Tiba-tiba Muncul di Hadapan Kader PPP, Suharso: Saya Masih Ketua Umum

Suharso Monoarfa menegaskan bahwa ia masih Ketua Umum PPP yang diberi mandat oleh Muktamar IX pada Desember 2020.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS — Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan berlanjut. Suharso Monoarfa yang diberhentikan melalui forum Musyawarah Kerja Nasional di Kabupaten Serang, Banten, Senin kemarin, tiba-tiba muncul di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari PPP yang tengah mengikuti bimbingan teknis di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). Kepada para anggota legislatif yang hadir, Suharso menegaskan bawah ia masih Ketua Umum PPP.

Dalam video yang diterima Kompas, Selasa pagi, terlihat Suharso berdiri di depan panggung dan berbicara di hadapan kader PPP yang tengah mengikuti acara bimbingan teknis bagi anggota DPRD dari Fraksi PPP se-Indonesia. Ia menegaskan bahwa informasi terkait pergantian Ketua Umum PPP yang belakangan beredar, tidak benar.

”Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya masih ketua umum. Sekali lagi, saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diberi mandat oleh Muktamar IX PPP pada Desember 2020 lalu,” ujar Suharso.

Infografik Kronologi Penggantian Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP

Sejumlah elite PPP membenarkan kejadian yang terekam dalam video tersebut. Para pendukung Suharso bersorak sorai mendengar pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut.

Namun, tidak semua anggota legislatif yang hadir menerima kedatangan Suharso. Sebagian peserta bimbingan teknis, terutama yang berada di barisan belakang, malah meminta agar Suharso keluar dari ruangan. Mereka tak menghiraukan pernyataan Suharso dan menginginkan agar acara bimtek dilanjutkan kembali.

Adu mulut di antara kader PPP tak terhindarkan. Para pendukung Suharso kemudian berteriak meminta seluruh kader menghormati Suharso yang menurut mereka masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP. Di tengah perdebatan itu, Suharso melanjutkan pidatonya.

Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya masih ketua umum. Sekali lagi, saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diberi mandat oleh Muktamar IX PPP pada Desember 2020.

Suharso mengaku telah melakukan kalibrasi atas semua informasi mengenai penggantian Ketua Umum PPP. Ia juga telah memberikan kesempatan kepada mereka yang mencoba menggantinya dari posisi ketua umum untuk bertabayun. Ia berharap agar persoalan ini tidak mencatut nama Presiden Joko Widodo serta lembaga-lembaga negara lain.

”Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini,” tutur Suharso.

Sebelumnya, kisruh baru di tubuh PPP muncul setelah setelah penggantian Suharso dari posisi Ketua Umum PPP dalam forum Mukernas PPP di Kabupaten Serang, Banten, yang digelar Minggu (4/9) sore hingga Senin (5/9) dini hari. Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Muhammad Mardiono, ditetapkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Baca Juga: Suharso Monoarfa Dilengserkan, Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketua Umum PPP

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (tengah) didampingi Sekjen PPP Romahurmuzy (kanan) menerima dukungan dari Koordinator Forum DPW PPP, Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suryadharma Ali di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Suharso mengingatkan, upaya penggantian posisi dirinya sebagai ketua umum itu melanggar seluruh aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Ia meminta agar tidak ada yang memprovokasi para kader PPP ke hal-hal yang tidak benar. ”Kami tidak ingin konflik lagi. Kami sudah lelah. Pemilu sudah dekat. Kita harus konsolidasi. Yang tidak mau konsolidasi, minggir,” kata Suharso.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyesalkan tindakan Suharso yang memanfaatkan acara bimtek untuk merespons pemberhentian sebagai ketua umum. Sebab, menurut Arsul, bimtek merupakan agenda partai politik yang dibiayai negara. Tidak seharusnya dicampuri dengan urusan internal partai.

”Acara bimtek yang dibiyai negara tidak dicampur dengan soal-soal internal partai. Bimtek, kan, acara capacity building, bukan acara partai. Tetapi, acara bimtek yang dimafaatkan oleh Pak Suharso,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberikan keterangan terkait pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku, sebenarnya yang diundang ke acara bimtek adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia juga tidak mengetahui kedatangan Suharso. Suharso disebut masuk secara tiba-tiba ke ruang bimtek.

Meski demikian, ia mengaku sempat bertemu dengan Suharso di ruang transit. Di ruang transit tersebut juga masih ada Sandiaga. ”Ketemu, ya, biasalah salaman, kan, kami gak ada masalah sebenarnya. Perbedaan politik hal yang biasa, perbedaan pandangan,” katanya.

Baca Juga: Konflik Internal Perburuk Masa Depan PPP

Ia pun menegaskan, acara bimtek merupakan acara murni fraksi untuk kegiatan mendengarkan materi-materi. Acara itu merupakan agenda politik yang dibiayai negara. “Jadi, tidak boleh sembarangan. Kan, mereka (kader PPP) datang ke sini pakai uang negara. Itu yang saya jaga. Jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.