Sekjen PDI-P Sebut Pilpres 2024 Idealnya Hanya Dua Paslon

PDI-P siap berkontestasi jika Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasangan calon. Hanya, di tengah beratnya ujian bangsa, idealnya hanya dua paslon agar pemilu berlangsung cepat.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Petugas mengecek kualitas surat suara Pilpres 2019 saat pencetakan surat suara di Jakarta, Minggu (20/1/2019). Pilpres 2019 sama dengan 2014, hanya diikuti dua pasangan calon presiden-wakil presiden.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam situasi pemulihan ekonomi dan ketidakpastian global, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, idealnya, Pemilihan Presiden 2024 dilakukan secara demokratis, cepat, dan kredibel. Untuk itu, perlu dipastikan Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

”Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini meski PDI Perjuangan siap bertanding dengan dua atau tiga paslon (pasangan calon presiden-wakil presiden),” ujar Hasto seusai diskusi bertajuk ”Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi, dan Proyeksi” di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Apabila ada tiga paslon, lanjut Hasto, pada putaran kedua dipastikan akan terjadi negosiasi politik baru. ”Jadi, kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja,” katanya.

Baca juga: Tekad Bulat PDI-P Mengejar ”Hattrick” Kemenangan Pemilu

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto

Ia menyinggung terkait adanya pendapat bahwa lebih dari dua pasangan calon demi menghindari politik identitas. Menurut dia, politik Indonesia justru harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik harus membangun peradaban.

”Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban,” tutur Hasto.

Hasto menegaskan, berapa pun paslon pada Pilpres 2024, PDI-P akan selalu siap. Namun, ia mengingatkan bahwa politik harus melihat konteks. Bangsa ini baru mengalami pandemi Covid-19 beserta dampaknya yang sangat dahsyat. Pemulihan ekonomi juga belum begitu baik, begitu pula persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina dan ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan yang harus menjadi perhatian bersama.

Baca juga: Kiat ”Total Football” PAN dan Janji Kejutan Saat Rakernas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan seusai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Hasto mengajak seluruh anak bangsa untuk meningkatkan kualitas demokrasi politik. Politik harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu.

”Pemilu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah. Kualitas pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui pemilu. Semakin pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas pemilu,” ujar Hasto.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto kembali menegaskan, soal koalisi ataupun usungan capres-cawapres dari PDI-P belum akan diputuskan. PDI-P saat ini masih fokus melakukan safari politik yang dipimpin Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.

”Mbak Puan dalam rakernas (rapat kerja nasional) diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) untuk bersilaturahmi kepada semua ketua partai. Selebihnya, kami tidak berani melakukan langkah-langkah yang spekulatif karena kami adalah barisan yang siap mendapat perintah,” tutur Bambang.

Setelah berkunjung ke Nasdem beberapa waktu lalu, Puan dikabarkan akan melanjutkan safari politik ke Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menghadiri Silaturahim Nasional Partai Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya dengan PDI-P terus berkomunikasi sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan. Meskipun PPP kini sudah berada di Koalisi Indonesia Bersatu (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan PPP), KIB bukan koalisi tertutup.

”Bukan koalisi tertutup itu artinya bisa kemudian ada partai lain yang masuk ke dalam KIB karena dengan partai yang mungkin lebih dari satu atau partai besar, seperti PDI-P kemudian katakanlah ber-merger, kalau istilah perusahaan itu melakukan penggabungan namanya, nanti menjadi tetap KIB atau koalisi lainnya, itu menjadi urusan lain,” ujar Arsul.

Baca juga: Rakyat Berembuk Cari Capres, Parpol Pun Menuai Hasil

Saat ditanya apakah tiga partai di KIB kemungkinan akan mundur di tengah jalan, Arsul tidak menjawab gamblang. Namun, ia menggarisbawahi bahwa politik akan selalu dinamis. ”Kami itu mengatakan segala sesuatu itu tidak mungkin atau final setelah mendaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.