Antara Kiev, Yogyakarta, dan Ibu Kota Negara Nusantara
Sebuah ibu kota negara multak punya pertahanan yang mumpuni. Membangun pertahanan ibu kota negara dimulai dari konsep yang kuat tentang membangun pertahanan negara kepulauan.
Pertahanan ibu kota sebuah negara adalah hal yang esensial. Hari-hari ini, pandangan mata dunia terarah pada Kiev, ibu kota Ukraina, yang tak kunjung berhasil diduduki Rusia. Di dalam negeri, kehebohan politik tentang aktor di balik Serangan Umum di Yogyakarta, 1 Maret 1949, membuat makna Hari Penegakan Kedaulatan Negara justru jadi terlupakan.
Baik Kiev maupun Yogyakarta merepresentasikan ibu kota sebagai semangat bangsanya. Dunia menyaksikan semangat rakyat Ukraina mempertahankan eksistensinya dengan apa pun yang bisa diraih menghadapi serangan ofensif sekuat Rusia.
Lebih separuh abad lalu, catatan kantor berita Algemeen Nieuws-en Telegraf-Agentschap (ANETA) menyebutkan 2.000 orang berhasil melancarkan serangan serentak di beberapa titik di Yogyakarta sejak pukul 06.00 pada Senin, 1 Maret 1949. Serangan ini memiliki efek politik sangat tinggi di dunia internasional, walau secara militer ”hanya” menewaskan enam orang di pihak Belanda.
Kini Indonesia akan memiliki ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah diberi nama Nusantara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memang hanya menyinggung sedikit terkait pertahanan IKN. Namun, pengamat pertahanan Kusnanto Anggoro melihat hal tersebut justru jadi peluang bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri untuk menyusun strategi pertahanan IKN.
Baca juga: Pembangunan Pertahanan Ibu Kota
Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas, mengatakan, ada beberapa persepsi ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam menggelar kekuatan pertahanan IKN. Yang pertama, adanya perbatasan dengan Malaysia yang hanya berjarak 412 kilometer (km) dari IKN. Dari sisi laut, IKN, walaupun tidak terletak di tepi laut, berada dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 yang posisinya lebih terbuka dengan negara lain. Kapal selam asing bisa saja mondar-mandir di jalur ini.
”Belum lagi jangkauan rudal Dongfeng dari China itu bisa juga sampai ke IKN karena jangkauan jelajahnya sampai 15.000 km. Demikian juga kalau AS melakukan serangan duluan ke China dari Australia. Semua ini harus kita perhitungkan,” kata Anton.
Ia juga menambahkan beberapa isu keamanan internal di sekitar IKN. Di antaranya konflik horizontal, tambang batubara ilegal yang marak serta mengakibatkan kerusakan lingkungan dan banjir besar pada 2021. ”Jangan sampai nanti markas TNI kerendam banjir,” lanjutnya.
Rencana TNI
Dalam kunjungannya pertengahan Februari 2022, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, TNI berencana membangun berbagai markas di IKN. Diperkirakan dibutuhkan 4.500 hektar untuk ketiga angkatan TNI, sebagian berada di wilayah inti IKN. Luas itu dibutuhkan untuk pembangunan kodam, pangkalan TNI AL, dan pangkalan TNI AU. Untuk mengisinya, TNI akan menarik prajurit dari sejumlah wilayah.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, ia mendukung penuh program pemindahan IKN. Ia pun telah mengunjungi lokasi yang disiapkan untuk pembangunan markas-markas TNI.
”Tentunya nanti pada saat proses, akan ada satuan-satuan kecil dalam rangka membantu proses pengamanan pembangunan,” kata Dudung sebelum Rapat Pimpinan TNI AD di Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Adapun TNI AL berencana memperkuat pertahanan pantai serta teritorial. ”Memang IKN tidak terletak persis di tepi laut sehingga satuan operasional kita akan menjadi komando daerah maritim atau kodamar yang fungsinya pertahanan pantai,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono di sela-sela Rapat Pimpinan TNI AL, Rabu (2/3).
Yudo mengatakan, saat ini Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan akan ditingkatkan menjadi setingkat pangkalan utama TNI AL (lantamal). Lalu, bersama-sama lantamal lain akan berubah menjadi kodamar. ”Jadi, nanti di utara ada Kodamar Tarakan, lalu Kodamar Balikpapan, dan Kodamar Pontianak di sebelah baratnya,” katanya.
Dengan demikian, jalur ALKI 2 di Selat Makassar dijaga dua kodamar, sedangkan ALKI 1 di barat Kalimantan dijaga satu kodamar. Untuk perairan di selatan Kalimantan, karena terletak di dalam wilayah Indonesia, dirasa tidak perlu membangun kodamar. Kodamar akan menjadi pertahanan tetap dan dilengkapi peluru-peluru kendali yang pengadaannya tengah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan.
Selain itu, sesuai dengan Sistem Senjata Armada Terpadu TNI AL, ada satuan-satuan yang tidak menetap, seperti penerbang TNI AL, marinir, dan armada kapal. ”Nanti Pasmar 4 dari Batam dan Lampung dan Brigif 4 akan digeser ke IKN,” ujar Yudo.
Tak hanya TNI AD dan AL, TNI AU juga sudah mulai merancang pertahanan IKN Nusantara. Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan, TNI AU akan menambah pangkalan udara (lanud) dan menempatkan satuan-satuan khusus yang akan mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden.
Minimal ada dua skuadron pesawat yang akan ditempatkan di IKN, Skuadron Udara 17 dan Skuadron Udara 45. Keduanya adalah skuadron angkut VVIP. Skuadron Udara 17 mengoperasikan, di antaranya, pesawat Boeing B 737 dan C-130 Hercules, sedangkan Skuadron Udara 45 mengoperasikan helikopter, seperti Super Puma.
Fadjar menuturkan, lanud yang akan dibangun di IKN merupakan lanud yang hanya akan dioperasikan untuk kegiatan militer. Selain skuadron angkut VVIP, akan ada beberapa satuan penunjang lain. Yang jelas, lanud itu tidak digunakan untuk penerbangan sipil berjadwal.
”Untuk ibu kota negara memang ada kebutuhan operasional, bahwa dalam kondisi darurat, dalam waktu sekian menit maksimal, sudah bisa dijangkau oleh presiden,” kata Fadjar.
TNI AU juga akan menggelar kekuatan pertahanan udara. Satuan sektor pertahanan udara sudah ada organisasinya di Jakarta. Menurut rencana, organisasi ini yang akan direlokasi ke IKN dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lebih baru dan canggih.
Dengan demikian, keamanan wilayah udara, khususnya di daerah IKN, bisa terjamin. Namun, Fadjar mengatakan, tidak ada rencana khusus menempatkan skuadron pesawat tempur di IKN. Hanya, lanud di IKN akan dilengkapi dengan fasilitas yang bisa mendukung pesawat tempur sekiranya sewaktu-waktu diperlukan.
Strategi negasi
Penyusunan strategi pertahanan ibu kota untuk negara kepulauan seperti Indonesia perlu menekankan aspek negasi atau denial strategy. Strategi negasi ini dilakukan oleh sebuah negara atau pihak yang bertahan dengan membuat penyerang tidak mampu melakukan serangan yang ia inginkan. Strategi negasi ini dilakukan dengan mengendalikan sebuah wilayah tertentu sehingga membuat musuh tidak leluasa bergerak.
”Pertahanan IKN itu pada prinsipnya tidak terlepas dari pertahanan daerah-daerah sekitarnya. Kedua, membuat strategi denial,” kata Kusnanto.
Satuan-satuan yang sudah ada, seperti kodam, lanal, dan lantamal, diperkuat. Satuan-satuan di sekitar IKN, seperti di Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak, harus dilihat pula sebagai kesatuan pertahanan untuk melindungi IKN. Kusnanto menambahkan, selanjutnya ada kemampuan untuk negasi yang dibangun. Terakhir, pertahanan IKN harus memungkinkan untuk evakuasi VVIP, terutama dalam keadaan darurat, baik lewat darat, laut, maupun udara.
”Selalu dimulai dari konsepnya seperti apa. Baru kemudian posturnya mengikuti,” tambahnya.
Dengan strategi negasi, dibutuhkan sistem surveilans yang mumpuni. Bisa juga mengadakan zona udara dengan penerbangan terbatas. Selain itu, dengan ”menutup” jalur sempit Selat Makassar atau ALKI 2 menggunakan sensor bawah air yang bisa menangkap pergerakan kapal selam. Pertahanan antirudal juga diperlukan untuk melindungi wilayah udara IKN.
Pertahanan dari darat pun penting karena Angkatan Darat bisa menggunakan rudal-rudal jarak pendek dan menengah untuk mencegah lawan masuk. Artileri juga diperlukan untuk pertahanan pantai dengan melengkapinya dengan rudal-rudal.
Baca juga: Siapkan Sistem Keamanan Siber di IKN
Pertahanan negara kepulauan sebenarnya membutuhkan Angkatan Darat yang kuat dan punya mobilitas tinggi. Pasalnya, persenjataan Angkatan Darat tidak seperti kapal perang dan pesawat tempur yang kerap kali harus bolak-balik ke pangkalan untuk mengisi amunisi atau bahan bakar. Daratan juga menjadi tempat penyimpanan senjata dan peluru yang bisa terlindungi dengan bungker yang kuat, tidak seperti pesawat atau kapal yang terbatas.
Strategi denial atau negasi ini juga sangat bertumpu pada interoperabilitas antarmatra. Karena itu, penguasaan tentang command, control, communication, computers, intelligence, dan reconnaissance, plus cyber, menjadi mutlak. ”Ancaman ke depan lebih ke perang modern,” ucap Kusnanto.