Dua Tahun Sebelum Pemilu 2024, Parpol Bersaing Memikat Caleg Potensial

Parpol sudah berburu caleg, termasuk dari kalangan pesohor, dua tahun sebelum Pemilu 2024. Hal itu dinilai sebagai konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka. Para caleglah yang harus berjuang meraih suara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Foto wajah calon legislatif beserta nomor urutnya yang terpampang hingga menimbulkan kesemrawutan di ruang publik, seperti di Gombel, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Partai politik mulai berburu dan menyiapkan calon anggota legislatif atau caleg untuk meningkatkan potensi raihan suara dalam Pemilu 2024. Tokoh-tokoh populer, seperti artis dan pesohor, hingga masyarakat biasa menjadi rebutan parpol untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif.

Partai Amanat Nasional, misalnya, baru saja mengumumkan bergabungnya penyanyi Charly Van Houten. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera juga mengumumkan pelawak Narji sebagai kader barunya. Langkah serupa juga dilakukan partai lain sebagai bagian dari persiapan perburuan caleg.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, PKB sudah memulai tahap pencalegan sejak pertengahan 2021. Tahap itu ditargetkan tuntas Maret sehingga semua kursi di seluruh daerah pemilihan tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan DPR telah terisi. Partai akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk memastikan caleg yang diajukan ialah kader-kader terbaik.

”Kami tidak ingin ada daerah pemilihan yang kosong, utamanya dapil yang pada Pemilu 2019 belum ada kursi dari PKB,” katanya, Selasa (4/1/2022).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Deretan bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Ketua DPP Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily mengatakan, penyiapan caleg dimulai sejak awal, dan sepanjang 2021, Golkar getol melakukan pendidikan politik kepada kader-kader muda melalui Golkar Institute. Dalam penyusunan daftar caleg, Golkar menargetkan ada dua kali jumlah caleg untuk setiap kebutuhan kursi di dapil. Sebagai contoh, karena jumlah kursi untuk DPR mencapai 575, maka jumlah caleg yang disiapkan dua kali lipat dari total kursi tersebut.

”Kami siapkan kader-kader terbaik untuk berkontestasi dalam Pemilu 2024. Sepanjang 2021, kami melakukan pendidikan politik dan kebijakan publik bagi kader-kader muda Golkar. Sampai akhir tahun, sudah kami lakukan pendidikan politik di tujuh provinsi,” ujarnya.

Baca juga: Parpol Bersiap Hadapi Verifikasi kendati Tahapan Pemilu 2024 Belum Juga Ditetapkan

Untuk menemukan caleg-caleg itu, Golkar merekrut calon fungsionaris partai di semua tingkatan. Ace mengatakan, calon fungsionaris itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki pemahaman mengenai ideologi Partai Golkar, serta sistem pemilu dan politik.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, terkait dengan persiapan caleg, partainya mulai melakukan konsolidasi secara struktur, baik dengan anggota legislatif petahana maupun dengan menjaring calon-calon potensial untuk Partai Demokrat di Pemilu 2024.

”Kami ingin memastikan dapil-dapil yang kursinya masih kosong dari caleg Demokrat itu dapat terisi dan dapil-dapil yang sudah ada caleg Demokrat yang duduk di situ dapat terpilih kembali. Jadi, harapan kami, semua dapil yang kosong itu terisi dengan caleg Demokrat terpilih,” katanya.

Proses rekrutmen caleg itu pun sudah berjalan di internal Demokrat. Kamhar menargetkan, sebelum masuk ke tahapan verifikasi partai politik, partainya bisa merilis draf daftar calon sementara (DCS).

Baca juga: Memasuki 2022, Partai Politik Pun Mulai Bersiap Menyambut Gempita Tahun Politik

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di kawasan Karangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2014).

Partai-partai baru pun tak kalah memikat masyarakat untuk menjadi caleg. Partai Perindo menggelar Konvensi Rakyat Partai Perindo untuk menjaring caleg. Ketua Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, melalui konvensi ini setiap warga bisa mendaftarkan dirinya sebagai caleg Perindo. Mereka juga bisa memilih daerah pemilihan mana untuk bertarung memperebutkan kursi.

Dalam Konvensi Rakyat Partai Perindo, kata Ferry, warga yang berminat ikut serta dalam pencalonan bisa mendaftar lewat laman resmi konvensi. Melalui laman itu, pendaftar harus memenuhi syarat-syarat administratif dalam tahapan prakonvensi. Tahapan ini dimulai 25 November 2021 hingga Mei 2022. Dalam tahapan selanjutnya, pendaftar juga diminta mengumpulkan dukungan dari para anggota partai, yakni 100 orang untuk calon DPR, 50 orang untuk DPRD provinsi, dan 25 untuk DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Kegaduhan Minus Pendidikan Politik

Perindo berupaya menjaga kualitas caleg dengan meminta mereka melakukan presentasi dengan materi narasi dan strategi kampanye, struktur tim sukses, dan pembiayaan kampanye, serta rencana penempatan saksi di TPS. Itu dilakukan saat pra-konvensi tahap II yang berlangsung 1 Juni hingga 16 Agustus 2022.

Tahap berikutnya, bakal calon anggota legislatif mesti mengumpulkan dukungan suara dari masyarakat melalui e-voting. Hasilnya akan diumumkan pada konvensi tahap final pada Maret hingga April 2023 sebelum didaftarkan ke KPU.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfudz Siddiq mengatakan, tahap pencalegan sudah dimulai sejak Agustus 2021. Mereka memprioritaskan jajaran fungsionaris untuk meniadi caleg karena mereka bekerja untuk partai sejak awal pendirian di 28 Oktober 2019. ”Kursi caleg kami prioritaskan untuk jajaran fungsionaris sebelum dilanjutkan rekrutmen kepada masyarakat umum,” katanya.

Kompas

Pekerja menyelesaikan pembuatan bendera partai politik di salah satu usaha pembuatan bendera parpol di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2014).

Peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Syarif Hidayat, mengatakan, perburuan caleg sejak awal itu merupakan konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka. Pada kenyataannya, caleg-caleg itu yang harus berjuang untuk mendapatkan suara. Mereka menjadi pendulang suara (vote-getter) bagi partai politik. Adapun parpol cenderung menjadi kendaraan saja.

”Karena dengan sistem sekarang, popularitas akan sangat menentukan dalam persaingan perebutan suara. Itu adalah kelemahan dari model pemilu semi terbuka ini. Pemilihan kepada caleg tidak didasarkan pada kualitas calon, tetapi pada popularitas,” katanya.

Namun, parpol diharapkan juga mempertimbangkan kualitas dan rekam jejak caleg saat ingin mengusung mereka di pemilu. Jika tidak, penurunan kualitas caleg yang hanya berperan sebagai vote-getter akan mendegradasi pula kualitas pemilu.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Peneliti AIPI, Syarif Hidayat.

Syarif mengatakan, metode konvensi yang dilakukan sejumlah partai menandakan proses yang lebih demokratis dalam rekrutmen caleg. Namun, hal ini bisa dilihat pula sebagai salah satu cara parpol untuk menarik simpati publik dengan tindakan tersebut.

”Bisa juga ini sebagai bagian dari strategi untuk merekrut anggota dan simpati publik. Banyak strategi lain yang bisa muncul, termasuk dengan mengadakan kontrak-kontrak sosial dengan caleg,” ujarnya.