Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode 2022-2027 Bertekad Mewujudkan Keadilan Sosial
Mewujudkan sila kelima Pancasila menjadi pekerjaan rumah Dewan Pengarah beserta Ketua dan Wakil Ketua BPIP periode 2022-2027 yang baru saja dilantik. Salah satunya merumuskan sistem ekonomi Pancasila sesuai UUD 1945.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menilai, salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam periode 2022-2027 adalah mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai sila kelima Pancasila ini dianaktirikan.
Hal itu disampaikan, antara lain, oleh Sudhamek AWS dan Pdt Andreas Yewangoe seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah BPIP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Sudhamek AWS menjelaskan, tugas mewujudkan sila kelima itu sesuai dengan pesan Dewan Pengarah BPIP sebelumnya, Buya Syafii Maarif, yang meninggal beberapa waktu lalu, yaitu merumuskan sistem ekonomi Pancasila yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.
Andreas menambahkan, Buya Syafii Maarif berkali-kali mengingatkan bahwa sila kelima Pancasila tersebut dianaktirikan di negeri ini. Mengaplikasikan sila-sila lain, tetapi mengabaikan sila kelima sama juga tidak membawa hasil yang diharapkan. ”Karena itu, penekanan BPIP adalah mendorong pelaksanaan sila keadilan sosial tanpa mengabaikan sila-sila lainnya,” ujarnya.
Tugas mewujudkan sila kelima itu sesuai dengan pesan Dewan Pengarah BPIP sebelumnya, Buya Syafii Maarif, yang meninggal beberapa waktu lalu, yaitu merumuskan sistem ekonomi Pancasila.
Sebelumnya, di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP untuk masa jabatan 2022-2027. Acara pelantikan berlangsung secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Presiden Jokowi melantik delapan Dewan Pengarah BPIP, terdiri dari Prof Dr (HC) Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Prof Dr Muhammad Amin Abdullah, Rikard Bagun, Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, termasuk Sudhamek dan Andreas.
Presiden juga melantik Yudian Wahyudi dan Karjono, masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027. Keduanya dilantik berdasarkan surat keputusan yang sama. Turut hadir dalam pelantikan tersebut ialah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dilantik sebagai Dewan Pengarah BPIP, Amin Abdullah pun menyepakati bahwa banyak tantangan dalam membumikan Pancasila. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila hanya menjadi slogan, tidak dipraktikkan.
Dia juga mengatakan, dalam periode ini, BPIP akan fokus pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di pelbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, maupun lainnya. Semua sila Pancasila memang semestinya dipahami dan dilaksanakan. Nilai-nilainya pun demikian. Untuk itu, BPIP akan terus melanjutkan pembumian Pancasila.
Saat ini, menurut Wisnu Bawa Tenaya, tugas tersebut dibebankan kepada BPIP. Salah satu yang disiapkan adalah pendidikan Pancasila yang diberikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seluruh lembaga kenegaraan.
Hal ini, lanjut Rikard Bagun, perlu diamplifikasi melalui media digital. Dengan demikian, jangkauan lebih luas, simultan, dan lebih mengena untuk generasi muda. Karena itu, melalui permainan, musik, dan film, misalnya, nilai-nilai Pancasila ini disebarkan.
Selain itu, media massa akan menguatkan kampanye nilai-nilai Pancasila. ”Kehadiran teman-teman media saat ini dan seterusnya sangat diperlukan untuk mengampanyekan nilai-nilai kita, apalagi ini bukan nilai asing, sebaliknya kita hidup dengan nilai-nilai Pancasila itu,” ujar Rikard.
Dicontohkan pula, perayaan Hari Pancasila dari Ende memberi bukti wilayah tersebut kecil, tetapi keragamannya disatukan Pancasila. Kelima sila Pancasila yang digali dari nilai-nilai yang ada di Indonesia pun menjadi pengikat kehidupan masyarakatnya. ”Sejarah membuktikan dan tidak pernah berbohong Pancasila mampu mempersatukan kita yang sangat beraneka ragam,” kata Andreas, menambahkan.
Ideologi bertentangan
Terkait dengan penangkapan AQB, pemimpin Khilafatul Muslimin, oleh polisi di Lampung, Said Aqil memberikan apresiasi. ”Saya mohon aparat menindak tegas, enggak boleh ditoleransi. Sebab, walau organisasinya sudah dilarang, ideologinya masih,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menyambut baik keputusan DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. ”Iyalah bagus. Yang masih mempermasalahkan Pancasila silakan pindah ke Afghanistan, jangan di sini,” ujarnya.
Seusai dilantik sebagai Kepala BPIP, Yudian menyampaikan bahwa sesuai arahan yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, BPIP akan melakukan sosialisasi yang lebih banyak menyasar ke generasi milenial. ”Agar Pancasila ini terpahami, terhayati, dan teramalkan dengan mudah, khususnya bagi generasi yang disebut dengan generasi milenial,” kata Yudian.
Sesuai arahan yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, BPIP akan melakukan sosialisasi yang lebih banyak menyasar ke generasi milenial.
Adapun pelantikan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP untuk masa jabatan 2022-2027 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Keppres pengangkatan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Kabinet Nanik Purwati.
”Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat mengangkat dalam jabatan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila periode 2022-2027,” ujar Nanik.
Pada pelantikan itu disebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BPIP. ”Kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Nanik.