logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊTim Penyelesaian Kasus HAM...
Iklan

Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Dikhawatirkan Mempertebal Impunitas

Argumen bahwa Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, tak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, dianggap hanya retorika.

Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NIKOLAUS HARBOWO, KURNIA YUNITA RAHAYU
Β· 1 menit baca
Para aktivis Aksi Kamisan kembali berkumpul menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dengan mengangkat tema menuntut pemerintah menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, Kamis (15/11/2018).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para aktivis Aksi Kamisan kembali berkumpul menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, dengan mengangkat tema menuntut pemerintah menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS β€” Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu melalui keputusan presiden dikritik. Pembentukan tim dinilai hanya akan mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu yang belum dituntaskan negara.

”Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu dan tidak mau menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Alih-alih merangkai kepingan fakta dan informasi untuk mengakselerasi mekanisme yudisial yang selama ini menjadi perintah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Jokowi justru menutup rapat tuntutan publik dan harapan korban akan kebenaran dan keadilan,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi, melalui keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan