Manuver PDI-P Bisa Mengubah Peta Koalisi

Partai Nasdem bakal jadi partai pertama yang dikunjungi PDI-P dalam kerangka penjajakan koalisi Pilpres 2024. Nasdem akan sampaikan tiga bakal capresnya dalam pertemuan.

KOMPAS

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dijadwalkan akan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Senin, 22 Agustus 2022. Pertemuan yang akan berlangsung di Nasdem Tower itu akan membahas berbagai persoalan negara dan konsolidasi Pilpres 2024.

JAKARTA,KOMPAS - Hari ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P akan memulai penjajakan kerja sama dengan partai politik lain untuk membangun koalisi pencalonan presiden-wakil presiden di Pemilihan Presiden 2024. Manuver PDI-P ini diprediksi bisa mengubah peta poros koalisi partai politik, termasuk dua koalisi yang kini telah terbentuk.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani seusai jalan santai bersama awak pers di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/8/2022), mengatakan, pada Senin (22/8), dirinya akan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan ini menjadi tanda dimulainya silaturahmi Puan kepada para ketua umum (ketum) partai lain.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut Puan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak akan ikut dalam pertemuan dengan Surya Paloh karena dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P pada akhir Juni lalu, dirinya telah dimandatkan untuk menjalin komunikasi dengan semua ketum parpol. ”Silaturahminya tentu saja silaturahmi kekeluargaan untuk membangun Indonesia lebih baik,” ujar Puan.

Baca juga: Tekad Bulat PDI-P Mengejar ”Hattrick” Kemenangan Pemilu

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada awak pers usai jalan santai bersama awak media di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (21/8/2022).

Namun, ia tak memungkiri, pertemuan dengan para ketum parpol merupakan bagian dari penjajakan kerja sama politik untuk Pilpres 2024. Hanya terkait calon presiden-wakil presiden yang akan diusung PDI-P baru akan diumumkan tahun depan, dan keputusannya akan diserahkan kepada Megawati.

”Pengumuman capres dan cawapres sesuai aturan dari Komisi Pemilihan Umum, baru tahun depan, Oktober sampai November. Kita tunggu saja di situ. Semua calon itu masih bisa berubah,” kata Puan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menambahkan, dalam safari politik PDI-P nantinya, akan diutamakan berdialog dengan parpol-parpol pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Safari politik PDI-P ke partai lain ini paling tidak akan dijadwalkan setiap minggu. Sejumlah hal akan dibahas dalam dialog politik tersebut, mulai dari berbagai persoalan bangsa, hingga langkah-langkah konsolidasi menjelang Pilpres 2024.

Terkait capres-cawapres yang akan diusung PDI-P, Hasto merujuk pada pengalaman pada pemilu sebelumnya. Sebagai gambaran pada Pilpres 2014, PDI-P memutuskan nama capres terlebih dahulu. Setelah itu, untuk sosok cawapres, akan dibahas bersama dengan sejumlah partai dalam koalisi.

ANTARA/RUSMAN DJONY

Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan pertemuan dan jamuan makan malam dengan dengan ketua umum partai politik koalisi (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).

Atas rencana kunjungan Puan bertemu Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate menyambut baik. ”Komunikasi politik suatu hal yang baik dan perlu dilakukan intens,” katanya.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menambahkan, Nasdem terbuka berdialog dan bekerja sama dengan parpol lain, termasuk PDI-P. Apalagi kerja sama dengan PDI-P sudah lama terjalin. ”Secara historis, kan, Nasdem dan PDI-P banyak kesamaan. Jadi, ya, namanya dialog, ya, mencari kesamaan, bukan perbedaan,” tutur Willy.

Salah satunya, Nasdem akan mencari kesamaan terkait tiga nama bakal capres yang telah diputuskan dalam Rakernas Nasdem, Juni lalu. Dari ketiga bakal capres itu, salah satunya kader PDI-P yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dua nama lainnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Menunggu langkah PDI-P

Ditemui saat peluncuran lembaga Algoritma Research and Consulting di Jakarta, Minggu (21/8), Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, langkah PDI-P membuka komunikasi dengan parpol lain akan memperjelas poros koalisi.

Baca juga: Koalisi Dini, Ikhtiar Parpol Lepas dari Bayang-bayang Figur Capres

Meski saat ini sudah terbentuk dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu serta koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, tidak bisa dimungkiri semua partai menunggu langkah PDI-P. PDI-P, menurut Aditya, berperan sentral karena posisinya sebagai pemegang suara terbanyak sekaligus satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres tanpa berkoalisi.

Bahkan, lanjut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting ini, terbuka potensi PDI-P mengubah peta poros koalisi yang sudah terbentuk. Bukan hanya kemungkinan PDI-P bergabung dengan salah satu koalisi, melainkan terbuka kemungkinan parpol yang sudah berkoalisi atau belum, justru bergabung dengan PDI-P.

”Langkah PDI-P ini baik untuk mempercepat pembentukan koalisi yang diharapkan, termasuk juga mempercepat munculnya sosok capres dan cawapres yang akan diusung parpol-parpol,” katanya.

Musyawarah rakyat

Sementara itu, setidaknya 18 kelompok sukarelawan pendukung Presiden Jokowi di pilpres lalu akan menjaring nama-nama capres-cawapres melalui musyawarah rakyat (musra) di semua provinsi, mulai 28 Agustus 2022 hingga awal Maret 2023.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Banner bertuliskan 2024 Satu Komando Ikut Pak Jokowi dipasang di Stadion Gelora 10 November saat berlangsung Konser Satu Komando Sapu Lidi, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/8/2022). Sapu Lidi merupakan wadah gabungan relawan Surabaya Raya yang berjanji setia, Satu Komando Ikut Jokowi 2024.

Ketua Panitia Nasional Musyawarah Rakyat Indonesia Panel Barus mengatakan, musra digelar karena pihaknya tidak ingin urusan arah bangsa ke depan justru hanya ditentukan dan menjadi konsumsi para elite politik.

Setelah terjaring dari musra, selanjutnya nama-nama itu akan dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi. Menurut rencana, pada Mei 2023, baru akan diumumkan hasilnya. ”Parpol baru daftar capres pada November 2023. Jadi, masih ada waktu enam bulan bagi parpol untuk mempertimbangkan hasil musra kami,” kata Panel.

Ganjar, Anies, dan Prabowo masih di puncak

Hasil survei Berdasarkan survei perdana Algoritma Research and Consulting yang dipublikasikan pada Minggu (21/8) tiga besar elektabilitas tokoh potensial capres diisi oleh Ganjar Pranowo (27,7 persen), Anies Baswedan (18,2 persen), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (14,3 persen). Survei dilakukan terhadap 1.206 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 23 Juli—5 Agustus lalu.

Elektabilitas ketiga tokoh itu sejalan dengan persepsi masyarakat tentang latar belakang figur yang dianggap layak untuk menjadi capres. Mayoritas atau 37,5 persen responden menganggap sosok yang layak menjadi presiden berlatar belakang kepala daerah, disusul dengan 19,3 persen responden yang memilih figur dari militer.

Baca juga: Menembus "Belantara" Pemilu dengan Data Saintifik

MARINA EKATARI

Dari kiri ke kanan: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto

Direktur Riset dan Program Algoritma Research and Consulting Fajar Nursahid mengatakan, meski tiga tokoh tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi, namun publik masih melihat permasalahan dalam kompetensi mereka.

Ketika ditanya tentang empat kemampuan yang harus dimiliki seorang capres dalam menyelesaikan masalah bangsa, tidak ada satu pun figur yang mendapatkan penilaian lebih dari 50 persen. Kemampuan yang dimaksud adalah mengatasi polarisasi masyarakat, pemulihan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan membawa peran Indonesia ke dunia internasional.

Contohnya, untuk mengatasi polarisasi masyarakat, pemulihan ekonomi, dan pemberantasan korupsi, nilai tertinggi diraih Ganjar dengan skor 35 persen, 28,5 persen, dan 29,3 persen. Sementara untuk membawa peran Indonesia ke dunia Internasional, Anies mendapatkan skor tertinggi, yakni 23,9 persen.

“Gap yang ada pada kemampuan tiga besar itu menandakan bahwa (elektabilitas) mereka masih keropos. Apakah ada cara untuk mendorong calon lain di luar ketiga orang itu, yang jelas peluangnya masih ada,” kata Fajar.