Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Nonyudisial dinilai Komnas HAM tidak memadai, baik secara konseptual maupun prosedur penyelesaiannya.

Memuat data...

Meskipun UU Perampasan Aset belum ada, hal itu tidak boleh menghalangi upaya pemerintah memburu aset-aset terkait BLBI. Hanya saja, jika ada UU itu, upaya pemerintah dinilai akan jadi lebih mudah.

Memuat data...

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang bertugas menagih dan memburu aset-aset terkait BLBI dengan nilai total Rp 108 triliun. Namun, upaya itu akan penuh liku.

Memuat data...

Inspeksi mendadak membuktikan barang terlarang masih kerap diselundupkan ke fasilitas pemasyarakatan di Manado. Investigasi akan mengungkap pihak-pihak yang terlibat menyalurkan barang itu ke tangan tahanan.

Memuat data...

Problem kewarganegaraan ganda seperti dalam kasus calon bupati Sabu Raijua terpilih, Orient, masih memungkinkan terulang. Pemerintah bersikap pasif dalam mengecek status kewarganegaraan seseorang.

Memuat data...

Dokumen hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat idaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Senin kemarin. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berjanji mengkajinya secara seksama dan tegakan aturan secara profesional.

Memuat data...

Partai Demokrat Sumatera Selatan menyatakan dukungannya kepada Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono dan menolak hasil kongres luar biasa di Sumut. Tiga ketua DPC di Sumsel yang ikut KLB pun dipecat.

Memuat data...

Moeldoko disarankan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan agar publik tidak meragukan obyektivitas keputusan pemerintah terkait persoalan di Demokrat.

Memuat data...

Salah satu syarat pendaftaran kepengurusan partai di Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017, dinilai tidak terpenuhi. Syarat dimaksud, surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik.

Memuat data...

Kementerian Hukum dan HAM akan bertindak profesional dalam menangani dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Pemerintah akan menilai kepengurusan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Halaman 1