logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Masyarakat sipil mencoba beradaptasi dalam cara advokasi dan koordinasi di tengah pandemi Covid-19 selama hampir enam bulan terakhir. Masih muncul banyak tantangan.

Memuat data...

Potensi penyalahgunaan kewenangan, baik dengan cara memperdagangkan perkara maupun pengaruh, selalu ada di Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan dan Dewan Etik MK diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Memuat data...

Tiga orang terluka saat sekelompok massa membubarkan acara keluarga di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2020). Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang harus diusut tuntas.

Memuat data...

Persoalan radikalisme yang mengarah pada kekerasan terus terjadi. Hal itu dipicu antara lain kegagalan dalam beragama secara moderat.

Memuat data...

Praktik intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi selama ini dipengaruhi kemandulan peran negara dalam menerjemahkan konsep toleransi.

Memuat data...

Penangkapan Sudarto, aktivis kebebasan beragama/berkeyakinan dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara sekaligus pembungkaman terhadap suara kritis dan demokrasi.

Memuat data...

Tindakan oleh aktor non-negara terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan cenderung naik dalam 12 tahun terakhir (2007-2018). Dibutuhkan pengarusutamaan pemerintahan inklusif untuk mengatasinya.

Memuat data...

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk daftar 10 daerah dengan jumlah kasus pelanggaran tertinggi atas kebebasan beragama/berkeyakinan, padahal selama ini DIY dikenal sebagai daerah yang plural dan toleran.

Memuat data...

Jakarta merupakan kota yang mengalami paradoks. Semakin modern kota, idealnya semakin adab dan inklusif. Sayangnya, Jakarta justru menjadi kota intoleran nomor tiga terbawah versi Setara Institute.

Memuat data...

Upaya pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dan toleransi di Indonesia masih jadi persoalan serius yang mesti ditangani secara komprehensif. Pemerintahan baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin perlu mengambil tindakan konkret.

Halaman 1