Kemiskinan Ekstrem Terkonsentrasi di Pesisir, Wapres Dorong Pemberdayaan Nelayan

Wapres Amin menyampaikan, jika kita fokus membangun pesisir melalui pemberdayaan nelayan, akan mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Tak kurang dari 69,3 persen kemiskinan ekstrem tersebar di daerah pesisir.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Perahu nelayan disandarkan di Dermaga Cipatujah di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Dari target penurunan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022, sebanyak 69,3 persen atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir. Total jumlah penduduk miskin ekstrem di pesisir adalah sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Persentase kemiskinan ekstrem tertinggi berlokasi di kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.

”Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).

Pada tahun 2021, penurunan kemiskinan ekstrem ditargetkan pada 35 Kabupaten di tujuh Provinsi. Pada tahun 2023 ditargetkan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. ”Pemerintah berkomitmen untuk berperang melawan kemiskinan ekstrem ini. Bapak Presiden telah menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024,” kata Wapres.

Menurut Wapres, potensi kelautan Indonesia sangat besar. Luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.

Namun, potensi kelautan dan perikanan yang besar belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti, dengan pola kerja yang berisiko tinggi. Nilai tukar nelayan (NTN) sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022.

Baca juga: Menyelesaikan Kemiskinan

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).

Nilai tukar nelayan tercatat sedikit naik sejak April 2020, dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. Di tengah situasi pandemi, nilai tukar nelayan mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil. Walaupun demikian, jumlah nelayan tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan tahun 2018 sekitar 2,637 juta bertambah menjadi 2,849 juta di tahun 2020 atau meningkat 8,04 persen.

Wapres menambahkan bahwa salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekitar 60 persen biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu, nelayan juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan, serta terkendala perubahan iklim.

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pemberdayaan nelayan

Menurut Wapres, strategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, serta penguatan kelembagaan. Partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak diperlukan guna mendukung upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem.

”Saya mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Serikat Nelayan Nahdatul Ulama. SNNU dapat mengambil peran strategis untuk memberikan khidmat dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, dan turut bekerja bersama pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dari Indonesia di tahun 2024,” ujar Wapres.

SNNU diharapkan bisa membuat program/kegiatan dengan melibatkan nelayan, bukan semata-mata program yang dibentuk dan diturunkan dari serikat nelayan. Program pemberdayaan masyarakat yang ideal dan berkelanjutan adalah jika masyarakat penerima program merasa memiliki bersama program tersebut. Jika program tersebut melibatkan nelayan, penghidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan nelayan juga akan meningkat.

Baca juga: Akurasi Data Diprioritaskan untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Aktivitas nelayan di kawasan pesisir Bandar Lampung pada Kamis (1/9/2022).

Wapres juga berharap SNNU mendorong nelayan untuk berkelompok atau berkoperasi untuk meningkatkan daya tawar dan keberlanjutan usaha perikanan. Nelayan perlu didorong untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memperhatikan konsep ekonomi biru dan penangkapan ikan secara terukur. Selain itu, kapasitas SDM nelayan perlu didongkrak melalui pemberian pendampingan usaha, akses pemasaran, serta pengetahuan dan teknologi tentang penangkapan dan pengolahan ikan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum SNNU, Wicaksono, menyebut bahwa nelayan masih menjadi kelompok termarjinalkan. ”Kondisinya nelayan-nelayan kita yang selalu jadi lahan-lahan politik. Kita lihat calon presiden dan calon wakil presiden, anggota DPR, kalau mereka mau nyalon datangnya ke siapa? Petani dan nelayan, karena massanya paling besar, tapi setelah mereka menjabat, mereka lupa,” ujarnya.

Untuk memberdayakan masyarakat nelayan, Rakernas SNNU akan membuat 28 badan usaha milik nelayan di 28 provinsi. ”Hari ini, melalui rakernas kita, insya Allah sesuai dengan arahan Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) di pelantikan sebelumnya, bahwa NU akan memiliki badan usaha. Hari ini sampai besok, kita akan membuat 28 badan usaha milik nelayan,” kata Wicaksono.

Dengan berkembangnya badan usaha milik nelayan ini, Wicaksono berharap konglomerasi tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang. Mayoritas saham badan usaha milik nelayan ini akan dimiliki oleh Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Pemegang saham minoritas adalah pengurus-pengurus yang aktif.

”Isi pemegang saham yang lain adalah nelayan-nelayan binaan kita melalui koperasi-koperasi nelayan, melalui serikat-serikat nelayan kecil-kecil di bawah ini. Jadi, berkembangnya perusahaan kita nanti itu, berkembang juga nelayan kita,” kata Wicaksono.

Selain penyusunan program kerja, dalam rangkaian rakernas ini juga akan dilakukan penandatanganan kerja sama SNNU dengan perusahaan perikanan Aruna. Rakernas juga akan mengadakan pembagian ikan secara gratis sebanyak 1 ton hasil kerja sama SNNU dengan Sari Kreasi Boga.