Kaum intelektual harus berperan dalam perumusan kebijakan srategis di Papua, seperti pembentukan KKR hingga bersolidaritas dengan massa untuk mendesak pemerintah dalam penyelesaian konflik Papua.

Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menyatakan pengakuan dan penyesalan atas 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Harapannya, sebelum presiden baru terpilih penyelesaiannya dapat segera dituntaskan.

Argumen bahwa Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, tak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, dianggap hanya retorika.

Waktu 3,5 tahun cukup bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

DPR mendorong Komnas HAM mencari terobosan penyelesaian non yudisial, dan tak hanya pada jalur yudisial. Hal itu karena penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dinilai tak memadai karena banyak saksi yang meninggal.

Peristiwa kekerasan pada masa konflik memang harus diketahui generasi penerus agar mereka tahu betapa konflik menyengsarakan. Dengan demikian, mereka sadar untuk merawat perdamaian.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng. HAM harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.

Salah satu masalah besar pemerintah dan rakyat Indonesia yang tak kunjung menemukan titik terang penyelesaiannya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu, terutama pada masa Orde Baru.