajaran agar tak terulang kembali di Pemilu 2024.
Dorongan agar Mardiono dan Suharso segera berembuk, salah satunya disampaikan politisi senior PPP, Akhmad Muqowam, saat dihubungi, Selasa (6/9/2022).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Internal PPP kembali bergejolak setelah Suharso tak lagi menjabat Ketua Umum PPP. Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, 4-5 September 2022, Suharso digantikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Muhammad Mardiono.
Muqowam mengingatkan, situasi di internal PPP saat ini justru akan merugikan PPP karena partai akan dilihat tidak stabil dari dalam serta menjadi tidak aman bagi kader-kader lain yang masih sayang dengan PPP dan orang lain yang ingin masuk ke PPP. ”Kasihan mereka itu. Untuk itu, semua kepentingan harus bermuara pada kepentingan partai, tidak ada yang lain,” katanya.
Akhmad Muqowam saat masih menjabat Ketua Komite I DPD tengah berbicara dalam dialog dengan perangkat desa dan Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (21/2).
Menurut dia, Suharso sebagai manusia memiliki kesalahan, tetapi juga hal baik. Suharso juga memiliki perasaan, hati, dan keinginan besar untuk menjaga PPP. Dengan begitu, semua seharusnya bersatu dan tidak perlu ada pihak-pihak yang ikut mengoyak-oyak keutuhan partai secara sepihak. Apalagi, Suharso dan Mardiono merupakan teman baik.
“Pak Suharso dan Pak Mardiono, kan, secara personal baik. Jadi, saya yakin, ini seharusnya bisa diselesaikan pula secara baik. Hal-hal itu, kan, mesti ditabayunkan, dikomunikasikan,” ucap Muqowam.
Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi juga mendorong Suharso, Mardiono, dan para senior partai berembuk. Perbedaan pandangan di internal partai jangan sampai menjadi pemicu munculnya dualisme kepengurusan partai seperti di periode sebelumnya. Akibat dualisme yang terjadi pada 2014-2016, raihan suara dan kursi PPP di Pemilu 2019 menurun drastis menjadi tinggal 19 kursi di DPR dari sebelumnya di Pemilu 2014, PPP bisa meraih 39 kursi.
Daftarkan kepengurusan
Pada Selasa (6/9) siang, PPP di bawah kepemimpinan Mardiono menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Mukernas PPP di Serang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam struktur kepengurusan baru itu, posisi Suharso sebagai Ketua Umum PPP sudah digantikan oleh Mardiono.
Para kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan hari lahir (Harlah) ke-46 PPP di Ecovention Ocean Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Kamis (28/2/2019).
Berkas kepengurusan baru PPP itu diserahkan langsung oleh Mardiono yang didampingi sejumlah elite PPP pendukungnya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman membenarkan penyerahan berkas itu.
Mardiono mengatakan, penyerahan daftar kepengurusan baru PPP dan dokumen-dokumen persyaratan lain telah sesuai seperti diamanatkan Undang-Undang Partai Politik. Lahirnya kepengurusan baru juga diklaimnya telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Dalam kepengurusan baru, ditegaskannya, hanya ada perubahan di posisi Ketua Umum PPP. Adapun Suharso tidak lagi menjabat di struktur kepengurusan PPP agar fokus menjalankan tugas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membenarkan perubahan hanya pada posisi ketua umum. Jabatan lain masih dipegang pengurus lama. Karena itu, Arsul tidak sependapat apabila internal PPP disebut sedang konflik. Sebab, jika sedang konflik, akan ada sejumlah nama yang ikut tergeser di kepengurusan baru.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan keterangan terkait penggantian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
”Tetapi, ini, kan, enggak ada. Sebab, kami tak menganggap kami sedang bertengkar atau apa. Kalau ini sedang konflik, pecah atau apa, pasti kami main gusur-gusuranlah,” ujar Arsul.
Selain tak ada perubahan drastis kepengurusan, di kepengurusan baru, posisi Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang ditinggalkan Mardiono juga masih dikosongkan. Ia berharap posisi itu dijabat Suharso.
”Kami masih berharap Pak Suharso menyampaikan, ’Ya sudah saya di situ saja.’ Masalah akan selesai,” ucapnya.
Masih ketua umum
Pada Selasa (6/9) pagi, Suharso tiba-tiba muncul di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PPP yang tengah mengikuti bimbingan teknis di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Kepada para anggota legislatif yang hadir, Suharso menegaskan bawah ia masih Ketua Umum PPP.
Dalam video yang diterima Kompas, terlihat Suharso berdiri di depan panggung dan berbicara di hadapan para kader PPP yang hadir. Ia menegaskan, informasi terkait pergantian ketua umum PPP yang belakangan beredar tidak benar. ”Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya masih ketua umum. Sekali lagi, saya adalah Ketua Umum PPP yang diberi mandat oleh Muktamar IX PPP pada Desember 2020,” ucap Suharso.
Atas pernyataan ini, sebagian anggota legislatif PPP yang hadir terdengar mendukungnya. Namun, ada pula yang meminta agar Suharso keluar dari ruangan. Mereka pun tak menghiraukan pernyataan Suharso. Adu mulut di antara kader PPP tak pelak tak terhindarkan. Di tengah perdebatan itu, Suharso melanjutkan pidatonya.
Suharso mengaku telah melakukan kalibrasi atas semua informasi mengenai penggantian ketua umum PPP. Ia juga telah memberikan kesempatan kepada mereka yang mencoba menggantinya dari posisi ketua umum untuk tabayun. Selain itu, ia juga berharap agar persoalan yang terjadi di internal PPP tidak mencatut nama Presiden Joko Widodo dan lembaga negara lain.
”Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur hal semacam ini,” ucapnya.
Suharso mengingatkan, upaya penggantian posisi dirinya sebagai ketua umum melanggar seluruh aturan dalam AD/ART PPP. Ia meminta agar tidak ada yang memprovokasi para kader PPP ke hal-hal yang tidak benar. ”Kami tidak ingin konflik lagi. Kami sudah lelah. Pemilu sudah dekat. Kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi, minggir,” kata Suharso.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, sebenarnya yang diundang ke acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia sama sekali tidak mengetahui mengenai rencana kedatangan Suharso. Suharso, menurut dia, tiba-tiba masuk ke ruangan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F02%2F28%2Fd48deac7-7247-4411-b96e-c9d52f99816e_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F09%2F05%2Fd673a0e0-b33a-4353-9f80-0dedb8af7510_jpg.jpg){kind=logo}
