Dalam kuliah umumnya di Universitas Udayana, Bali, Kamis (14/4/2022), KSAD mengajak sivitas akademika, terutama di Universitas Udayana, agar memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan terus menjaga persatuan dan kesatuan.

Fraksi PDI-P di MPR memandang agenda yang dibahas MPR saat ini adalah amendemen terbatas UUD 1945. Tujuannya untuk menghadirkan kembali wewenang MPR menetapkan PPHN, atau di masa lalu disebut GBHN.

Saat ini dinilai tidak ada keadaan darurat di Indonesia yang mengharuskan ada penundaan pemilu. Penundaan pemilu berisiko menimbulkan kerumitan politik dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi elektoral Indonesia.

Setelah pembukaan masa sidang, DPR akan jadwalkan pembahasan penetapan jadwal Pemilu 2024 dengan pihak-pihak terkait. Sejauh ini sebagian anggota DPR menilai penyelenggaraan Pemilu pada Februari 2024 paling tepat.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sebagai konstitusi, UUD 1945 mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

Tokoh agama berperan mencegah meluasnya pemahaman intoleran, radikalisme, dan terorisme. Kemampuan merajut dan merawat keberagaman menjadi strategi untuk mencegah hal itu.

Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat pada 1945 tidak untuk dirinya sendiri. Persoalan dunia yang kian berat dan pelik tak pelak menuntut kontribusi kian aktif dari RI.