Tarik Simpati Publik, Parpol Tunjukkan Keberpihakan pada Isu Kerakyatan

Untuk mendapatkan simpati publik, partai politik terus menunjukkan keberpihakan pada isu-isu tertentu, seperti penanganan pandemi Covid-19.

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)

Mural tentang pemilu menghiasi tembok di Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Jadwal pemilu yang telah disepakati 14 Februari 2024 diharapkan akan membuat persiapan pelaksanaannya lebih matang agar persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 tak terulang.

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki tahun politik, partai politik mulai fokus memperkuat konsolidasi internal ataupun eksternal untuk bisa memenangi Pemilihan Umum 2024. Usaha mendapatkan simpati dan dukungan publik juga gencar dilakukan partai politik dengan menunjukkan keberpihakan pada isu-isu tertentu yang dekat dengan rakyat, seperti penanganan pandemi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (28/1/2022), mengungkapkan, Nasdem saat ini masif melakukan rapat koordinasi wilayah. Rapat koordinasi dimulai dari Papua dan akan ditutup di Aceh. Selain itu, Nasdem melakukan verifikasi faktual terkait kepengurusan dan keanggotaan untuk kebutuhan internal.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Partai Nasdem juga terus memperkuat party identification (party-ID) yang dikombinasikan dengan ketokohan. Dengan kondisi party-ID yang masih rendah, Nasdem melakukan pendekatan seleksi internal dengan merekrut sejumlah tokoh untuk menjadi calon anggota legislatif andalan.

Selain konsolidasi internal, Nasdem juga mulai memperkuat konsolidasi eksternal. Sejak 2021, menurut Taslim, Nasdem sudah membangun komunikasi dengan semua parpol. ”Untuk pilpres (pemilu presiden), kami bangun komunikasi dengan semua partai,” ujarnya.

KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Hermawi F Taslim (bertopi) bertemu dengan Sekretaris Komisi Kepausan untuk Dialog Antaragama Markus Solo Kewuta SVD di Vatikan, pekan lalu. Markus Solo menyerahkan dokumen Deklarasi Abu Dhabi.

Ia mengungkapkan, saat ini Nasdem belum menetapkan tokoh yang akan didukung menjadi calon presiden. Sesuai dengan keputusan kongres II, Partai Nasdem semestinya menggelar konvensi calon presiden pada tahun 2022 ini.

Baca juga : Parpol Langsung Tancap Gas Setelah Jadwal Pemilu 2024 Ditetapkan

Akan tetapi, kata Taslim, pelaksanaan konvensi tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan mengenai presidential threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang kini tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Jika syarat pencalonan presiden tetap, yakni memiliki minimal 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau meraih minimal 25 persen suara sah nasional, Nasdem harus membangun koalisi dengan parpol lain agar bisa mengusung capres-cawapres.

Sama dengan Nasdem, Partai Demokrat juga masih terus melakukan konsolidasi partai. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Partai Demokrat saat ini fokus menuntaskan konsolidasi di tingkat pusat sampai struktur kepengurusan terkecil. ”Konsolidasi internal dengan melakukan musyawarah daerah di 34 provinsi dan juga musyawarah cabang sampai pembentukan pengurus di tingkat RT/RW atau ranting,” katanya.

Partai Demokrat juga sedang melakukan pemetaan perolehan suara pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Cara itu digunakan untuk melihat daerah mana saja yang bisa dipertahankan dan mempunyai potensi tinggi mendapatkan suara.

ANTONY LEE

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Sementara itu, untuk konsolidasi eksternal, Partai Demokrat membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain. Meskipun demikian, untuk menghadapi pemilihan presiden, kata Herzaky, para kader Partai Demokrat berharap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon presiden.

”Kami dengarkan terus aspirasi. Hanya saja belum saatnya bicara atau deklarasi. Saat ini, AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) fokus internal,” katanya.

Pada 2022 ini, Partai Demokrat akan fokus untuk menarik dukungan luas dari publik. Herzaky meyakini, Agus Harimurti akan mendapatkan dukungan dari publik karena elektabilitasnya masih berada di papan atas.

Baca juga : Dua Tahun Sebelum Pemilu 2024, Parpol Bersaing Memikat Caleg Potensial

Oleh karena itu, Partai Demokrat akan terus berusaha meningkatkan elektabilitas Agus Harimurti dengan fokus membantu masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, Partai Demokrat juga fokus terlibat dalam penanganan sejumlah isu yang mendapat sorotan dari publik, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Pelantikan pengurus dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang Partai Demokrat diadakan di Serang, Banten, Kamis (19/4).

Partai Demokrat juga menyoroti isu presidential threshold. Menurut Herzaky, aturan ini membuat sejumlah tokoh yang berkualitas menjadi terbatas ruang geraknya. Ia mendukung masyarakat sipil yang sedang mengajukan uji materi terhadap ambang batas pencalonan presiden tersebut.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, ada empat strategi yang paling berpengaruh dalam usaha partai politik memenangi pemilu. Pertama, partai politik harus memperkuat infrastruktur dari bawah. Dengan pemilu tinggal dua tahun lagi, parpol-parpol harus melakukan konsolidasi melalui musyawarah daerah.

Selain itu, dalam menjaring nama calon presiden, partai politik dapat memulainya dengan mendapatkan calon anggota legislatif, baik di DPR maupun DPRD. Konsolidasi dapat dilakukan dengan menjaring tokoh yang kuat atau mencari orang baru yang bisa menaikkan elektabilitas partai. Cara ini perlu dilakukan karena pemilihan legislatif dilaksanakan berbarengan dengan pemilihan presiden.

Yunarto mengungkapkan, sejumlah partai sudah turun ke daerah pemilihan. Mereka mulai menjaring sejumlah nama baru atau yang sudah kuat.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya

Partai politik juga perlu mulai menarik perhatian publik. Yunarto menjelaskan, beberapa cara dapat dilakukan untuk mendapatkan perhatian publik, salah satunya dengan mengenalkan calon presiden yang diusung. Konsensi dapat dilakukan atau menunjukkan keberpihakan pada isu tertentu, seperti pandemi Covid-19 atau pemindahan ibu kota negara, demi mendapatkan dukungan publik.

Dengan situasi politik berbiaya mahal, partai politik harus menyiapkan sumber dana yang memadai. Koalisi akan terjadi ketika partai politik sudah bernegosiasi. Mereka akan mendatangi semua pihak untuk melakukan penjajakan yang biasanya berujung pada transaksi.